Nuril Tunggu Kepres Amnesti Presiden Jokowi

By
Korban UU ITE Baiq Nuril Maknun (kanan) menyapa anggota DPR dari balkon Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/19). DPR secara aklamasi menyetujui amnesti Baiq Nuril. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

*DPR Dorong Polda NTB Lanjut Proses Hukum Pelapor 

JAKARTA, Jawa Pos – Selangkah lagi Baiq Nuril Maknun bisa terbebas dari jerat pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE. Kemarin (25/7) sidang paripurna DPR secara resmi menyetujui pertimbangan amnesti Nuril sesuai hasil rapat pleno komisi III. 

Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang memimpin sidang bertanya apakah anggota peserta paripurna menyetujui pertimbangan amnesti itu. Para anggota yang hadir kontan berseru: Setujuuu! ’’Maka dengan ini kita menyetujui hasil pembahasan komisi III,” kata Utut lalu mengetuk palu sidang. 

Dengan demikian, ibu tiga anak itu tinggal menunggu terbitnya keputusan amnesti Presiden Joko Widodo. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menyampaikan Baiq Nuril sangat pantas mendapat amnesti presiden. Sebab perempuan itu adalah korban kekerasan seksual verbal. Apa yang dilakukannya adalah semata-mata ingin melindungi harkat dan martabatnya. Baik sebagai perempuan, ibu maupun seorang istri. Munculnya dukungan publik yang luas juga wujud simpati publik. ’’Semoga ini menjadi tonggak bersejarah terhadap perlindungan perempuan ,” kata Erma Suryani.

Ke depan, papar dia, Komisi III DPR akan mendorong pemerintah untuk membentuk rancangan undang-undang tentang amnesti dan abolisi. Sehingga muncul aturan yang lebih detail dan konfrehensif terkait ketentuan itu. Saat ini instrumen hukum terkait amnesti hanya merujuk pada pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Bahwa presiden dalam mengeluarkan amnesti harus meminta pertimbangan DPR. 

’’Sebagian masih debatable. Sehingga perlu undang-undang tentang pemberian amnesti,” papar politisi Demokrat itu. 

Dari balkon ruang paripurna, Baiq Nuril Maknun ikut menyaksikan jalannya sidang paripurna DPR. Dia mendengarkan dengan seksama keputusan wakil rakyat yang menyetujui pertimbangan amnestinya. Perempuan 41 tahun itu merasa terharu. ’’Terima kasih banyak DPR. Terima kasih banyak Bapak Presiden,” ucapnya. 

Tampak air matanya meleleh. Sesekali dia mencium pipi dan kening putra bungsunya, Rafi Saputra. Bocah 8 tahun itu juga terus mendekap tubuh ibunya dengan manja. 

Baiq Nuril berharap tidak ada lagi perempuan yang senasib seperti dirinya. Dia pun mendorong perempuan untuk berani melapor jika mendapat perlakukan yang tidak baik. Seperti kasus pelecehan seksual. Baik bersifat verbal maupun dalam bentuk tindakan fisik. ’’Perempuan jangan lemah. Harus berani melapor,” imbuh perempuan berkerudung itu. 

Anggota Komisi III Muslim Ayub berharap Polda NTB menindaklanjuti laporan eks atasan Nuril bernama Muslim. Yang bersangkutan adalah mantan kepala sekolah (kasek) di SMAN 7 Mataram saat kasus itu terjadi pada medio 2012. ’’Harus diteruskan. Usut juga pelakunya (Muslim, Red),” tegas legislator PAN itu. 

Pada 19 September 2018, Baiq Nuril memang pernah melaporkan Muslim ke Ditreskrimum Polda NTB. Laporannya adalah dugaan tindakan pelecehan seksual secara verbal. Pada November 2018, Muslim sempat diperiksa penyidik. Namun laporan itu dihentikan dengan alasan minimnya saksi. Di sisi lain, penyidik tidak menemukan unsur perbuatan cabul. KUHP tidak mengenal istilah  pencabulan verbal. ’’Polda maupun polres tidak pernah meminta keterangan ahli dari Kemkominfo. Kami juga dorong jika kasus ini diteruskan,” jelas Joko Jumadi, kuasa hukum Baiq Nuril. 

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah memang tinggal menunggu putusan rapat paripurna DPR. ’’Kalau (persetujuan) dari DPR sudah diberikan kepada pemerintah maka kami akan menindaklanjuti berikutnya yakni menerbitkan amnesti itu,’’ terangnya di kompleks Istana kepresidenan kemarin.

Disinggung mengenai bentuk amnesti tersebut, Moeldoko belum mau memastikan. Apakah akan berupa Keputusan presiden? ’’Bisa saja (Keppres),’’ lanjut mantan Panglima TNI itu. Berdasarkan penelusuran Jawa Pos, pada 1999 lalu, Presiden pernah menerbitkan amnesti untuk sejumlah aktivis politik. Amnesti tersebut berbentuk Keppres. 

Moeldoko menambahkan, sejak awal KSP memang menerima banyak masukan dari masyarakat terkait kasus Baiq Nuril. Ada ribuan opini yang masuk ke KSP itu menjadi bahan pertimbangan KSP untuk memberi masukan kepada Presiden. ’’Dan yang bersangkutan (Baiq Nuril) juga mengajukan (amnesti) kepada presiden,’’ tutupnya. 

Berkaitan dengan keputusan yang diambil DPR dalam rapat paripurna kemarin, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh DPR harus direspons cepat oleh presiden. ”Presiden harus segera bertindak. Ini akan menjadi kemenangan bersejarah bagi para korban pelecehan seksual di Indonesia,” ungkap dia kemarin.

Keterangan itu disampaikan Usman lantaran tidak sedikit korban pelecahan seksual menutup diri. Mereka enggan bersuara karena takut. Nuril dengan berani membuktikan ketidakadilan bisa dilawan. ”Setelah menunjukkan keberanian besar dalam menantang bos yang melecehkannya,” terang dia. Bukan hanya kemenangan bagi korban pelecehan seksual, amnesti untuk Nuril juga menjadi momentum pembenahan UU ITE.

Dalam kasus yang menyeretnya sampai ke kursi pesakitan, Nuril dijerat memakai pasal 27 ayat 1 UU ITE. Walau pengadilan tingkat pertama memutus ibu tiga anak itu tidak bersalah, pengadilan tingkat kedua sampai Mahmakah Agung berkata sebaliknya. Dalam konteks tersebut, lanjut Usman, Nuril bukan hanya menjadi korban pelecahan seksual. Melainkan juga korban pasal kasar dalam UU ITE. 

Pasal 27 ayat 1 dalam UU ITE memang kerap jadi kontroversi. Banyak aktivis yang concern mengawal isu berkaitan dengan UU tersebut mengkritik. Mereka meminta agar UU ITE kembali direvisi. Menurut Usman, yang dialami oleh Nuril karena dijerat UU ITE menunjukkan bahaya serta absurditas dalam UU itu. ”Ini adalah waktu yang tempat untuk merevisinya secara radikal,” kata dia.

Di samping itu, masih kata Usman, Amnesti untuk Nuril juga harus menjadi autokritik bagi penagak hukum. Baik itu aparat kepolisian maupun kejaksaan. ”Menjadi pesan kuat kepada polisi, jaksa, dan pengadilan bahwa di masa depan mereka harus melindungi korban pelecehan seksual,” bebernya. Jangan sampai korban pelecahan justru dikriminalisasi. 

Lebih lanjut, Usman berharap besar pemerintah juga memikirkan pemulihan nama baik Nuril maupun keluarga. Sebab, sejak kasus itu bergulir dua tahun lalu, mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram tersebut berdarah-darah menjalani proses hukum. ”Presiden juga harus memastikan bahwa Nuril dan keluarganya menerima reparasi atas ketidakadilan yang mereka derita,” imbuhnya. (mar/byu/syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: