Paling Lambat Operasional 25 Januari 2023

By

Mendagri Muh. Tito Karnavian saat bersalaman dan dan berbincang dengan tokoh Selatan Papua Drs Johanes Gluba Gebze, yang juga pencetus  pemekaran Papua Selatan di Merauke,  Jumat (12/8) . (FOTO: Elfira/Cepos)

Mendagri Tito Karnavian Soal Tiga DOB di Papua 

MERAUKE-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muh. Tito Karnavian memastikan, tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan akan diresmikan setelah enam bulan undang-undang tiga DOB tersebut diakui oleh negara.

Adapun ketiga provinsi baru di Papua ini, resmi diakui negara pada 25 Juli 2022 lalu. “DOB Provinsi Papua Selatan sudah diakui oleh negara pertanggal 25 Juli 2022 dengan hadirnya UU Nomor 14 tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan. Jadi sudah disahkan melalui konstitusi yang jelas,” ungkap Tito Karnavian pada pencanangan pembagian 10 juta bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, di halaman kantor  Bupati Merauke, Jumat (12/8). 

     Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan  adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas. 

“Maksimal enam bulan sejak diundangkan, sudah ada pemerintah dan sudah harus beroperasional. Kalau kita hitung dari tanggal 25 Juli, maka tanggal 25 Januari 2023 paling lambat Provinsi Papua Selatan sudah harus operasional. Kalau sudah operasional, maka saya yakin Provinsi Papua Selatan, saya doakan bisa maju membangun melompat, tidak hanya berjalan melompat. Bahkan, dugaan saya melompat melebihi Papua induk. Betul?,” tegasnya. 

Mendagri mengaku sebelumnya telah berbincang-bincang dengan bupati Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Merauke yang menyampaikan bahwa  Provinsi Papua Selatan bisa cepat. Pasalnya punya kekayaan luar biasa. Tanah yang luas, sungai banyak, air yang cukup dan subur yang akan menjadi  modal. Namun  dirinya langsung sampaikan bahwa bukan itu.    

“Saya sampaikan bahwa itu bukan modal yang terpenting. Modal nomor satu kalau mau maju adalah aman. Percuma semua mimpi-mimpi program untuk bergerak kalau tidak aman,” tuturnya. 

Tito  mengambil contoh Afganistan yang merdeka duluan dari Indonesia. Tahun 1919, Afganistan sudah merdaka. Namun tahun 2022 ini, Afganistan jauh di bawah Indonesia dan tidak maju-maju. Karena itu, belajar dari kasus Afganistan dan kasus Timur Tengah, Suriah, Libya, dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya, semua hancur karena perang dan tidak aman. Karena itu, keamanan hal yang sangat penting dipertahankan.      

 Namun begitu, Mendagri memberi apresiasi kepada masyarakat yang ada di Selatan Papua. Karena menurutnya, Papua bagian Selatan ini merupakan daerah yang teraman selama ini. Untuk itu, Tito meminta kepada seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di  Selatan Papua untuk tetap mempertahankan  bahkan meningkatkannya. Jika  ada yang ingin  mencoba masuk mengobok-obok rasa aman tersebut, Mendagri dengan tegas meminta agar ditolak  saja orang-orang seperti itu. 

“Ini harus dijaga dan dirawat dengan kekompakan. Dengan pemerintah, TNI-Polri, Kejaksaan dan semua unsur tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda. Kuncinya ini dulu keamanan. Jaga keamanan dan tolak siapa saja yang mau mengganggu keamanan. Itu nomor satu,” tegasnya. 

  Hal kedua untuk PPS bisa cepat melompat maju adalah sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Mendagri mencontohkan, Singapura yang negaranya tidak luas, tidak memiliki sumber daya alam. Bahkan tidak memiliki sawah seperti Merauke tapi tidak pernah kekurangan beras. Tidak memiliki minyak dan gas, tapi listriknya tidak pernah padam. Negara itu juga tidak punya pohon durian, tapi buah duriannya tidak pernah habis. 

“Dimana kuncinya, sumber daya manusia. Mereka fokus bagaimana sumber daya manusianya bisa unggul. Sumber daya manusia itu kuncinya hanya dua, pendidikan dan kesehatan. Maka pendidikan harus betul-betul fokus. Apalagi pemerintah pusat memberikan afirmasi dan keistimewaan. Minta maaf kepada saudara-saudaraku bukan orang asli Papua. UU Otsus Papua membawa kesan bahwa untuk SDM, prioritas adalah untuk orang asli Papua. Itu kesepakatan kita bersama. Tapi bukan berarti, non Papua tidak mendapatkan hak yang sama. Di Dubai, 20 persen penduduk aslinya dan 80 persen pendatang. Tapi afirmasi dilakukan untuk orang asli sehingga orang asli yang mengendalikan, kemudian sama-sama menikmati,” jelasnya. 

 Dengan model-model seperti itu, Mendagri meminta untuk fokus kepada masalah SDM. Ia meminta untuk menyelenggarakan pendidikan gratis  untuk SD, SMP, SMA. Kemudian dibuat beasiswa untuk anak-anak asli Papua termasuk anak-anak non asli Papua yang punya potensi.  

“Berikan beasiswa yang bagus-bagus, kalau perlu ke luar negeri. Begitu kembali, mereka kembali sebagai pemikir dan merubah Papua Selatan dengan segala inovasi mereka,” tuturnya. 

    Faktor pendukung ketiga menurut mantan Kapolda Papua ini adalah sumber daya alam. Untuk SDA ini, lanjut Mendagri tidak perlu ditanya. Sebab, Provinsi Papua Selatan ini luasnya sama sebesar pulau Jawa. Dimana pulau Jawa dengan penduduk sekira 150 juta jiwa, sementara Papua Selatan penduduknya tidak lebih dari 1 juta jiwa.  

“Artinya sumber daya alam yang ada jika dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, maka 1 juta ini akan menjadi sejahtera semua. Karena negara dibangun, daerah dibangun dan dikembangkan hanya satu yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan. Itu saja. Mau dibikin  seperti apa caranya  rakyat tidak peduli. Yang penting kami sejahtera, cukup makan, cukup pangan, punya rumah dan punya pekerjaan dan diberikan pekerjaan. Itu saja. Karena itu, ini tugas kita semua para pemimpin, baik pusat, provinsi dan kabupaten untuk kita membangun,’’ terangnya.  

Pada kesempatan tersebut, Mendagri  juga mensosialisasikan tentang proses pemekaran DOB 3 provinsi baru di Papua. Termasuk manfaat dari adanya pemekaran yang menurut  Mendagri hal positifnya lebih besar dibandingkan dengan sisi negatifnya. Dimana pemekaran ini untuk mempercepat pembangunan dan memotong birokrasi yang panjang. 

Mendagri mencontohkan sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota setelah dilakukan pemekaran. Salah satunya, adalah Provinsi Papua Barat  yang  saat ini  semakin maju setelah pemekaran. Begitu juga dengan sejumlah kabupaten  di Papua dan Papua Barat yang setelah dimekarkan menjadi daerah yang terbuka dan maju.  

Soal aspirasi masyarakat untuk pengisian penjabat gubernur di tiga DOB nanti, Mendagri  mengaku dirinya sangat terbuka untuk itu. “Saya sangat terbuka. Prinsip kita agar siapapun dia bisa diterima semua pihak,” tandasnya. Namun untuk aspirasi terkait panjabat gubernur orang asli Papua, Mendagri menjelaskan bahwa untuk penjabat gubernur tidak diatur secara spesifik dalam UU Otsus Papua. Kecuali, untuk gubernur dan wakil gubernur defenitif harus orang asli Papia.  

“Tapi untuk karteker atau penjabat  tidak diatur. Dalam prakteknya, beberapa kali juga bukan orang asli Papua. Ada yang berpendapat, sebaiknya orang asli Papua karena memang orang Papua untuk Papua. Oke. Aspirasi  itu kita terima. Tapi, ada juga yang menyampaikan aspirasi, kita kan bertanding di 2024 di Pilkada. Baiknya pemimpinnya/kartekernya orang yang netral, sehingga orangnya tidak harus dari Papua. Tapi kita masih punya waktu kurang lebih 5 bulan untuk mencari karteker/penjabat. Dan kita terus menerima aspirasi. Prinsip kita satu, siapapun karteker dia bisa menjalankan dan meletakkan landasan-landasan untuk satu provinsi jalan,” katanya.

  Selain itu, diharapkan karteker nantinya betul-betul netral pada saat konstentasi yang positif dan sehat  untuk menentukan pemimpinnya nanti di Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.  “Yang kita harapkan, karteker ini dalam 2,5 tahun ini bisa mendorong percepatan pembangunan. Siapa figurnya, sangat tergantung dari aspirasi mana yang paling diterima,” ujarnya. 

Soal APBD untuk DOB 3 provinsi tersebut, Mendagri menjelaskan sedang diatur dan akan ada mekanisme hibah dari induk. Lalu, ada juga dari pemerintah kabupaten yang akan melakukan hibah. ‘’Dari Menteri Keuangan juga  sedang menghitung. Kita membuat tim tersendiri khusus untuk mengenai masalah  peganggaran ini,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukan  menjelaskan  bahwa pelimpahan 3D dari provinsi induk paling lambat akan dilakukan pada bulan Oktober 2022.

 Sekda Ridwan Rumasukun  juga menjelaskan bahwa dari provinsi induk akan memberikan hibah untuk 3 DOB baru tersebut masing-masing  Rp 10 miliar yang dimulai di APBD Perubahan 2022. 

Sementara itu, sesuai dengan kesepakatan empat bupati yang menjadi wilayah Provinsi Papua Selatan akan memberikan hibah dana masing-masing untuk Kabupaten Merauke  sebesar Rp 20 miliar, sementara Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel masing-masing  sebesar Rp 10 miliar yang dimulai  di APBD perubahan 2022.  

Sementara itu, Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, menyampaikan terima kasih atas atensi kebijakan negara  terhadap Selatan Papua sehingga menyetujui dan mengesahkan pembentukan Provinsi Papua Selatan.  Namun demikian, Romanus  Mbaraka memohon untuk terus didukung. 

“Mohon dukungan terus, anggap kita ini anak yang baru lahir. Tapi kita lahir dalam rahim Selatan Papua. Bapak Mendagri dukung kita untuk persiapan awal ini bisa berjalan dengan baik. Karena ketika  kita meletakan dasar dengan baik,  Tuhan pasti akan menuntut kita dengan  baik. Insyah Allah kita akan berkembang dengan baik. Kami yakin pada itu. Kita yang minta dan sudah diberikan untuk itu dan kita tidak akan memalukan negara ini sebagai warga negara Indonesia di teras Timur nusantara,” kata Romanus. 

Namun diawal pemerintahan ini, bupati Romanus Mbaraka kembali memohon kepada Mendagri memberi dukungan untuk segala persiapan baik persiapan infrastruktur pemerintahan, persoalan personalia dan urusan-urusan terkait dengan terselenggarannya Provinsi Papua Selatan. (ulo/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: