Beranda Merauke Hari Ini Pemkab Dinilai Tidak Becus Urus Pabrik Tapioka

Pemkab Dinilai Tidak Becus Urus Pabrik Tapioka

0
Sejumlah gedung  yang  telah dibangun di  Kampung Kamnosari  Distrik  Jagebob    untuk  pabrik  tapioka  hingga saat ini masih Nampak mubazir. Sebab  meski selesai dibangun sejak 2016, namun sampai sekarang  bangunan tersebut belum dimanfaatkan. (FOTO :  Ist/Cepos )

MERAUKE-Pemerintah Kabupaten Merauke dinilai  tidak becus dalam  menangani   pembangunan infrastruktur gedung  untuk  pabrik  tepung tapioka   bernilai  Rp 30 miliar di Kampung Kamnosari Distrik   Jagebob-Merauke. Sebab, meski   telah dibangun sejak 2015 dan selesai tahun   2016, namun  bangunan   bernilai puluhan  miliar  tersebut terlihat mubazir. Karena sampai sekarang   bangunan  tersebut  tidak  dapat dimanfaatkan. 

  “Kalau saya lihat  pemerintah daerah tidak becus  urus pabrik   tapioka itu,’’ tandas     Ketua Komisi C DPRD Kabupaten  Merauke Hengky Ndiken kepada  wartawan di  ruang Komisi C  DPRD Merauke, Jumat (27/9).

   Menurut  Hengki Ndiken, dirinya menilai pemerintah daerah tidak becus  dalam  membangun    pabrik tepung tapioka  tersebut karena seharusnya kebunnya yang dikembangkan dulu  baru bangunan dan pabriknya. Namun   yang dilakukan  ini adalah   bangunannya dulu.  ‘’Ini proyek-proyek yang hanya  untuk mencari kepentingan saja,’’ katanya.     

   Hengky Ndiken mengaku  saat  itu, pihaknya  sudah keberatan untuk dilakukan  pembangunan, namun penjelasan dari Dinas Pertanian  tersebut saat itu  bahwa  membangun  dulu  gedung dan pabriknya  sehingga  masyarakat dapat melihat  bahwa  pemerintah sudah siapkan. 

  “Tapi  sampai sekarang bangunan itu  tidak difungsikan,’’ jelasnya.    Pada tahun 2017, lanjut  Hengky Ndiken,  dari  rombongan dewan  melakukan  perjalanan ke  Lampung  untuk mencari investor  untuk dapat mengoperasi   tersebut. Namun saat itu, investor     tersebut meminta sharing anggaran  sebesar Rp 50 miliar  untuk pengadaan mesin   atau pabrik tepungnya,’’ kata  Hengky Ndiken. Namun lanjut dia, karena   sharing dana yang   diminta  investor  tersebut terlalu besar  sehingga pihaknya  tidak menyetujui  permintaan tersebut.   

  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C   DPRD Merauke Nataniel Palittin, ST  menjelaskan bahwa pembangunan  pabrik tapioka  ini dibangun pemerintah  karena melihat potensi  yang ada di Merauke sangat mendukung untuk dibangun  pabrik tersebut. ‘’Awalnya   itu ubi jalar. Kemudian dibangunlah  gedungnya. Berkembang-berkembang    akhirnya berdasarkan hasil analisa Dinas Pertanian  Tanaman Pangan dan Bappeda  berbeda. kemudian dewan mengambil  tindaklanjuti  dengan melakukan studi banding ke Palembang  untuk melihat sebenarnya   apa yang bisa dibangun di sana. Kemudian melihat potensi yang ada di Lampung  dikaitkan dengan struktur tanah yang ada di Merauke  kemudian kita bersepakat  agar ini diubah menjadi  tepung tapioka.  Kemudian instansi  terkait melakukan kajian dan hasilnya bisa dikembangkan   untuk pabrik tapioka,’’  jelasnya.  

  Meski demikian, lanjut   Nataniel  Palittin, dengan   dibentuknya BUMD  maka dewan telah menyetujui  agar   pabrik tapioka  ini nantinya dikelola  oleh BUMD serba Aneka.  ‘’Dewan sudah  setuju untuk Pemerintah   Daerah melakukan penyertaan modal.    Tapi soal  berapa nilai modal yang akan  disertakan  Pemerintah Daerah ini yang belum  ada kesepakatan antara dewan dan  pemerintah  daerah,’’ pungkasnya. (ulo/tri)   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here