MRP Diminta Kawal Hak Ribuan Buruh Mogok Kerja

By

Emanuel Gobay, SH., MH (foto: dok/Cepos)

JAYAPURA- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan Papua Barat terus memberikan perhatian dalam mendampingi ribuan buruh yang diberhentikan oleh PT. Freeport Indonesia. Dalam pendampingan hukum yang diberikan teryata telah menemui titik terang setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan mogok kerja dari ribuan buruh ini sah.

 Berdasarkan hal ini, maka Direktur LBH Papua dan Papua Barat, Emanuel Gobay, SH., MH meminta kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultur yang melindungi hak-hak orang asli Papua (OAP), salah satunya hak atas ketenagakerjaan.

 “Kami minta MRP untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk memerintahkan Manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk tunduk kepada putusan MA yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 Buruh PTFI itu sah,” ucapnya saat dikonfirmasi cenderawasih pos melalui telepon selulernya, Selasa (7/12).

 Emanuel menyampaikan, pihaknya meminta dengan tegas kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk memerintahkan Manajemen PTFI untuk memperkerjakan kembali ribuan Buruh PTFI dan memberikan upah kepada mereka. “Mengaktifkkan kembali asuransi milik 8.300 buruh PTFI yang  mogok kerja ini,” ujarnya.

 Emanuel meminta kepada MRP agar dapat mengawal hal ini, baik Menteri Ketenagakerjaan maupun Manajemen PTFI untuk menjalankan perintah hakim MA serta memastikan hak atas ketanagakerjaan, hak atas tenaga kerja, sehingga asuransi ini bisa terealisasi dengan baik.

 “Kami harapkan agar hak-hak ribuan Buruh PTFI yang ada mogok kerja untuk diaktifkan kembali oleh Manajemen PFTI, karena ini perintah MA bahwa mogok kerja yang dilakukan itu sah,” ucapnya. (bet/wen) 

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: