Persempit Ruang Gerak Pelaku Teror

By

Mahfud Bawa Isu Pemberantasan Terorisme ke ASEAN Political Security Community Council

JAKARTA, Jawa Pos-Komitmen pemerintah mengatasi tindak pidana terorisme ditunjukan lewat berbagai upaya. Terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan platform pertukaran informasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Lewat platform tersebut, PPATK mengintegrasikan perannya sebagai intelijen keuangan dengan kementerian dan lembaga lainnya. 

Keberadaan platform itu diyakini mampu membuat pertukaran informasi terkait tindak pidana pendanaan terorisme lebih cepat. Sehingga pemerintah akan lebih sigap menangkal ancaman terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa, platform tersebut bukan hanya dapat mencegah aksi terorisme. Melainkan juga akan bermanfaat untuk memberantas kelompok teroris. 

Mahfud mengungkapkan, peluncuran platform tersebut dilandasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 20o2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ”Peluncuran platform pertukaran informasi akan makin mempersempit ruang gerak para pelaku teror dan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat,” terang dia. 

Platform baru tersebut diharapkan dapat memitigasi ancaman terorisme. Sehingga dampak tindak pidana terorisme pun dapat diminimalisir. Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa platform pertukaran informasi akan meningkatkan koordinasi untuk mempercepat deteksi terduga terorisme. Itu bisa mereka lakukan lewat aliran dana yang digunakan untuk menjalankan aksi teror. Tidak hanya di Indonesia, platform itu bisa mendeteksi aktivitas pendanaan terorisme lintas negara.

Karena itu, Dian yakin betul platform tersebut akan sangat membantu upaya pemberantasan terorisme. ”Pendeteksian aliran dana dan pertukaran informasi dalam platform pertukaran informasi merupakan upaya konkret untuk menghentikan aksi teror dan melumpuhkan individu atau organisasi teroris,” jelas dia. Di antara beberapa kementerian dan lembaga yang bisa saling tukar informasi melalui platform tersebut ada BIN  dan BNPT. 

Selain itu, ada juga Densus 88 Antiteror, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PPATK memastikan, mereka akan menjalankan peran dan fungsi penyediaan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga tersebut. 

Terpisah, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Council (APSC Council) ke-23 yang dilakukan secara daring, Mahfud juga sempat menyinggung isu pemberantasan terorisme. Dia mendorong peran aktif berbagai sektor di ASEAN untuk mengusung kerjasama pemberantasan terorisme. Dia meminta berbagai badan sektoral ASEAN terus mengimplementasikan Bali Work Plan. Menurut dia, pemberantasan terorisme memang butuh kolaborasi banyak negara. (syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: