Perpanjangan Runway Bandara Wamena Terkendala Lahan

By

Perpanjangan Runway Bandara Wamena yang pembangunannya masih menjadi kendala pembebasan lahan. (Foto:Denny/Cepos)

WAMENA-Kepala Unit Penyelenggra Bandar Udara (UPBU) Kelas I A Wamena Faisal Marasabessy memastikan rencana perpanjangan runway Bandara Wamena masih menunggu realisasi pembebasan lahan dari Pemda Jayawijaya yang belum direalisasikan. Sebab rencananya pengerjaannya dilakukan tahun ini, namun karena terkendala lahan, akhirnya harus ditunda tahun depan.

Menurutnya, kendala perpanjangan bandara Wamena program ini sudah di sampaikan 2 tahun sebelumnya, namun sampai saat ini UPBU Wamena masih menunggu realisasi dari Pemda Jayawijaya untuk pembebasan lahan.

“Bulan lalu, kami bersama pemda Jayawijaya telah melakukan koordinasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat untuk melakukan pengukuran, selanjutnya kita menunggu tindak lanjut dari Pemda Jayawijaya seperti apa,”ungkapnya Sabtu (22/8) kemarin.

Faisal menyatakan Pemkab Jayawijaya berjanji tahun ini akan dilaukan pembayaran pembebasan lahan untuk perpanjangan runway Bandara Wamena. Karena itu, pihaknya hanya bisa menunggu dari Pemda saja, ia juga mengaku masih selalu berkoordinasi untuk pembebasan lahan ke arah runway 33.

“Rencana perpanjangan itu 275 meter ke arah runway 33 atau arah Kurima, ini sudah siap kemarin namun karena pembebahasan lahannya belum sehingga dipending ke tahun depan , karena mengingat waktu yang tidak mencukupi kalau bekerja disisa waktu yang ada,”tutupnya.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik menyatakan, untuk rencana perpanjangan Runway Bandara Wamena di wilayah Lapago ini ia bersama Robert Rouw terus menyuarakan masalah teranportasi karena persoalannya di Papua ini konektifitas menjadi tantangan tersendiri oleh pemda di wilayah Lapago sehingga memang sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah pusat.

“Kami harapkan program perpanjangan runway bandara Wamena ini bisa menjadi prioritas agar bisa membantu masyarakat yyang ada di Pegunungan tengah Papua untuk diberikan kemudahan, kendalanya hanya pembebasan lahan,”tuturnya.

Artinya program ini tak masuk dalam Rencana pembangunan strategis Nasional (renstra) karena masalah pembebasan lahan, sehingga diperlukan sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membagi tanggung jawab. Artinya pemerintah daerah bisa mengambil alih pembebasan lahan dan pemerintah pusat mengambil tanggungjawab dengan anggaran pembangunan perpanjangan Runway.

“Sepanjang masalah pembebasan lahan belum selesai, maka itu juga menjadi kendala dalam penganggaran,”tutup Wilem Wandik. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: