Natal Tanpa Open House, Tahun Baru Tak Ada Perayaan

By

Suasana rapat Satgas Covid 19 Kota Jayapura bersama Forkopimda Kota Jayapura, di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (2/12) kemarin. (FOTO: Grati/Cepos)

JAYAPURA-Berdasarkan evaluasi dan koordinasi rapat Satgas Covid-19 Kota Jayapura bersama Forkopimda Kota Jayapura, di kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (2/12) kemarin, sejumlah kesepakatan bersama diambil perihal penanganan Covid-19 di bulan Desember 2021, terlebih dalam momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Yang menonjol adalah kesepakatan untuk meniadakan open house atau silaturahmi antar warga saat perayaan Natal yang sejatinya sudah membudaya karena dilakukan pada Natal setiap tahunnya. Meskipun demikian, ibadah Natal tetap dapat dilaksankaan di rumah ibadah dengan jumlah kehadiran 50 persen dari kapasitas rumah ibadah.

Tak sampai di situ, perayaan malam pergantian tahun yang kerap kali ditandai dengan pesta kembang api juga tidak diperkenankan. Kalau ada warga yang kedapatan merayakan, maka akan disemprot dengan disinfektan.

“Open house belum bisa kita laksanakan di wilayah Kota Jayapura. Tidak ada perayaan sambut tahun baru di Kota Jayapura. Biasanya ada pesta kembang api, ada artis, dan sebagainya, di Kota Jayapura tidak ada perayaan pergantian akhir tahun. Ini saya minta tim penegakkan hukum Satgas Covid-19 Kota Jayapura, Satpol PP dan Polresta Jayapura Kota untuk kita semprot dengan disinfektan kalau ada yang kumpul-kumpul di malam tahun baru. Ini masih situasi pandemi Covid 19,” jelas Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., Kamis (2/12) kemarin.

Kesepakatan lainnya, waktu aktivitas masyarakat dan ekonomi tidak berubah, yakni pada pukul 6.00 – 22.00 WIT. Di sektor pendidikan, belajar tatap muka untuk jenjang SMP dan SD tetap dilaksanakan dengan prokes ketat.

Di bidang kesehatan, penanganan Covid-19 tetap siaga dengan melakukan 3T (trace, test, treatment), serta percepatan vaksinasi, khususnya bagi lansia, anak, dan ibu hamil. Targetnya, hingga akhir tahun ini, cakupan bisa mencapai 80-100 persen di Kota Jayapura.

“Kesepakatan ini mulai berlaku pada 3 Desember 2021 yang akan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2021, dengan pula mengacu pada Inmendagri 62/2021 tentang penanganan Covid-19 selama Nataru,” tambahnya.

Demikian, untuk rumah ibadah, pada 3 – 23 Desember, jemaat/umat dibatasi 75 persen dari luas tempat ibadah. Kemudian, pada 24 – 31 Desember itu 50 persen, mengikuti Inmendagri 62/2021 dan PPKM Level 3 untuk seluruh daerah di Indonesia.

“Jadi, pada 24 – 31 Desember, semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia menerapkan PPKM Level 3. Kota Jayapura saat ini berada di PPKM Level 2, sehingga kita naik ke Level 3 untuk antisipasi penyebaran Covid-19. Demikian, seperti peribadatan, pernikahan, maupun tempat wisata semuanya dibatasi 50 persen sesuai daya tampung,” pungkasnya. 

Sementara itu, mengantisipasi adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19, usai libur Natal dan tahun 2022, Pemprov Papua melakukan PPKM Level 3. Hal ini dilakukan sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan, pemberlakuan PPKM Level III ini, bukan hanya Papua tetapi semua Provinsi di Indonesia.

“Sudah jelas instruksinya, sesuai instruksi Mendagri menjelaskan bahwa tanggal 24 itu diberlakukan PPKM Level III untuk semua provinsi, kabupaten dan kota, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (2/11) kemarin.

Diakuinya, meski Papua tidak memenuhi indikator penerapan PPKM level III, namun Pemprov Papua tetap menjalankan instruksi Mendagri. Ini merupakan upaya yang efektif dalam hal penangangan kasus Covid-19 di Papua.

“Walapun indikator kita tidak memenuhi level III, tapi ini adalah upaya pencegahan. Jadi ini semua diberlakukan Level 3, dengan menerapkan protap kesehatan,” jelasnya.

Musaad juga menambahkan bahwa untuk Level III sendiri, memiliki indikator berarti rumah ibadah, acara, mall, pasar dan tempat kerumanan lainnya hanya berkapasitas 50 persen saja, dengan memperketat prokes kesehatan.

” Level 3 berarti misalnya di rumah-rumah ibadah itu hanya 50 persen, prokes yang ketat dan ini bukan satu hal yang baru kita lakukan. Sehingga penegasan saja, ke kabupaten dan kota untuk menerapkan hal instruksi tersebut,” tuturnya.

Ia mengakui bahwa karena ini instruksi Mendagri, maka semua daerah harus tunduk dan patuh melaksanakan ini bagian dari pencegahan.

“Jadi saya kira, untuk hal kebaikan, diharapkan semua masyarakat patuh terhadap anjuran yang sudah di keluarkan, baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” tambahnya. 

Ia berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan di mana pun berada, meski sampai hari ini pasien kasus Covid-19 masih di bawah 10. “Walapun sampai hari ini kasus di Papua dibawa 10 tapi hal tersebut jangan sampai membuat semua orang menjadi lengah. Kita tidak boleh lengah, tetap ikhtiar sehingga nantinya pasca Natal dan tahun baru. Mudah-mudahan semua bisa di kendalikan agar bisa hidup nyaman. Karena itu belajar dari pengalaman event hari raya menjadi klaster tersendiri. Apalagi kita tahu sendiri varian baru dan itu harus diwaspadai dan secara nasional dilakukan langkah-langkah untuk karantina dan penutupan pintu masuk,” tutupnya. (gr/ana/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: