Perubahan Mekanisme Tata Kelola Anggaran Otsus Sesuai Keinginan Rakyat

By

JAKARTA- Sesuai amanat yang terdapat dalam Undang – Undang (UU) Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diparipurnakan, Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah mengalami perubahan tata Kelola.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra, Yan P. Mandenas , mengatakan bahwa mekanisme tata kelola terkait dana Otsus adalah kolaborasi pikiran bersama berbagai elemen, baik masukan dari daerah, Pemerintah Pusat dan Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua. 

Menurut Mandenas, kesepakatan tersebut adalah telaah atas problem pengelolaan dana Otsus sebelumnya, bahwa selama ini pengelolaan masih dianggap kurang efektif dan efisien, sehingga berpotensi melahirkan penyimpangan serta belum mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan orang asli Papua tentang kesejahteraan. 

 Oleh karenanya, sambung Mandenas, mekanisme dan tata kelola baru terkait pengelolaan dana Otsus ini menjadi jawaban atas kegelisaan rakyat Papua dan pemerintah kabupaten/kota se-tanah Papua.

 Mandenas juga menegaskan bahwa dana Otsus Papua pasca perubahan telah mengalami peningkatan dari 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional menjadi 2,25 persen, artinya ada kenaikan 0,25 persen.

 Lanjut dia, Undang-Undang Otsus ini pun memperkenalkan sebuah tata kelola anggaran yang terarah dan sistematis, di antaranya dalam mekanisme pencairan dana Otsus melalui dua format yakni, penerimaan umum dan penerimaan yang berbasiskan kinerja pelaksanaan. 

Sambung Yan P. Mandenas, yang dimaksud tata kelola dengan pendekatan penerimaan umum dan penerimaan yang berbasis kinerja pelaksanaannya di antaranya, penerimaan berbasis kinerja mengatur bahwa minimal sebesar 30 persen dialokasikan untuk Pendidikan, dan 20 persen untuk kesehatan (Pasal 34 Ayat 3 huruf e bagian 2). 

 Ini tentu terobosan baru, sebab pada undang-undang lama belum diatur. Menurut Yan Mandenas, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan pendidikan dan kesehatan yang selama ini alokasinya dianggap kurang maksimal dan sering menjadi masalah yang dikeluhkan. Upaya ini tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan hidup dan jaminan bagi masa depan orang asli Papua. 

Selain itu, menurut Mandenas, terdapat penambahan dana tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus  yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR-RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Harapan saya, Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ini dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan atas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus yang selama ini telah dilakukan, tutupnya. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: