MoU Belum Diperpanjang, Kejaksaan Tak Bisa Beri Pendampingan

By

Muh. Rizal, SH, MH  (FOTO;Sulo/Cepos )

MERAUKE-Kejaksaan Negeri Merauke belum bisa memberikan pendapat hukum sehubungan  permintaan dari Pemerintah Kabupaten Merauke terkait dengan persoalan tanah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang dituntut ganti rugi sampai pemalangan jalan oleh pemilik hak ulayat  beberapa hari lalu. 

   Kajari Merauke Radot Parulian, SH, MH, melalui Kasi Datun Muh. Rizal, SH, MH, ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, Kamis (2/12) mengakui jika ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Kabag Hukum Setda Kabupaten Merauke kepada pihaknya untuk  memberikan pendapat hukum terkait dengan persoalan tanah pada  Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. 

   Namun pihaknya belum bisa memberikan pendampingan dalam hal pendapat hukum, karena Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri Merauke dengan Pemerintah Kabupaten Merauke  belum diperpanjang.  “Kami masih menunggu perpanjangan MoU. Jika  MoU sudah diperpanjang, barulah kami bisa melakukan pendampingan,” terangnya. 

   Sebenarnya, kata  Muh. Rizal, draft  perpanjangan MoU tersebut pihaknya sudah siapkan. Tinggal menunggu waktu kedua belah pihak untuk membuat kesepahaman lewat penandatanganan MoU.  Karena belum ada perpanjangan MoU sehingga kata  Kasi Datun Muh. Rizal   pihaknya belum bisa memberikan pendapat  terkait dengan persoalan tanah itu.

   “Kami harus lihat dan pelajari dulu. Tapi, kami sudah sempat bahas, kalau memang dari pihak masyarakat adat menuntut, sebaiknya langsung ke pengadilan. Supaya memiliki kekuatan hukum tetap dan lebih enak dan pemda juga tidak salah bayar. Jangan sampai bayar ke sini, setelah dibayar ada lagi yang menuntut. Jadi untuk menghindari kesalahan membayar. Tapi ini belum menjadi pendapat hukum ya, hanya gobrol-gobrol kemarin,” tandasnya. (ulo/tri)    

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: