Pemerintah Tegaskan Komitmen dengan MUI

By

Mahfud MD dan Miftachul Akhyar Bertemu

JAKARTA-Pemerintah menegaskan kembali kasus penangkapan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terindikasi jaringan terorisme, tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi. Pemerintah justru memastikan bahwa kerjasama dengan MUI akan terus terjalin, tanpa harus dibatasi isu penangkapan tersebut.

Pernyataan tersebut tersirat saat Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bertemu dengan Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, kemarin (22/11). 

Mahfud menyatakan bahwa pemerintah bersama MUI tidak akan berhenti bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. ”Untuk membangun Indonesia baldatun toyibatun. Yakni negara yang baik, aman, damai, bersatu dalam ampunan dan lindungi Allah Yang Maha Kuasa,” tegasnya.  

Tentu, kata Mahfud, pemerintah juga tidak menutup mata atas persoalan yang menyeret MUI. Densus 88 Polri menangkap salah seorang anggota MUI yang kini telah dinonaktifkan, lantaran diduga terlibat dalam aktivitas kelompok teroris di tanah air. 

Pihaknya akan memastikan proses hukum terhadap para tersangka sesuai ketentuan. ”Berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Pemerintah, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, juga tidak melarang masyarakat untuk saling melempar pandangan. Namun, masyarakat juga harus terbuka menerima keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. 

Selain itu, pandangan itu juga harus disampaikan tanpa melanggar hukum. ”Yang melanggar hukum itu sudah ditangkap. Misalnya membuat instruksi duduki kantor-kantor polisi dan bakar,” bebernya.  

Mahfud memastikan, kendati ada yang ingin menyeret-nyeret, MUI sama sekali tidak ada kaitan dengan kelompok teroris manapun. ”Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI,” tegasnya lagi.

Senada, Miftachul memastikan bahwa persoalan yang terjadi tidak mempengaruhi kerja sama antara MUI dengan pemerintah. Sesuai keterangan Mahfud, kerja sama di antara kedua belah pihak tetap berjalan baik. Dia pun tegas menyebut, masalah yang muncul tidak sampai membuat internal MUI bergejolak. 

”Tapi, peristiwa ini bisa menjadi sarana introspeksi atau dikenal muhasabah, kita lebih berhati-hati, lebih teliti, dan sebagainya untuk menjaga marwah daripada majelis para ulama,” terang dia.

Dia pun menyampaikan, MUI sudah memiliki fatwa yang isinya melarang aktivitas terorisme. Yakni fatwa nomor 3 tahun 2004. Bahwa terorisme itu haram hukumnya, bom bunuh diri itu juga haram hukumnya. ”Jadi, kalau mereka menganggap itu mati syahid, surga, justru itu sebetulnya bukan mati syahid. Mati sangit kata orang-orang itu,” ungkapnya.  

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin ikut angkat bicara terkait adanya isu pembubaran MUI. “Desakan dari pihak tertentu untuk bubarkan MUI tidak perlu ditanggapi serius,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, sebaiknya desakan itu dihadapi dengan senyuman. Apakah kelompok yang mendesak pembubaran MUI itu benar-benar berani atau mereka hanyalah kelompok pengecut yang hanya bisa mengumbar kata-kata, tapi tidak berani melaksanakannya. (syn/lum/deb/bay/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: