Perlu Dipikirkan Pemanfaatan Bus Eks PON XX

By

Gobai: Manfaatkan Rute yang Tak Terjangkau 

JAYAPURA – Ketua Kelompok Khusus (Poksus) John NR Gobai menilai selama ini pengelolaan bus tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Karena itu mulai sat ini dipikirkan tentang manfaat bus PON XX yang akan dihibahkan kepada Papua. 

“Sejalan dengan PON XX, Kemenhub akan membantu 217 Bus PON. Jika nantinya dikelola dengan baik, pasti dapat mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Papua ,” katanya.

 Pria yang juga sekretaris Dewan Adat Provinsi Papua , (DAP) itu mengatakan bahwa bus milik pemprov Papua  jika dikelola dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara dioperasikan untuk masyarakat dari kota dan menuju rute yang tak terjangkau angkutan umum.

 “Misalnya dari Sentani ke Genyem, Kabupaten Jayapura. Dari Kota Jayapura ke Koya dan Arso, Kabupaten Keerom, serta daerah lainnya di Papua  serta anak-anak sekolah di kota-kota dan dari luar kota ke dalam kota dengan biaya lebih murah dibanding angkutan umum atau dengan cara memberikan subsidi,” katanya.

“Jika ada bus yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dengan biaya lebih murah, akan meringankan beban tarif yang harus dibayar masyarakat saat menyewa truk, mereka sudah tetapi harus berpikir lagi untuk bayar transportasi,” katanya.

 Lanjutnya dengan adanya BUMD dan armada maka dapat membantu masyarakat tetapi juga dapat membantu masyarakat yang belum terjangkau dan kesulitan transportasi ke kota dan dari kota ke kampung.

“Siapa yang melakukan pengelolaan dapat dilakukan oleh BUMD artinya Pemprov membuat BUMD-nya atau bekerjasama dengan DAMRI, dengan dibuat kerjasama operasi karena DAMRI memiliki aset SDM yang sangat paham teknis transportasi karena sangat berpengalaman, menurut saya selain mendatangkan PAD, dapat membantu masyarakat karena biayanya jauh lebih murah,” kata Gobai.

 Bahkan ia menyarankan untuk mengantisipasi agar sopir angkutan umum atau ojek tidak protes, waktu operasi bus diatur. Hanya akan beroperasi pada hari atau jam tertentu dengan rute tertentu pula.

 “Kan yang dilayani daerah yang tidak terjangkau angkutan umum, tinggal diatur manajemennya, bus milik Pemprov hanya dipakai saat tertentu. Bagaimana supaya ada pemasukan daerah. Kalau dibeli banyak-banyak tidak dimanfaatkan, sama saja, mubazir atau tidak ada efek, kita rugi.

 Ia berpesan hal tersebut harus dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Papua, karena hal ini penting. Dinas harus kreatif dan inovatif dalam membuat BUMD.  (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: