Pengiriman Pasukan ke Papua harus Terbuka

By

Direktur Aliansi Demokrsi Papua (ALDP) Anum Latifah Siregar

LAPORAN KHUSUS (SESI 5)

** Liputan Kolaborasi Konflik di Papua **

Laporan : Elfira Halifa –Cenderawasih Pos

Pandangan Direktur Aliansi Demokrsi Papua (ALDP) Anum Latifah Siregar, yang namanya pendropingan pasukan ke Papua untuk operasi militer selain perang, presiden haru mendapatkan persetujuan dari DPR untuk droping pasukan. Selain itu, pengiriman pasukan ke Papua harus terbuka.

Prosedur lainnya, penempatan pasukan di suatu wilayah berimplikasi pada konsekuensi ancaman yang dihadapi oleh satu wilayah. Ada peraturan Pemerintah pengganti UU menegaskan, status wilayah itu apa dulu, tertib sipil, darurat sipil, tertib militer atau darurat perang. Dengan jumlah aparat yang banyak, wilayah itu harus diberi status. Tapi ironisnya, itu tidak tergambar dalam prosedur.

“Di beberapa wilayah konflik di Papua, militer yang banyak ditempatkan. Tapi itu tidak dikatakan sebagai darurat militer. Padahal, pemerintahan sipil tidak aktif di daerah tersebut,” kata Anum.

Lanjut Anum, penempatan pasukan di Papua sistem koordinasinya dan komandonya  harus jelas. Bayangkan, banyak sekali Satgas non organik belum lagi Kogabwilhan.  Dimana komando komando itu lebih banyak berada di Jakarta, bukan di Polda atau Kodam.

“Soal penempatan pasukan di Papua, Gubernur harus diberi kewenangan sebagaimana salah satu kewenangan khusus dalam Otsus adalah  pengelolaan tata ruang keamanan dilakukan oleh Gubernur. Maka seharusnya Gubernur diajak bicara, itu dalam UU Otsus yang baru,” jelasnya.(**)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: