Pemkab Resmi Kelola SMA-SMK

By

Asisten II Setda Kabupaten Merauke Yeremias Ndiken, S.Sos mewakili bupati Merauke saat menerima SK 668 guru SMA-SMK dari BPKSDM Provinsi Papua, Jumat (13/1), kemarin.  (FOTO: Ist/Cepos )

MERAUKE-  Pemerintah Kabupaten Merauke  resmi mengelola SMA-SMK yang ada di Merauke. Ini setelah adanya penyerahan  SK  guru SMA -SMK dari Pemerintah Provinsi Papua melalui BPKSDM Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Merauke,  di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke,  Jumat  (13/1) .

SK tersebut diterima Asisten II Setda Kabupaten Merauke,  Yeremias Ndiken, S.Sos mewakili Bupati Merauke  didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Merauke Urbanus Kaize, SIP, MAP, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke  Stephanus Kapasiang, S.Pd, Inspektur  Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Merauke.   

  Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke  Hengky Kirwelak, saat dihubungi media ini membenarkan  penyerahan SK 668 Guru SMA-SMK dari pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Merauke tersebut. 

‘’Ya, tadi ada penyerahan SK dari BPKSDM Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Merauke yang diterima  Asisten II Setda mewakili Bapak Bupati Merauke. Dengan demikian, maka terhitung mulai  hari ini,  pengelolaan SMA-SMK  tersebut menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Merauke,’’ tandas  Hengky Kirwelak.    

Hanya saja, lanjut  Hengky  Kirwelak, bahwa dari  792 guru SMA-SMK yang ada di Merauke baru 668 guru yang SKnya diserahkan, sehingga masih  tersisa 52 SK yang kemungkinan masih dalam proses. ‘’Kalau kami di Dinas  Pendidikan hanya sebagai  penerima saja. Jadi yang sisanya itu, kemungkinan masih dalam proses pelimpahan,’’ terangnya. 

Soal  gaji  dari para guru SMA-SMK yang baru dilimpahkan tersebut, Hengky Kirwelak menjelaskan bahwa  uang sudah ada dan siap untuk dibayarkan nanti. Hanya saja, pihaknya masih menunggu  52 guru yang SKnya belum diserahkan tersebut. ‘’Jangan sampai kita bayar yang 668 orang itu sementara  yang 52 itu komplain. Jadi kita masih tunggu, karena hari ini BKD  mulai bekerja sesuai dengan data yang diserahkan dari BPKSDM Provinsi Papua tersebut,’’ pungkasnya.  (ulo/tho)   

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: