Program OPD Harus Selaras Pokir Dewan 

By

Sekda Ruslan Ramli saat memimpin rapat forum OPD dalam rangka menyempurnakan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023  di Bappeda Kabupaten Merauke, Rabu (23/3) ( foto: Sulo/Cepos)

MERAUKE–Dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menggelar rapat forum OPD yang dipimpin langsung Sekda Ruslan Ramli, SE, M.Si yang juga sebagai Ketua Anggaran Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Merauke,  Rabu (23/3).

Di hadapan para pimpinan OPD tersebut, Sekda Ruslan menjelaskan, perencanaan 2023 ini merupakan tahun ketiga RPJMD, sekaligus tahun penentuan, apakah target atau indikator-indikator yang sudah ditetapkan akan diukur nantinya seberapa besar peningkatan sesuai target yang sudah disepakati dalam RPJMD.

    ‘’Saya yakin dan percaya bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD, semuanya sudah disesuaikan dengan RPJMD dan kita sama-sama sudah paham bahwa beberapa minggu lalu,  Musrenbang tingkat distrik sudah dilakukan,”ujarnya.

Sekda mengatakan, sisi lain, DPRD juga selalu memantau bagaimana mereka punya Pokir (pokok pikiran). “Kemarin, pak bupati arahkan kita semua untuk mengkombinasikan antara Pokir dewan di satu sisi dan di sisi lain menjadi program OPD. Karena fiskal capasity kita sangat terbatas,’’tandas.

Sekda berharap, apa yang menjadi Pokir dewan  juga menjadi Pokir dan program OPD. Sebab jika berbeda maka akan mnejadi pertanyaan, sumber keuangan untuk membiayai dari mana.   Sekda Ruslan Ramli mencontohkan, di tahun 2022 ini  di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di Kampung Mimi. Dimana   menjadi Pokir Ketua DPRD Merauke, tapi juga merupakan program DPUTR.

   ‘’Seperti ini contohnya, bagaimana kita mensinergikan program. Di satu sisi menjadi Pokir  dewan, tapi di sisi lain menjadi program dari OPD. Kalau DPR berjalan dengan Pokirnya sendiri dan bertentangan dengan program kita,  apakah harus 100 persen kita ikuti. Tentunya tidak. Disitulah perlunya sinergitas, Pokir kita bahas sebelum melakukan Musrenbang. Dan ini menjadi tolak ukur dan menyusun kegiatan  kita di Tahun 2023,’’ katanya.

     Sebab jika tidak demikian, maka akan     selalu menjadi pertanyaan bahwa  tidak ada Pokir dewan yang terakomodir. Ia berharap, Pokir dewan tersebut juga sejalan dengan OPD yang mengacu pada RPJM dan RKPD yang akan ditetapkan.

  ‘’Sinergitas dan kolaborasi seperti ini yang kita harapkan dalam penyusunan program prioritas pembangunan, sehingga  target-target  dari RPJMD dapat  kita capai,’’ pungkasnya. (ulo/tho)   

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: