Pangkas Jalur Birokrasi agar Kapal Tak Perlu Antre

By

Kiprah TNI-AL Dukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, mobilitas angkutan barang dan orang di kawasan tersebut meningkat. Baik di jalur darat maupun laut. Jika tidak dikawal secara ketat, pasokan material bisa terhambat.

Ilham Wancoko, Balikpapan

“KALAU bisa mudah, kenapa harus dipersulit,” terang Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz. Peningkatan volume kapal penumpang dan kapal yang memuat logistik membawa kerawanan tersendiri. Ibarat jalan tol, pesatnya pertambahan jumlah kendaraan tak sebanding dengan pertumbuhan lebar dan panjang jalan tol. Kondisi itulah yang menggambarkan perairan di sekitar Pelabuhan Balikpapan. 

Berdasarkan data Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP)  Balikpapan, rata-rata jumlah penumpang kapal sebelum ada IKN hanya 250 orang per hari. Kini melonjak menjadi 800-900 orang per hari. Begitu pula dengan kapal logistik yang memuat berbagai material kebutuhan pembangunan IKN. Dari yang awalnya hanya satu kapal logistik perhari, bisa mencapai lima hingga delapan kapal. 

Peningkatan itu harus direspons dengan membuat sistem yang efektif dan efisien untuk munculnya berbagai masalah. “Misalnya, kapal terlalu lama antre, kapal mogok, dan masalah-masalah lain,” terang mantan Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 tersebut.

Tanpa membuat sistem, hambatan untuk pembangunan IKN bisa jadi muncul. “Makanya, dibuat sistem untuk mengawal logistik IKN dari masuk pelabuhan hingga pengawalan sampai ke IKN,” lanjutnya. Mantan Komandan KRI Yos R. E. Martadinata 331 itu memanfaatkan Forum Komunikasi Maritim. Forum ini terdiri atas seluruh unsur maritime. Mulai Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP), Assosiation of Ship Owner (asosiasi pemilik kapal), Danlanud Balikpapan, Dandim, Kapolres, Wali Kota, hingga DPRD. “Danlanal dipercaya sebagai koordinatornya,” katanya. 

Forum Komunikasi Maritim mendukung penuh pembangunan IKN dengan memangkas jalur birokrasi. Semuanya berkoordinasi untuk bisa membuat kapal tiba secepat mungkin. “Memangkas waktu antre masuk ke pelabuhan,” ujarnya. 

Untuk kapal yang membutuhkan prioritas, misalnya kapal logistik yang mengangkut material IKN, asosiasi pemilik kapal bisa langsung memberikan informasi. “Saat kondisinya begitu, semua mengutamakan kapal bisa sandar,” jelasnya. Selanjutnya, setelah bongkar muatan, Kodim dan Polres bisa melakukan pengawalan hingga menuju ke IKN. Karena semua anggota forum, maka semua otomatis mengetahuinya. “Sehingga pergerakan cepat,” urainya. 

Jadi, sebenarnya forum tersebut tidak hanya mengawal masuk ke pelabuhan, tapi juga hingga transportasi darat. Dia menuturkan, pentingnya pengawalan menyeluruh itu agar tidak terjadi hambatan. Hambatan di darat juga bisa mempengaruhi proses bongkar muat di pelabuhan. “Ini diantisipasi,” ujarnya. 

Bila terjadi kecelakaan di laut, misalnya, Forum Komunikasi Maritim juga memiliki peran vital untuk merespons cepat. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu ada kapal kandas yang perlu diatasi. “Kita bergerak cepat untuk menariknya, sembari menunggu air pasang,” ungkapnya. Kapal kandas termasuk kondisi rawan yang bisa membuat lalu lintas menuju pelabuhan terhambat. 

Untuk mengantisipasi kerawanan di laut, sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dilakukan perkuatan maritim untuk mendukung IKN. Hal itu diwujudkan dengan tidak hanya membuat sistem Forum Komunikasi Maritim, namun juga meningkatkan pengawasan transportasi laut. 

“Pengawasan ini dilakukan dengan triple check,” tegasnya. Pertama, Lanal Balikpapan memanfaatkan aplikasi Marine Traffic untuk mengawasi pergerakan automatic identification system (AIS) kapal. Pengawasan secara elektronik diperkuat kesepakatan dengan asosiasi pemilik kapal. “Sepakat untuk secara terus menerus menghidupkan AIS,” paparnya. 

Selanjutnya, pengawasan elektronik menggunakan aplikasi GPS Tracker hasil koordinasi dengan pemilik kapal. Posisi kapal selalu diinformasikan untuk memastikan sesuai dengan jalur. “Ini pemilik kapal koordinasi dengan kita,” jelasnya.

Pengawasan disempurnakan dengan metode ketiga, yakni pengawasan secara visual di pos pengamatan. Jadi, dua hasil pengawasan elektronik itu dikombinasikan dengan pengawasan visual. “Karena bisa jadi AIS dimatikan atau malah AIS ditinggal, tapi kapal berjalan. Bisa juga ada perahu nelayan yang sedikit menghalangi kapal, semua kondisi kerawanan harus diantisipasi ,” paparnya. 

Saat ini pos pengawasan tersebut sedang dalam proses pembangunan. Kendati infrastruktur belum selesai, pos pengawasan ini telah dilengkapi dengan tim reaksi cepat. Dua speedboat disiagakan untuk melakukan tindakan darurat atau respons lainnya. “Kalau misalnya terjadi kebakaran di kapal atau kondisi darurat lain, petugas bisa langsung bertindak dalam hitungan menit,” tegasnya. 

Menurutnya, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga dilakukan di Lanal Balikpapan. Misalnya, kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). “Kami juga identifikasi kapal CPO hingga memastikan benar-benar CPO itu untuk konsumsi dalam negeri,” ujarnya. 

Caranya, berkomunikasi dengan pemilik kapal meminta agar AIS dihidupkan. Lalu, GPS tracker juga benar-benar diinformasikan. “Pemilik kapal ini sampai mengirim screenshoot posisi kapal dari GPS tracker ke saya,” ujarnya. 

Lalu, Lanal Balikpapan juga mengecek ke Bea Cukai, memastikan tidak ada pembayaran pajak untuk ekspor CPO. Serta, meminta informasi ke KSOP memastikan bahwa izinnya ke dalam negeri. “Saat itu izinnya berlabuh ke Kotabaru,” urainya. 

Setelah itu, dia menuturkan, pengecekan langsung dilakukan dengan meminta bantuan dari Lanal Kotabaru. “Saya minta dicek benar, CPO itu masuk pabrik dan diolah menjadi migor untuk masyarakat,” ungkapnya. 

Mengapa sampai seketat itu? Dia ingin memastikan masyarakat Indonesia benar-benar mendapatkan migor. Serta mendukung program pemerintah menurunkan harga migor. “Kalau tidak seketat itu, bisa-bisa CPO keluar negeri. Kami juga kena getahnya,” urainya. 

TNI-AL juga memiliki Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) di Jakarta. Pernah beberapa kali Pusinfomar memberikan informasi adanya kapal yang bergerak anomali, berpindah-pindah posisi. “Saya langsung cek penyebab perpindahan posisi yang anomali itu,” ucapnya. Setelah dikomunikasikan dengan kapten kapal, ternyata kapal tersebut sedang mencari posisi tepat untuk lego jangkar. “Hal sekecil ini pun terawasi,” urainya. 

Sementara itu, Urlidkrim Pengamanan Fisik, Pengamanan Material, Dokumen dan Instalasi Serma Laut Wahyudi menuturkan, peningkatan jumlah penumpang masuk Pelabuhan Balikpapan cukup signifikan. Peningkatan jumlah penumpang itu perlu diatur. Jangan sampai muncul masalah-masalah tertentu. “Kami upayakan kenyamanan penumpang tidak terpengaruh,” tuturnya. 

Untuk kapal logistik, lanjutnya, peningkatan juga terjadi cukup banyak. Sebelum IKN dibangun, jumlahnya hanya satu per hari. Namun, kini bisa mencapai empat atau lima kapal per hari. “Kalau yang logistik IKN, kami utamakan untuk bongkar muat terlebih dahulu,” tegasnya. 

Dengan meningkatnya jumlah penumpang dan kapal logistik, Wahyudi mengaku bahwa jam kerjanya juga terus bertambah. Bila sebelum IKN biasanya pukul 21.00 sudah pulang ke rumah. Tapi, sekarang terkadang pukul 23.00 baru bisa beristirahat di rumah. “Tapi tak mengapa, saya memang ingin berpetualang, apalagi bisa melayani masyarakat,” tuturnya. 

Tapi semua itu bisa dilakukan selama istri dan anak tidak protes mengapa selalu pulang terlalu malam. “Kalau keluarga protes, saya juga bingung. Tapi, sudah biasa kok mereka, biasa ditinggal,” ujarnya, lalu tersenyum. (*/oni/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: