Pertumbuhan UMKM di Papua Masih Terbatas

By

JAYAPURA-Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengungkapkan, dalam menjaga stabilitas dan memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) , Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2021 telah menetapkan suku bunga acuan BI 7DRR tetap berada pada tingkat 3,5% (telah diturunkan sebanyak 100 bps dalam 1 tahun terakhir) dan terus menjalankan beberapa bauran kebijakan yang salah satunya mendorong intermediasi perbankan,  melalui penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampaknya pada penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit. 

   Sebagai respon atas penetapan suku bunga acuan tersebut, perbankan nasional ikut pula menurunkan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebagai upaya mendorong permintaan kredit dan pemulihan ekonomi. 

 Namun demikian, seiring dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka fungsi intermediasi masih tertahan dengan pertumbuhan DPK nasional pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 11,28% (yoy). Sedangkan pertumbuhan kredit masih bersifat terbatas atau hanya tumbuh 0,59% (yoy). 

 Hal tersebut sedikit berbeda dialami oleh Provinsi Papua dengan fungsi intermediasi yang lebih baik yaitu pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,87% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 6,83% (yoy),  namun demikian pertumbuhan UMKM d Provinsi Papua masih terbatas yaitu 2,85% (yoy).

 “Pada struktur perekonomian nasional, UMKM memainkan peran yang sangat penting karena berkontribusi pada penyerapan 97% tenaga kerja dan 60% PDB,”ungkapnya melalui acara virtual Zoom Bincang-bincang bersama Media, Sabtu (31/7)pekan kemarin.

 Kata Naek, hal ini menekankan pentingnya perbankan penyaluran kredit kepada UMKM. Pemberian kredit tersebut dapat didasarkan pada pemetaan sektor produktif di Papua yang pada masa pandemi ini dapat didasarkan pada risiko penularan dan dampak ekonomi. 

  Sektor dengan risiko penularan rendah dan dampak ekonomi tinggilah yang perlu didorong, termasuk dalam hal pemberian kredit. Beberapa sektor yang dapat dipertimbangkan di Provinsi Papua antara lain adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta administrasi pemerintah.

 Dalam hal mendorong kredit bagi UMKM baik bagi yang bankable maupun unbankable, terdapat 2  program pemerintah yang dapat dimanfaatkan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga Kredit Ultra Mikro.

 “Beberapa perbedaan mendasar antara kedua jenis kredit tersebut utamanya dari lembaga penyalur, plafon, penerima, tenor, agunan, pendampingan serta suku bunga yang diberikan,”ucapnya.

   Target UMKM program KUR sendiri adalah UMKM yang layak diberikan kredit (feasible), namun belum dapat melakukan pinjaman ke bank (belum bankable). Terdapat berbagai jenis KUR, mulai dari KUR mikro, kecil, TKI, khusus, serta super mikro, dengan karakteristik plafon, jangka waktu, dan persyaratannya masing-masing. 

 Semenjak peluncurannya, KUR telah disalurkan sebesar Rp 241 Triliun ke 34 Provinsi di Indonesia dengan serapan terbesar di pulau Jawa. Provinsi Papua telah menyerap sebesar Rp 2 Trilliun atau 0,84% dari total KUR dengan kualitas NPL kredit sebesar 1,3%, lebih tinggi di bandingkan NPL nasional yang sebesar 0,88%. (dil/ary)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: