Otsus Baru Jangan Lahirkan Kekecewaan Baru

By

JAYAPURA – Rancangan Undang – undang Otsus 2021 akhirnya selesai dan disetujui oleh pemerintah. RUU tersebut kini telah menjadi undang – undang dan mulai diberlakukan. Meski banyak menyisakan kekecewaan namun regulasi ini harus tetap dijalankan. Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua diminta mengawal undang-undang baru tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang berulang. Hal ini disampaikan oleh Ketua LMA Port Numbay, George Awi yang melihat bahwa dari pengesahan tersebut sempat menimbulkan riak – riak kekecewaan. 

 Hanya saja undang-undang ini masih bisa dikawal lewat teknis pelaksanaan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah. “Ini harus dikawal oleh DPRP dan pemerintah provinsi. Ada tenggat waktu yang diberikan yakni 3 bulan dan saya pikir ini juga perlu dituntaskan,” jelas George Awi di Kotaraja, Senin (6/9). Ia khawatir dengan adanya beberapa agenda politik terkini semisal pemilihan   wakil gubernur termasuk persoalan sekda akhirnya  tak ada yang menuntaskan rancangan peraturan pemerintah yang melekat pada Otsus kedua ini. 

 “Itu penting jadi saya kembali ingatkan bahwa peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Otsus kedua ini harus diselesaikan juga, jangan semua perhatian terserap pada agenda politik di Wagub sebab Otsus ini yang merasakan langsung rakyat,” bebernya. Awi sendiri mengaku sempat kecewa karena Otsus 2001 tidak dilakukan evaluasi secara masif padahal hal tersebut tertuang dalam undang-undang. Dialog untuk mendapatkan buah pikiran masyarakat juga tak dilakukan maksimal dan terkesan langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat. 

 “Jelas kecewa, masyarakat kemarin tidak semua bisa memberikan masukan. Jadi saya pikir teknisnya lewat peraturan pemerintah ini harus dikawal. Kami tidak mau kekecewaan pada Otsus pertama berlanjut pada Otsus kedua ini,” bebernya. George Awi juga menyinggung soal lembaga percepatan pembangunan Papua. Ia meminta lembaga yang dibentuk presiden ini bisa memberi perubahan. “Harapan kami dari badan yang dibentuk presiden dimana Wapres sebagai ketua atau pimpinan dari tim percepatan pembangunan Papua ini bisa benar- benar bekerja sesuai harapan masyarakat. Jangan hanya gemuk organisasi dan minim kontribusi,”  tutupnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: