Peristiwa Nduga, Bupati dan TNI-Polri Harus Bertanggung Jawab

By

Warga Nduga saat menyambut kedatangan Penjabat Bupati Nduga, Namian Gwijangge di Keneyam setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Juni lalu. (FOTO: Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Tewasnya 11 orang warga sipil dan dua lainnya luka luka di Kabupaten Nduga, Sabtu (16/7) lalu, membuat Pemerintah Provinsi Papua angkat bicara.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH., mendorong Penjabat Bupati Nduga untuk bisa mengatasi persoalan yang terjadi di wilayahnya. Mengingat kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Doren menyebut kejadian di Nduga adalah masalah keamanan nasional, sehingga Bupati Nduga dan TNI-Polri harus bertanggung jawab mengatasi masalah tersebut.

“Kita mendorong bupati supaya masalah itu bisa diatasi dengan bagus. Kami juga bosan dengan kejadian seperti ini yang terus berulang. Kami harap ini jadi bagus kedepan,” tegas Doren Wakerkwa, Senin (18/7).

Doren mendorong supaya bupati dan seluruh pejabat yang ada di Nduga untuk melakukan konsolidasi. Termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga persoalan seperti ini tidak boleh terjadi lagi di Nduga.

“Saya sewaktu Karteker Nduga aman dan bagus. Anak-anak itu kan bisa diajak ngomog bahwa tidak boleh melakukan gangguan,” kata Doren.

“Pemerintah kabupaten harus dibackup pihak keamanan karena itu masalah nasional. Kami Pemerintah Provinsi Papua yang selalu mendengar kejadian ini bosan,” sambungnya.

Doren juga menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa ini yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Dengan rasa menyesal selalu ada masalah di Nduga.

“Tuhan menciptakan manusia tidak boleh ditembak atau dibunuh sembarang. Kalian di Nduga stop bunuh-bunuh orang, terlebih masyarakat biasa,” tegasnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Cristian Warinussy, SH., menyampaikan turut berbelasungkawa atas terbunuhnya 11 warga sipil di Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua (16/7). 

JDP juga sangat menyesalkan digunakannya langkah kekerasan bersenjata terhadap warga sipil tersebut oleh siapapun. Termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Karena itu, JDP memberi saran kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk secara terukur dan seksama mengambil keputusan dalam menangani perbuatan para terduga pelaku penganiayaan dan pembunuhan ini.

Bagaimana pun pilihan langkah penanganan tersebut diyakini oleh JDP pasti memberi dampak penting bagi masyarakat sipil asli Papua di Nogolait secara khusus, tetapi juga bagi seluruh warga sipil di Kabupaten Nduga.

“Kami senantiasa menyerukan diberlakukannya langkah pendekatan damai untuk segera menyudahi berbagai konflik bersenjata di tanah Papua. JDP menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk perlu mempertimbangkan dimulainya dialog damai dengan semua pihak yang bertikai di tanah Papua selama ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, JDP sangat yakin bahwa model pendekatan negara dengan terus melakukan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tidak akan mengakhiri konflik sosial politik di atas tanah Papua. JDP juga menyerukan dihentikannya kegiatan jual beli senjata api di seluruh tanah Papua sebagai salah satu medan peningkatan konflik bersenjata melalui proses penegakan hukum yang adik dan tidak pandang bulu.

“Konflik di tanah Papua hanya bisa diselesaikan melalui jalan dialog damai, dan bukan melalui pendekatan pemekaran wilayah maupun transaksi jual beli senjata, serta tidak melalui pendekatan kekerasan bersenjata dan atau angkat senjata sekalipun,” tegasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: