Perjuangkan Kursi Khusus Adat DPRD ke Presiden

By
Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si saat menerima hasil keputusan musyawarah adat dari 4 golongan  mata angin  Marind Anim, Mayo, Timo,  Sosom dan Esam   dalam acara gelar tikar adat di pelataran  Kantor Bupati Merauke, Senin (4/6). ( FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE- Kursi  khusus   adat  DPRD Kabupaten/Kota  se-Provinsi Papua tengah diperjuangkan  ke Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo. Hal ini ditandai dengan penyerahan Draft  Peraturan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan kursi khusus DPRD   Kabupaten/kota di Provinsi Papua dari Sekertaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep kepada Bupati Merauke  Frederikus Gebze dan Rektor Uncen  Dr. Ir. Apollo Safanpo, ST, MT untuk mendapat kajian akademik terhadap draft    tersebut berlangsung di pelataran  Kantor Bupati Merauke,  Senin (3/6).  

    Sebelum  penyerahan draft  tersebut,  terlebih dahulu diserahkan hasil keputusan  dari musyawarah adat  dari 4 mata angin yang difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke kepada  Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si.    Selanjutnya dari bupati Merauke menyerahkan  hasil keputusan  itu kepada Ketua DPRP   yang diwakili anggota Komisi I DPRP Yonas Nussi dan  Dolfina Dimara. 

    Penyerahan  hasil keputusan adat dari masyarakat Marind  ini dilakukan lewat prosesi secara adat dengan  cara gelar tikar  adat. Proses secara adat ini diawali dari GOR Hiad Sai Merauke selanjutnya menuju  Kantor Bawaslu ke DPRD Kabupaten Merauke dan terakhir di  Kantor Bupati  Merauke. 

      Di kantor bupati, prosesi secara adat dilakukan dengan menggelar tikar adat. Selanjutnya hasil keputusan dari musyarawat adat dari 4 mata angin diserahkan ke bupati  Merauke,  selanjutnya diserahkan ke DPRP diperjuangkan ke Presiden. Hadir menyaksikan Anggota MRP  asal Papua Selatan Albert Mouwen, S.Sos dan  tokoh masyarakat Papua Selatan Drs Johanes Gluba Gebze.   Yonas Nussi saat menerima   hasil musyarawah adat  dari bupati  tersebut mengungkapkan akan segera memperjuangkan   ke Presiden RI  untuk mendapatkan  persetujuan  lewat Peraturan Presiden. 

      Johan Mahuze, salah satu pengurus LMA Kabupaten Merauke saat membacakan hasil keputusan  Lembaga Adat  tersebut mengungkapkan latar belakang  keluarnya surat keputusan dari LMA ini yang didasari atas  keprihatinan keterwakilan  masyarakat asli Marind Anim yang duduk  di DPRD Kabupaten Merauke dalam 4  periode  terakhir. Pertama,   periode 2004-2009 jumlah orang Marind 11 orang, 2009-2014  sebanyak 9 orang, kemudian periode  2014-2019 sebanyak 7 orang. Dan sekarang   dari 2019-2024   hanya 3  orang Marind  keterwakilan dari 30 kursi. “Bagaimana mau membahas   yang memberikan suatu regulasi untuk memproteksi hak hidup di negeri kami sendiri  diatas tanah Malindkalau tinggal 3  orang,’’ katanya.    

   Adapun hasil musyarawah adat 4 mata angin yakni Mayo, Timo,  Sosom dan Esam  bangsa Malind di Kabupaten Merauke, kata  Johan Mahuze antara lain bahwa sidang  golongan adat menyetujui dan meminta kepada presiden RI Joko Widodo untuk segera  menerbitkan Peraturan Presiden tentang penambahan  Presiden tentang penambahan jumlah anggota DPR atau mekanisme pegangkatan yang berbasis bukan konteks politik tapi berbasis adat.   

   Bupati Merauke  Frederikus Gebze, SE, M.Si,    pembangunan  yang telah berjalan semuanya sesuai dengan konstitusi dan berjalan  membangun di tanah ini. Bahkan yang memberi kebahagiaan ada payung  UU Otsus Papua untuk mengantarkan rakyat Papua  berdiri , berjalan menjadi orang-orang di tanah   ini seperti orang lain. 

‘’Namun apa daya  yang kita hadapi. Kita merasakan sendiri bahwa UU Otonomi Khusus yang menjadi garda terdepan hidup orang   Papua, tapi lambat laun  orang Papua  tidak mendapatkan kesempatan  yang kita rasakan,’’ jelasnya.   

    Tokoh masyarakat Papua  Drs Johanes Gluba Gebze menilai bahwa  dengan adanya  proses adat  ini menandakan bahwa masyarakat adat sudah mulai sadar  akan hak-haknya. “Hari ini kamu semua buat kejutan dan sadar akan hak konstitusi   yang kamu miiki,’’ katanya . Iapun berharap,   agar   tidak berhenti sampai  disini  saja namun  harus terus  diperjuangkan seperti matahari  yang terbit dari Timur sampai ke Barat dan berharap presiden  segera  merespon perjuangan  tersebut. (ulo/tri)  

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: