Pertengahan September, Realisasi Penerimaan Capai 63,8 Persen

By
Yacobus Duwiri, SE, M.Si   (FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE-    Penerimaan  Pemerintah Kabupaten Merauke   sampai  tanggal 14 September  2019 sebesar  Rp 63,8 persen dari total   target  penerimaan  di tahun  2019 sebesar Rp 2,174 triliun. 

  ‘’Sampai   tanggal 14 September  2019 kemarin, total penerimaan  atau uang yang  masuk ke kas  daerah kita sebanyak 63,8 persen dari total  penerimaan yang ditetapkan pada APBD 2019 sebesar Rp 2,174 triliun, kata  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke Yacobus Duwiri, SE, M.Si saat ditemui media ini, Senin (23/9).       

    Sementara untuk  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Duwiri, sampai sekarang ini     telah mencapai   73,68 persen dari   target sebesar Rp 153 miliar.   Yacobus Duwiri optimis, target PAD   di tahun  2019 akan tercapai. Bahkan kemungkinan akan  melebihi  target. Apalagi  khusus untuk retribusi daerah sudah mencapai sekitar 80 persen. 

  ‘’Hanya kalau soal  total   pendapatan daerah itu  karena berkaitan dengan  dana perimbangan dan  dana bagi hasil dari provinsi.  Itu yang mempengaruhi, tapi itu yang kita harapkan berkaitan dengan DAU,  DAK dan bagi hasil dari provinsi dan  dana lain-lain dari  pusat semuanya bisa masuk   sesuai dengan  target   atau rencana  penerimaan  kita,’’ harapnya.  

   Namun  diakui  Yacobus Duwiri, khussus untuk   penerimaan  Dana Otonomi Khusus    untuk tahun 2019 ini telah terjadi pengurangan   dana tersebut lebih dari 50 persen. Dimana  ditargetkan   pada tahun 2019 sebesar Rp 103 miliar,  tapi  yang bisa  kita terima hanya  Rp 48 miliar. 

  Terkait dengan   tunggakan  pembayaran  sewa  kios Pasar Wamanggu Merauke  tahun 2018 yang mencapai  Rp 2,5 miliar,  Duwiri mengungkakan, pihaknya tetap  berusaha agar para penunggak   kios tersebut tetap  melakukan pembayaran. Alhasil, kata   Duwiri, para penunggak   mulai melakukan pembayaran  secara cicil. ‘’Itu  pendekatan   yang telah kita lakukan kepada mereka,’’  jelasnya.   

   Soal   Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),  Yacobus Duwiri mengaku bahwa    pembayaran  PBB tersebut akan jatuh tempo  pertanggal 30 September 2019 besok.  ‘’Untuk sementara  ini mereka lakukan pembayaran. apalagi untuk sektor  perdesaan, mereka  bayar secara kolektif. Masing-masing  apparat kampung melakukan  melakukan pungutan dan menyetor ke bank Papua, BRI dan Bapenda,’’    jelasnya.  (ulo/tri) 

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: