Perlu Bangun Lapak Darurat, Dinsos Upayakan Bantuan Bagi Korban Kebakaran

By

Petugas memadam saat berupaya memadamkan kobaran api  yang melahap sejumlah kios/lapak di Pasar Youtefa Abepura, Sabtu (7/1) lalu. (FOTO: Elfira/Cepos)

Melihat Hal  yang Urgen Pasca Kebakaran Pasar Youtefa Abepura

Pasar youtefa  yang terbakar, Sabtu (7/1) pekan kemarin memang bukan tempat tinggal. Namun, tempat usaha bagi para pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantas saat semua ludes terbakar, hal urgen apa  yang harus dilakukan, agar para pedagang ini bisa tetap bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya?

Laporan: Carolus Daot & Priyadi_Jayapura 

Pasca musibah kebakaran yang melandai ratusan kios di pasar Youtefa Abepura, pada sabtu, (7/1) akhir pekan kemarin. Kini para korban tidak dapat berjualan lantaran tempat usahanya hangus terbakar.

  Bahkan pantauan Cenderawasih Pos,  setelah musibah kebakaran tersebut tidak ada satu pun bangunan kios yang tersisa. Menanggapi hal tersebut, Akhmad Sujana, SE, M. Si, Ketua Komisi C, DPRD Kota Jayapura meminta agar pemerintah segera membangun lapak darurat agar para pedagang bisa kembali berjualan.

 “Kasihan mereka, tidak mendapatkan uang, karena, kita tahu bahwa dengan jualan mereka bisa nafkahi keluarganya,” ungkap ketua Komisis C kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (10/1).

Ia menambahkan walaupun pasokan listrik masih dalam proses pemasangan, namun dengan menggunakan lapak darurat, bongkar pasang, maka akan mudah bagi pedagang untuk berjualan.

  “Tidak perlu lapak yang permanen, biar lapak bongkar pasang saja, tidak apa-apa asalkan para korban bisa kembali jualan, karena dari situkah mereka memperoleh uang,” tutur Sujana.

  Sujana juga mengharapkan agar pemerintah kota dapat dengan segera mengangkat puing puing sisa kebakaran, sehingga nantinya jika ada lapak darurat para pedagang bisa kembali jualan di tempat tersebut.

  “Itukan lokasinya cukup strategis untuk mereka jualan. Maka puing-puing sisa kebakaran dibersihkan dulu, agar pedagang bisa berjualan di tempat tersebut,” tandasnya.

  Sujana mengharapkan dalam waktu dekat ini pemerintah dapat merespon permintaan Komisi C, yang tentunya apa yang disuarakan oleh komisi C saat ini tak lain hanya untuk kepentingan  para pedagang itu sendiri.

  “Jangan tunggu lama, kalau bisa dalam minggu ini ke depan pemerintah sudah siapkan lapak darurat bagi pedagang,” harapnya. (rel) 

  Sementara itu, pasca kebakaran yang terjadi di beberapa titik di Kota Jayapura, termasuk di pasar Youtefa Abepura, Sabtu (7/1) lalu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial telah melakukan pendataan. Nantinya, data ini akan dilaporkan ke Pj Wali Kota Jayapura untuk bisa diberikan bantuan sesuai dengan dana dalam APBD TA 2023 yang dialokasikan dalam Dana Tak Terduga.  

  “Untuk korban kebakaran di Deplat Kiri SPN, Kelurahan Tanjung Ria, Tanah Hitam dan Pasar Youtefa Abepura penanganan dilakukan secara maksimal, untuk di posko tanggap darurat tanah hitam telah ditutup, karena sudah melebihi 1 minggu, termasuk di Koya Barat dan SPN yang musibah kebakaran minggu lalu dan di Pasar Youtefa Abepura masih berlanjut, sehingga kami berharap penanganannya berjalan jauh lebih baik,” ungkap  Plt Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Djong Makanuay, Selasa (10/1) kemarin.

  Untuk pelayanan yang diberikan selama tanggap darurat sesuai petunjuk Pj Wali Kota Jayapura, korban musibah kebakaran diberikan makanan siap saji dalam satu hari tiga kali dari Dinsos maupun Kementerian Sosial.

   Diakui, nantinya akan diberikan bantuan lain juga bagi para korban musibah kebakaran, namun Dinsos masih mendata lagi sampai valid. Data ini akan diberikan ke Pj Wali Kota Jayapura  untuk bisa dibantu apakah dalam bentuk bantuan peralatan masak, Kasur, bantal, dan lainnya. Sedangkan untuk korban musibah kebakaran di Pasar Youtefa Abepura nanti urusan Disperindagkop dan UKM Kota Jayapura.

   Soal penyebab musibah kebakaran di pasar Youtefa Abepura,  pihaknya tidak bisa berkomentar karena ini ranah dari pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan di lapangan. Untuk anggaran penanganan musibah kebakaran, dana tidak melekat di pihaknya, namun anggaran melekat langsung di pemerintah daerah melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT) dan ini statusnya urgen sesuai kebutuhan, dan untuk tahun 2022 nilainya sekira Rp 12 miliar namun tahun ini belum tahu karena DPA TA 2023 belum diserahkan.(*/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: