Partai Demokrat Minta Pilkada Boven Digoel Ditunda

By

JAYAPURA-Polemik Pilkada Kabupaten Boven Digoel yang akhirnya berujung pada gejolak kondisi situasi keamanan mendapat catatan dari salah satu partai pengusung, Partai Demokrat.
Partai berlambang Mercy ini bergerak cepat dengan memberikan statemen karena menganggap ada banyak hal yang harus diluruskan. Intinya partai ini menginginkan adanya pelaksanaan Pilkada di Papua tanpa harus berdarah – darah. Tanpa harus melahirkan konflik yang melibatkan masyarakat dan aparat.
Partai Demokrat mengusulkan sejumlah poin, salah satunya meminta Pilkada Boven Digoel ditunda agar tak menambah korban. Dikatakan untuk menyikapi keputusan KPU RI nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI.2020 tertanggal 28 November 2020 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel maka DPD Partai Demokrat Provinsi Papua berpendapat bahwa tindakan KPU RI dengan menerbitkan keputusan tersebut telah mencederai proses demokrasi dan memasuk hak demokrasi Yusak Yaluwo dan Yakobus Waremba.
Pasangan Yusak dan Yakobus sebelumnya telah ditetapkan secara sah oleh KPU Kabupaten Boven Digoel berdasarkan SKP KPU Boven Digoel nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah diubah dengan SK KPU Boven Digoel nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Pilkada Bupati dn Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020.
Partai Demokrat sendiri berpendapat bahwa penetapan ini tentunya telah melalui berbagai tahapan terutama verifikasi persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.
Lalu keputusan KPU membatalkan keikutsertaan Yusak – Yakobus yang sudah mengikuti tahapan dianggap tidak mendasar baik dalam perundang-undangan maupun PKPU. “Karena tidak ada dasar hukum pasal maupun ayat yang memberi kewenangan KPU RI membatalkan sebuah keputusan yang sudah dibuat KPU tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Jemi Setiawan, Koordinator Satgas Pilkada DPP Partai Demokrat Zona XII Papua – Papua Barat didampingi Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Willem Wandik, Yunus Wonda selaku Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Mustakim selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRP, Boy Markus Dawir selaku Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dan Carolus Bolly sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat kepada wartawan di Swisbell Hotel, Rabu (2/12).
Lalu merujuk pada keputusan KPU nomor 581/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang pengambilalihan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Papua kemudian mengaktifkan kembali dengan keputusan KPU RI nomor 586/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tertanggal 29 November merupakan tindakan cuci tangan yang dilakukan KPU RI.
Selain itu pengambilalihan kewenangan dan tugas KPU Boven Digoel yang dilakukan KPU Papua merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan KPU RI mengingat pemberhentian tiga komisioner KPU Boven Digoel berdasar tindakan mengakomodir calon bupati Yusak – Yakobus.
Karenanya Partai Demokrat meminta KPU RI membatalkan keputusan KPU RI nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI.2020 tertanggal 28 November 2020 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan dinyatakan tidak berlaku lagi kemudian menerbitkan keputusan KPU RI untuk menyatakan berlaku kembali keputusan KPU Boven Digoel nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon. “Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia, KPU RI dan Bawaslu Papua untuk menunda Pemilu di Boven Digoel dengan pertimbangan keamanan. Kami juga meminta seluruh massa pendukung Yusak – Yakobus untuk tidak melakukan tindakan – tindakan anarkis yang melanggar hukum,” beber Jemi.
Ia menyatakan bahwa ini adalah pestanya rakyat dan jangan merubah menjadi tangisan rakyat dan rakyat jangan dibentur – benturkan. Sebab pihaknya patut menduga jika kondisi Pilkada Boven Digoel ini sangat politis. “KPU Provinsi sudah mengingatkan bahwa kalau melakukan ini maka dampaknya ini tapi KPU RI tetap saja. Kami pikir jangan memberi arena tanding bagi rakyat dengan aparat. Jangan akhirnya pesta demokrasi berujung duka dan air mata akibat kebijakan yang salah,” sindirnya.
Pihaknya berharap kondisi Boven Digoel bisa kondusif menuju Pilkada.
Ditambahkan, Willem Wandik bahwa pasca penetapan para calon peserta Pilkada ada kebijakan yang diambil oleh penyelenggara tanpa mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat yang masih sangat komunal. “Kok tinggal H-10 lalu KPU RI menganulir dan mencoret sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Kami sebagai keluarga Partai Demokrat merasa KPU RI melakukan tindakan yang tidak tepat sehingga KPU perlu mengevaluasi dan membatalkan keputusan tersebut,” pintanya.
Begitu juga disampaikan Yunus Wonda dimana lebih kepada apa yang sedang dan telah dilakukan pemerintah Papua. “Fokus utama Pemprov dalam Pilkada adalah menjauhi lahirnya konflik namun justru disaat injury time malah ada pencoretan dan kami anggap ini seperti kegagalan KPU. Jika Yusak bermasalah mengapa tidak saat mendaftar lalu dilakukan pencoretan,” cecarnya.
Ia meminta dalam hal ini penyelenggara bisa menjaga psikologis rakyat Papua, jangan lagi rakyat menjadi korban yang berujung isu HAM kemudian KPU RI seperti melepas tangan. “Kami minta agar KPU mengembalikan Yusak – Yakobus sebagai peserta dan lebih bagus kalah bertarung ketimbang gagal dalam pencalonan. Kami lihat apa yang diputuskan KPU RI harus benar- benar dengan aturan. Jangan karena ada kepentingan politik sebab kami lihat ada design politik yang sangat jelas,” tambah Yunus dengan dana keras.
Sementara Mustakim meyakini jika KPU tidak tidur, hanya saja mengapa kondisi sudah berjalan lalu ada pembatalan. “Saya pikir penyelenggara harus memikirkan kondisi Papua dan efeknya dan yang perlu diselamatkan adalah rakyat Papua ada jangan ada korban masyarakat karena Pemilu. Keputusan KPU RI adalah hal yang fatal karena lihat sendiri apa respon masyarakat sehingga kami minta tinjau kembali keputusan tersebut. Kami mendukung bukan kalah menang tapi keselamatan masyarakat di Boven Digul,” singkatnya.
Begitu juga disampaikan Boy Dawir dimana ia meminta minta KPU RI, pemerintah pusat untuk sama-sama menciptakan Pilkada aman dan damai di Papua dan jangan justru jadi provokator. “Ada hal lain yang dilakukan pemerintah Papua untuk menjauhi konflik dan mendukung pembangunan. KPU RI dan Bawaslu dan pemerintah perlu lebih bijak. Mari sama – sama mengembalikan situasi Boven Digoel, kembalikan posisi Yusak – Yakobus sebagai pasangan calon dan bertarung dengan sehat. Siapapun yang terpilih, itulah bupati di Boven Digoel,” lugasnya.
Pertemuan ini ditutup penyampaian cari Carolus Bolly dimana tanda – tanda konflik ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana terutama KPU RI. Berulang kali masyarakat di Papua menjadi korban akibat Pilkada. “Kami pikir ini tak lepas dari kebijakan yang diberlakukan untuk Papua dan untuk menghindari hal tersebut langkah pertama yang harus ditempuh adalah kami minta untuk Pilkada Boven Digoel ditunda. Ini untuk mendudukkan persoalannya secara baik. Jangan sampai dipaksakan tanggal 9 Desember pencoblosan dan Boven Digoel akhirnya semakin menyala,” sarannya.
Pasalnya ia khawatir jika situasi tak kunjung kondusif maka aparat keamanan termasuk TNI dan mengambil alih situasi. Bila terjadi chaos antara masyarakat ujung-ujugnya masyarakat yang korban dan isunya ditarik ke persoalan HAM. “Ini catatan yang kami pikir perlu disikapi bijak oleh KPU RI,” pungkasnya.
Sementara itu, pasca konflik di Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, AKBP. Syamsurijal mengingatkan seluruh anggota tidak terprovokasi, dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana Polisi hadir untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan aman tanpa ada kekhawatiran.
“Mari mengawal Pilkada penuh dengan kegembiraan tanpa berita hoax, kita ajak masyarakat untuk bersama-sama secara teknis pembagian pelayanan kepada masyarakat kita gunakan Sispamkota,” ucap Kapolres Syamsurijal saat apel gabungan dalam rangka pengamanan Kabupaten Boven Digoel guna berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas, Rabu (2/12).
Sementara Dandim 1711/BVD Letkol Czi Daniel Panjaitan mengatakan, dalam melaksanakan pengamanan guna menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan menjadi peran kita semua memberikan pengertian dan edukasi kepada masyarakat yang tidak paham.
“Kita bertugas bersama-sama dan berikan pendampingan bagi personel BKO dari Jayapura dan Merauke yang membantu kita melaksanakan pengamanan,” kata Dandim.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, kehadiran anggota untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, kehadiran pasukan BKO bertujuan membantu tugas TNI-Polri yang ada dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman yang menjadi harapan semua pihak.
“Kita semua mengawal tahapan Pilkada sedang berjalan sambil menunggu Keputusan KPU RI. Mari kita layani masyarakat dengan hati dengan ketulusan dan keikhlasan, masyarakat jangan mudah terprovokasi apalagi mudah menerima berita yang tidak benar atau hoax,” ucap Kamal.
Dikatakan, situasi Kamtibmas di Boven Digoel hingga saat ini kondusif. Sebanyak ratusan personel TNI-Polri melakukan pengamanan di Boven Digoel untuk mengantisipasi konflik susulan akibat Pilkada. (ade/fia/bet)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: