Pemerintah Akui Lemah, Intrusi dan Abrasi Diyakini Ganggu Bangunan Sepanjang Pantai

By

Menyoal Maraknya Pembangunan Liar di Teluk Youtefa 

Wali Kota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano secara tegas menyatakan bangunan sepanjang Teluk Youtefa  tak miliki Izin  Mendirikan Bangunan (IMB). Pihaknya segera melakukan pendataan dan penertiban. Apa saja ancaman dari hadirnya bangunan tak berizin ini

Laporan : Abdel Gamel Naser 

Laju  pembangunan di Kota Jayapura nampaknya sulit dihindari. Cepat atau lambat kota yang terujung Indonesia ini akan terus bergerak dan terus membangun. Ada banyak soal yang perlu dicermati bila semangat ini tak terkontrol dengan baik. Dampak lingkungan, kondisi social masyarakat hingga terjadinya pergeseran nilai – nilai social budaya. Sangat memungkinkan terjadi sehingga sedari awal seharusnya ini dicermati agar tidak perlu terlalu bersusah payah membenahi nantinya. 

 Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kondisi Teluk Youtefa  yang dulunya penuh hutan kelapa dan mangrove serta vegetasi yang masih terjaga kini terkikis. Dengan dibukanya akses jalan hotmix yang memanjakan membuat banyak tanah di sepanjang jalan dilirik oleh pemodal. Satu persatu lokasi yang dulunya terjaga kini semakin terbuka. Untuk lokasi bagian dalam teluk, diawali dengan pembabatan pohon – pohon besar kemudian dilakukan penimbunan material dan berdiri tembok – tembok rumah dan tempat usaha. Sedangkan disisi bibir pantai dimulai dengan membabat habis vegetasi pantai meski memiliki fungsi keseimbangan. 

 Kondisi ini bila tak dikontrol maka banyak dampak yang akan ditimbulkan terlebih soal dampak lingkungan. Wali Kota, Benhur Tomi Mano menyatakan masyarakat bisa saja melepas tanah, menjual  tanah namun harus melihat bahwa lokasi yang dilepas memiliki status hukum yakni kawasan konservasi baik hutan lindung maupun kawasan taman wisata alam (TWA). Dengan luas hutan konservasi seluas 1.675 hektar hingga kini terus menurun dan banyak bangunan mengarah ke laut. “Banyak lahan dijual karena mungkin untuk mendukung  ekonomi tapi pemerintah akan melakukan penegakan hukum di atas tanah tersebut sehingga pembeli wajib melengkapi dengan IMB,” kata Tomi Mano di Kampung  Nelayan Hamadi, Jumat (25/6). 

 Menariknya di lokasi ini ada juga bangunan yang dibangun oleh negara yakni venue dayung yang akan digunakan untuk agenda Pekan Olahraga Nasional (PON) termasuk banyak lahan yang telah dibeli oleh pejabat – pejabat besar di Papua. Tomi Mano menyampaikan bahwa selain IMB, pemerintah akan menerapkan jarak minimal bangunan dimana disepanjang badan jalan minimal harus 20 meter dari as jalan. “Ini akan kami tertibkan dan bukan karena apa tapi ini aturan yang berbicara,” bebernya. Hanya disini Tomi Mano mengakui bahwa pihaknya juga menyimpan kelemahan terutama menyangkut control. “Berbicara grand design kita memang harus melengkapi tata ruang kota kawasan terkait mana yang patut dibangun, yang tak harus dibangun dan kami lemah dari pengawasan sebab rumah sudah berdiri barulah dicek. Harusnya baru buang pasir sudah diingatkan dan sudah dicek dokumennya dan ini satu kelemahan kami di pemerintah kota,” akunya.

 Tak hanya menyalahi aturan administrasi, banyak bangunan disepanjang Teluk Youtefa  juga mengancam keberadaan hutan adat yang menjadi dusun masyarakat. Hutan mangrove yang selama ini menjadi tempat “mencari” bagi kaum perempuan masyarakat kampung. “Sebenarnya jangankan mangrove di lokasi lain seperti di Angkasa juga sudah banyak yang kosong (penebangan). Pohon – pohon besar sudah diganti pohon nenas dan kini hutan bakau ditebang sembarangan,” singgungnya. Ia juga mengaku miris karena teluk yang menjadi kebanggaan kota ternyata menjadi tempat sampah yang sangat besar di kota. “Itu yang kami lihat,” tegasnya. Sementara salah satu akademisi Uncen, Yehuda Hamokwarong menjelaskan bahwa TWA teluk Youtefa didominasi vegetasi manggrove yang fungsinya amat vital dalam perubahan iklim terutama kemampuannya menyimpan karbon. 

 Pemerintah Indonesia sudah melakukan ratifikasi perjanjian Paris tahun 2016 tentang perubahan iklim sehingga TWA Teluk Youtefa  benar – benar harus dilindungi dan diselamatkan. Yehuda menyebut harus ada peraturan daerah Kota Jayapura sebagai konsekwensi hukum dari status TWA tadi dan Perjanjian Paris itu. “Dari aspek fisik geomorfologi pantai, sudah berkali – kali saya sampaikan bahwa kondisi fisik pantainya labil dan sedang terjadi pemunduran garis pantai berpasir dari Skow Sae hingga Tanjung Tcberry. Karena itu apapun bangunan sepanjang pantai ini saya yakini akan rusak oleh abrasi dan intrusi air laut serta banjir rob,” wantinya. 

 Hal ini juga diperparah dengan banyaknya vegetasi pantai yang ditembang untuk pengembangan cafe dan obyek wisata. Padahal kata Yehuda vegetasi inilah yang menahan dan melindungi pantai dari abrasi tadi. “Sangat disayangkan bahwa pemahaman yan dangkal dan motif ekonomi sudah menjadi gaya hidup banyak orang. Ini kalau terus dibiarkan maka ancaman dan potensi kerusakan semakin besar,” bebernya. Soal solusinya, kata dosen geografi Uncen ini mendorong  lahirnya Perda. “Dalam Perda itu ada pembagian fungsi kawasan lebih detail dengan pola pemanfaatan dan sanksi. Tanpa itu saya pikir sulit untuk melarang orang tebang pohon dan membuka lahan sepanjang jalan di Teluk Youtefa ,” pungkasnya. (*/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: