Polda Papua Turunkan Satu Kompi Brimob

By

Kendaraan Lajuran Lintas Kabupaten, Wamena-Mamberamo Tengah saat sedang mengantre penumpang di Terminal Pasar Potikelek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (11/7). Hanya Sopir OAP yang bisa masuk ke Mamteng.(FOTO: Denny/ Cepos )

Ditinggal Warga Nusantara dan OAP Pesisir, Kobakma Masih Kondusif 

JAYAPURA-Aksi demo   yang disertai dengan pemalangan di sejumlah fasilitas umum yang dilakukan masyarakat di Mamberamo Tengah mendapat respon tegas dari Polda  Papua. 

Apalagi sebelumnya terdengar bahwa Polres Mamberamo Tengah juga sempat dipalang. Terkait  situasi tersebut satu kompi Brimob diturunkan ke Kobakma, ibukota Kabupaten Mamberamo Tengah  untuk memperkuat personel yang sudah ada. 

Tak hanya itu, untuk mengungkap para pelaku yang melakukan pemalangan, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan akan mengirim tim khusus untuk melakukan penyelidikan. 

Kapolda Fakhiri menyatakan tidak akan kompromi dengan para pelaku yang dengan sengaja melakukan pemalangan apalagi sampai mengganggu aktivitas umum. “Yang jelas ini tidak dibenarkan, ada banyak fasilitas umum yang terganggu dan mengakibatkan situasi keamanan terganggu. Sekali lagi itu tidak dibenarkan dan pastinya memiliki konsekuensi hukum,’ kata Kapolda Mathius Fakhiri kepada wartawan di Mapolda Papua, Senin (11/7). 

Kapolda Mathius Fakhiri juga cukup kaget karena dalam pemalangan ini selain mengatasnamakan masyarakat, ada juga yang mengatasnamakan pribadi yaitu ketua DPRD Mamberamo Tengah. Jika ini terbukti maka dipastikan ada unsur melawan hukumnya dan di sini Kapolda meminta untuk kasus ini digelar agar dilihat unsur perbuatan melawan hukumnya. 

 “Saya sudah minta untuk ini digelar oleh Direskrimum. Kita akan lihat unsur perbuatan melawan hukumnya,” beber Fakhiri. 

Menurut Kapolda dari aksi demo yang dilakukan oleh massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli RHP tersebut membuat seluruh perkantoran, pasar dan fasilitas umum serta beberapa ruas jalan ditutup secara paksa  kelompok masyarakat ini. “Sudah kami turunkan 1 kompi Brimob dan mereka sudah tiba untuk untuk membantu Personel disana,” tambahnya. 

Malah kata Fakhiri, pihaknya akan kembali memperkuat pasukan di Mamberamo Tengah dengan mengirim dua kompi Brimob ke Kobakma. Disini Kapolda secara tegas menyatakan akan memproses hukum kepada siapa saja yang terlibat dalam aksi pemalangan tersebut.

 “Setelah pasukan ke sana nantinya disusul PJU untuk mengevaluasi situasi di Kobakma. Hasil evaluasi itu akan dilaporkan dan selanjutnya kami siapkan langkah yang akan diambil. Ini tidak hanya  kepada mereka yang melakukan pemalangan tetapi jika ada perkembangan terkait penegakan hukum KPK, kami siap  turun,” jelasnya. 

Sementara itu, Polres Mamberamo Tengah memastikan stabilitas keamanan di Kobakma masih terus terjaga hingga saat ini. Meskipun massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli RHP masih tetap meminta penjelasan dari Polda Papua terkait status tersangka yang dikeluarkan KPK.

Kapolres Mamberamo Tengah AKBP. Rahmad Kaharudin menyatakan, sampai dengan saat ini situasi di Kobakma ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah masih aman, kondusif, dan terkendali, Polres Mamberamo Tengah menurutnya juga melakukan koordinasi dengan ketua tim pendukung RHP yang juga ketua DPRD Mamberamo Tengah Dani Yikwa.

“Massa pendukung dari RHP meminta Kapolda Papua dan PJU Polda Papua untuk hadir ke Kobakma, namun tugas Kapolda Papua ini banyak jadi belum ada waktu ke Kobakma. Rencananya besok ada pejabat utama Polda Papua yang akan naik ke Kobakma,” ungkap Rahmad Kaharudin yang dihubungi via ponselnya, kemarin. 

Dikatakan, massa RHP ini meminta Polda Papua, Kapolri untuk mencabut status tersangka RHP di KPK, dan meminta pemulihan nama baik RHP. Terkait permintaan tersebut, Kapolres Rahmad Kaharudin menjelaskan bahwa Polri tidak punya kaitan dengan KPK. 

Kapolres Rahmad Kaharudin mengatakan pihaknya juga sudah minta sekaligus mengundang tokoh-tokoh yang ada di Kobakma untuk menjaga keamanan. Pihaknya juga meminta bantuan 1 SSK Brimob yang datang ke Wamena untuk menjaga keamanan. Sebab pada saat pelaksanaan demo, Sabtu (9/7) lalu. Massa melakukan pemalangan di Jalan Mako Polres, jalan masuk kantor Bupati Mamteng dan jalan masuk Pasar Kobakma.

“Sementara untuk jalan masuk pasar telah dibuka oleh massa yang kontra pada Sabtu kemarin,” bebernya

Ia juga menyatakan untuk pelayanan di rumah sakit Lukas Enembe Kobakma tetap berjalan namun hanya dilakukan oleh petugas OAP pegunungan. Sebab petugas kesehatan asal nusantara dan OAP pesisir telah meninggalkan Kobakma.

“Aktivitas jual beli di kompleks Pasar Kobakma lumpuh akibat adanya larangan oleh massa yang melarang pemilik kios untuk membuka kios dengan ancaman akan melakukan pembakaran dan pembunuhan apabila melayani pembeli.” jelasnya

Masyarakat nusantara baik yang berprofesi sebagai ASN, pedagang maupun wiraswasta diakuinya sudah meninggalkan Kobakma sejak akhir pekan kemarin. Meskipun demikian, Kapolres Rahmad Kaharudin memastikan bahwa stabilitas keamanan masih terjaga setelah ada bantuan BKO Brimob dari Wamena.

“BKO Brimob sudah tiba di Mamberamo Tengah dan bersama jajaran Polres Mamberamo Tengah melakukan pengamanan, sehingga sampai dengan saat ini situasi masih bisa dikendalikan,” tutupnya.

Adanya mobilisasi warga nusantara dan OAP pesisir yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah, berdampak pada kendaraan umum yang beroperasi dari Jayawijaya ke Kobakma yang kekurangan penumpang. Selain itu, kendaraan  yang diperbolehkan masuk ke Kabupaten Mamberamo Tengah hanya para sopir yang merupakan anak asli Mamteng.

Salah satu sopir yang berhasil ditemui Cenderawasih Pos di terminal untuk kendaraan umum Wamena-Kobakma di Pasar Potikelek, Wamena, Thomas menyatakan, setelah adanya pengungsian yang terjadi sejak Sabtu kemarin, saat ini untuk kendaraan dari Wamena ke Mamteng juga sepi penumpang. Bahkan  sejak pagi, para sopir masih mengantre menunggu penumpang.

“Saat ini memang sepi penumpang yang ke Kobakma. Kita sudah antre sejak pagi namun baru satu kendaraan yang mulai terisi namun belum penuh dan masih menunggu penumpang yang lainnya untuk bisa berangkat,” ungkapnya Senin (11/7) kemarin.

Selain itu dari situasi yang terjadi di sana, sekarang yang boleh masuk ke Mamteng hanya sopir-sopir dari anak asli daerah yang masih jalan mengangkut barang maupun penumpang. 

Untuk sopir non Papua tak diperbolehkan oleh masyarakat dan mereka juga takut untuk melakukan perjalanan ke sana sementara waktu.

“Jadi kita anak daerah yang masih melakukan aktivitas mengangkut penumpang dan barang ke Mamteng. Untuk rekan-rekan sopir non Papua tidak melakukan aktivitasnya pasca ada pengungsian di sana,” jelas Thomas.

Thomas menyatakan untuk saat ini, mencari penumpang masih sangat susah. Akibatnya, hingga siang kemarin ini belum ada kendaraan yang jalan ke Kobakma. Hal ini tidak seperti hari biasa yang ramai dengan penumpang. 

“Sebenarnya untuk kendaraan masih berjalan normal hanya saja memang kekurangan penumpang dan tidak semua sopir yang kendaraannya ke Kobagma mengangkut penumpang lagi,” beber Thomas.

Sementara itu salah satu ASN Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah yang tak mau menyebutkan namanya menyatakan hingga saat ini aktivitas pelayanan publik di ibukota Kabutaen Mamberamo Tengah lumpuh. Artinya tidak ada pelayanan kepada masyarakat sebab tidak ada ASN yang berada di sana sementara waktu.

“Memang tidak ada pelayanan di sana sejak Minggu kemarin pasca banyak ASN dan masyarakat non OAP keluar dari Kobakma untuk mengungsi ke Wamena sementara waktu, karena banyaknya isu yang membuat masyarakat khawatir,” ucapnya.

Ia juga membeberkan rasa takut masyarakat yang mengungsi ini sebab jalan menuju ke Polres Mamberamo Tengah juga sudah dipalang masyarakat. Sehingga hal ini menambah rasa takut dari sebagian masyarakat dan memilih untuk mengungsi ke Wamena.

“Untuk sementara memang aktivitas di sana lumpuh. Sebagian ASN dan masyarakat non OAP sudah berada di Wamena untuk mengungsi sementara ke keluarganya. Sebab terlalu banyak isu yang berkembang dan menjadi kekhawatiran masyarakat,” tutupnya. 

Terkait kondisi di Kobakma, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menyerukan pelayanan publik tidak boleh diganggu terlebih menyerang warga lainnya yang ada di daerah tersebut.

“Kalaupun masyarakat mau melakukan aksi protes silakan, tapi tidak boleh menganggu pelayanan publik dan tidak boleh menyerang warga lainnya,” tegas Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey  saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (11/7) kemarin.

“Tidak boleh mengancam! Silakan saja masyarakat melakukan aksi protes sebagai solidaritas. Namun yang harus diingat mereka harus tertib hukum dan menghindari perbuatan anarkis, apalagi sampai kemudian mau menyerang warga lainnya,” sambung Frits.

Komnas HAM sendiri memberikan peringatan dimana dalam kepentingan HAM, kebebasan berpendapat itu dijunjung. Namun seiring dengan kebebasan berpendapat, masyarakat juga harus menjunjung hak atas rasa aman.

Selain itu lanjut Frits, negara harus hadir untuk memberi tahu kepada warga negaranya untuk menghormati proses hukum namun juga yang lain, negara harus hadir untuk memberi rasa aman. “Kita tidak harap beberapa peristiwa sebelumnya terjadi lagi dan berulang,” harapnya.

Sehingga itu, Komnas HAM meminta aparat Kepolisian harus hadir untuk memberi perlindungan dan memastikan kondisi aman kepada warga dan menghindari kondisi terburuk.

“Sekali lagi penegakan hukum harus dihindari. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan aksi rasisme, kesukuan dan lainnya,” tegasnya.

Frits punya keyakinan bahwa RHP salah satu tokoh, sehingga itu akan menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum ke depannya. Tidak hanya sebagai tokoh namun juga pejabat pemerintah yang berada di daerah.

Ia juga mengimbau pelayanan pemeritahan dan perekonomian di daerah setempat harus tetap berjalan, dan RHP harus mengarahkan pemerintahan.

“Sebagai penyelenggara pemerintah, saya punya keyakinan pak RHP tokoh dan dia akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan roda perekonomian berjalan. Itu penting  karena berkaitan dengan kebutuhan makan minum warga di Kobakma,” terangnya.

Terkait dengan kejadian di Kobakma menurut Frits, butuh koordinasi antara semua stakeholder pemerintah untuk bersinergi menghindari mandeknya pelayanan publik atau terhambatnya pelayanan publik, apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.(ade/jo/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: