Penerima Manfaat Bansos Capai 31.000 Keluarga di Kota Jayapura

By

Apa Kabar Bansos bagi Rakyat di Tengah Pandemi Covid 19?

Sudah setahun lebih pandemi Covid 19 dihadapi seluruh daerah di Indonesia. Berbagai upaya penanganan dilakukan pemerintah dalam menjaga rakyatnya. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga tentunya sosial melalui bantuan bagi rakyat yang terdampak. Berikut laporan Cenderawasih Pos

Lapora: Gratianus Silas 

Banyak sektor yang terdampak pandemi Covid 19 yang telah terjadi di seluruh daerah di Indonesia dalam 1 tahun lebih belakangan ini. Sektor kesehatan paling terdampak, di mana banyak warga yang terpapar, termasuk para tenaga medis. 

Namun, di sisi lain, sektor ekonomi juga akhirnya berjalan dengan terseok-seok, di mana tak sedikit usaha yang gulung tikar karena pemasukan tak mampu membiayai operasional. Di sinilah pemerintah sebagaimana mestinya mengambil peran signifikan dalam memberikan bantuan sosial bagi rakyatnya yang tengah berada dalam kesulitan.

Benar saja, diketahui, terdapat bantuan sosial di pertengahan 2021 ini, khususnya di Kota Jayapura. Kata Dinas Sosial Kota Jayapura, bantuan ini ditujukan bagi sekiranya 31.000 keluarga penerima manfaat di Kota Jayapura. “Bulog yang salurkan bantuannya bersama transporter atau perusahaan penyalur yang telah ditentukan. Nanti kita, Dinsos, damping di lapangan,” beber Irawadi.

 Irawadi berharap, mudah-mudahan, dalam satu bulan ini bantuan sosial BST maupun PKH (program keluarga harapan) ini dapat disalurkan dengan total. “Hanya satu bulan kita diberikan waktu dari pusat. Jadi, 10 kilogram beras bagi setiap keluarga. Datanya itu dari Kementerian Sosial, di mana turunannya itu mengikuti by name by address. Sehingga kita lihat data, kita kroscek 1 – 2 hari dengan pemerintah kelurahan, baru kita action di masyarakat,” terangnya.

 Kepala Distrik Jayapura Utara, Fillep Hamadi, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat Kota Jayapura dilakukan di tingkat kelurahan.

“Perihal ini, kami telah membahas dengan Kepala Dinas Sosial. Penyalurannya langsung ke tingkat kelurahan. Karena kalau di kelurahan itu lebih dekat dengan masyarakat,” ungkap Fillep Hamadi.

Sebaliknya, kalau penyalurannya dilakukan di Kantor Distrik Japut, maka dikhawatirkan dapat mempersulit warga. Seperti halnya, contoh, warga kelurahan Gurabesi yang harus mengambil bantuannya di Kantor Distrik Japut di Dok VII.

“Jadi, lebih baik disalurkan ke masing-masing kelurahan untuk dibagi. Bukan hanya BST, tapia da juga bantuan beras PPKM dari Dinas Sosial bagi masyarakat. Karena pembatasan ini, dari Dinsos juga salurkan bagi rakyat, yang mana sistem penyalurannya itu sama dengan BST, yakni langsung di kelurahan,” tambahnya.

“Mulai Agustus ini bantuannya tiba di Jayapura, baru kemudian disalurkan ke kelurahan, untuk diteruskan bagi warga kota penerima manfaat di masing-masing kelurahan,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menambahkan, bersama pihak terkait yang telah ditunjuk, pemerintah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat dengan terus memberikan  sosialisasi prokes dan vaksinasi.

“Kami salurkan bantuan sosial seperti biasa, di mana kami tetap memberikan sosialisasi juga bagi masyarakat. Kalau boleh, di masa pandemi Covid 19 ini, kalau masyarakat sehat, maka bisa divaksinasi,” jelas Dr. Benhur Tomi Mano, MM.

Sehat dan tidaknya ini tentunya melalui proses screening. Karena harus pula memperhatikan kondisi kesehatan warga yang bersangkutan, apakah memiliki komorbid atau tidak, atau pantangan lainnya untuk menerima vaksin.

“Ini sebatas imbauan. Karena kita tidak bisa tekan atau paksa orang untuk melakukan vaksinasi. Ini ada unsur kemanusiaan juga yang kita perhatikan. Karena ada juga yang memiliki komorbid dan lainnya,” ungkapnya.

Dengan kata lain, pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang dengan tidak memberikan bansos bagi mereka yang belum divaksin. Vaksin atau sertifikat vaksin tidak dijadikan sebagai syarat bagi masyarakat menerima bantuan sosial.

“Kita hanya memberikan sosialisasi perihal prokes dan vaksin. Kalau mereka sehat, discreening sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan, maka kami sarankan untuk vaksin, untuk meningkatkan imunitas tubuh, agar menjaga mereka dari penularan Covid 19. Jadi tidak ada itu syarat untuk mendapatkan bansos harus dengan menunjukkan sertifikat vaksin. Tidak kami lakukan seperti itu,” pungkasnya.(*/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: