BOVEN DIGOEL-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan mendorong seluruh warga yang ada di Kabupaten Boven Digoel untuk segera memiliki KTP Boven Digoel. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Boven Digoel. Selain itu, juga dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, S.Sos, menjelaskan bahwa pihaknya butuh kerja sama dengan DPR dan KPU dalam rangka pendataan seluruh penduduk Kabupaten Boven Digoel tersebut. “Melalui kepemimpinan saya akan menambah Dapil dari 2 saat ini menjadi 3. Tapi tentunya, kita butuh kerja sama antara DPR dan pemerintah daerah, KPU bersama Capil untuk memperkuat data di Boven Digoel,” tandas bupati Hengky Yaluwo kepada Cenderawasih Pos saat di Merauke baru-baru ini.
Dari 3 kabupaten pemekaran Merauke, hanya Kabupaten Boven Digoel yang sampai sekarang ini penduduknya masih di bawah 100.000 jiwa, sehingga sangat berpengaruh terhadap jumlah kursi di DPR Kabupaten Boven Digoel. Saat ini jumlah yang diperebutkan masih 20 kursi. Sementara di Mappi dan Asmat, data kependudukannya sudah di atas 100.000 jiwa penduduk.
“Kami wilayah perusahaan besar tapi penduduknya masih di bawah 100.000 jiwa dengan 2 dapil dan itu menurut saya ada yang perlu kita benahi dengan baik, yakni data kependudukan,’’ tandasnya.
Karena itu, jelas bupati Hengky Yaluwo, pihaknya akan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel untuk segera melakukan pendataan dengan baik. Hengky Yaluwo mengaku juga akan segera memanggil pihak Korindo terkait dengan karyawannya tersebut apakah seluruhnya sudah memiliki identitas Boven Digoel. Sebab, bupati meyakini, sebagian dari karyawan perusahaan baik tetap, harian maupun lepas yang masih memiliki KTP luar Boven Digoel.
“Kita akan minta seluruh karyawan tersebut wajib miliki KTP Boven Digoel. Kalau mau tinggal di Boven Digoel, identitasnya wajib di Boven Digoel. Jangan sudah jadi karyawan dan tinggal di Boven Digoel bertahun-tahun tapi masih identitas luar Boven Digoel,” jelasnya.
Selain itu, diakui juga bupati bahwa masih banyak warga Boven Digoel di kampung-kampung yang belum terdata dengan baik karena masalah insfraktruktur belum terbentuk secara baik. “Karena infrastruktur itu, maka data masyarakat kita tidak terdata secara baik,” pungkasnya. (ulo/tri)
