Pigai Nilai Pelantikan Oleh Mendagri Cacat Prosedur

By

JAYAPURA-Mantan Komisioner  HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai menilai pelantikan Dance Julian Flassy sebagai Sekda Provinsi Papua oleh Mendagri di Jakarta, cacat prosedur.

“Pelantikan Sekda Papua cacat prosedur, jadi wajar gubernur marah. Karena Pasal 114 UU ASN,  pengisian Sekda provinsi dilakukan pejabat pembina dalam hal ini gubernur melalui pansel yang kemudian memiliki tiga nama untuk disampaikan ke gubernur dan selanjutnya disampaikan ke presiden melalui Mendagri. Presiden yang memilih salah satunya, tapi kok Mendagri yang seleksi. Pemerintah pusat jangan selalu arogan,” ungkap Natalius Pigai melalui pesan singkatnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Terkait dualisme Sekda Papua, Natalius Pigai mengatakan, berdasakan UU ASN, pejabat bisa dipecat atau tidak dipakai jika pengguna atau atasan satuan administrasi pangkal (satminkal) tidak menerima. Kedua , pejabat bisa dipecat atau tidak dipakai jika tidak bisa kerja sama dengan atasan. 

“Jadi kuncinya ada di Gubernur Papua. Kalau tidak setuju maka sudah pasti tidak bisa kerja sama. Konsekuensinya pelayanan administrasi terganggu. Jalan keluarnya Mendagri harus tanya ke Gubernur Papua sebagai pengguna,” tutupnya. (ade/fia/oel)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: