Pencoblosan di 744 TPS di Ibu Kota Provinsi Papua Ditunda

By

KPU Kota Jayapura menunda pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada dua distrik di ibu kota Provinsi Papua itu, lantaran terlambatnya distribusi logistik ke 744 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pencoblosan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mestinya dilakukan, Rabu (17/04), ditunda pelaksanaannya, Kamis (18/04). Penundaan pecoblosan dilakukan di 369 TPS di Distrik Abepura dan 375 TPS di Distrik Jayapura Selatan.

Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama mengatakan, kondisi ini disebabkan pihaknya tidak tepat waktu mendistribusikan logistik Pemilu, karena pengundahan file Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) baru rampung pada H-2.

“Kami meminta maaf kepada masyarakat atas apa yang terjadi ini,” kata Injaman kepada wartawan, Rabu (17/04).

Selain terlambat menerima formulir C1 dan C7, pleno DPTHP tingkat provinsi juga baru dilaksanakan, 12 April 2019. Akibatnya setelah pleno barulan KPU Kota Jayapura baru dapat mengunduhan file untuk diperbanyak dan dikirim ke setiap TPS.

“Kami juga terkendala undangan pemilih karena format yang kami terima dari KPU provinsi format KWK,” ujarnya.

KPU Kota Jayapura menurutnya, akan menyurati Bawaslu mengenai terlambatnya distribusi logistik di 744 TPS itu. Surat KPU itu akan dijadikan dasar bagi Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk Pemilu susulan.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Papua akan menginvestigasi secara menyeluruh terlambatnya distribusi logistik ke ratusan TPS di Kota Jayapura tersebut.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach mengatakan, kondisi itu terjadi lantaran kelalaian KPU Kota Jayapura.

“Kami sudah membentuk tim melakukan investigasi secara menyeluruh. Jika ada indikasi kecurangan atau pidana, kami akan bawa ke ranah hukum,” ucap Ronald.

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: