PT. HPP Nilai Putusan Tim Amdal Sepihak

By

MERAUKE-Manager Pemasaran PT Harvest Pulus Papua (HPP) David menilai bahwa keputusan Tim Amdal yang tidak memberikan rekomendasi perizinan untuk PT Harvest adalah keputusan yang sepihak. Sebab, menurutnya kesimpulan yang dituangkan dalam putusan Tim Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke tidak berdasarkan data sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Keputusan bahwa mereka sudah mengaudit kami. Sedangkan kami sebagai pemillik rumah tidak merasa diaudit. Memang betul mereka datang ke tempat usaha kami tapi bukan dalam rangka audit, tapi hanya tanya-tanya kabar bagaimana kondisinya. Seperti itu. Saya pikir mereka tidak paham seperti apa audit yang sebenarnya itu. Apalagi dari Dinas Lingkungan Hidup memutuskan tanpa aturan,” kata David dihubungi mlewat telepon selulernya.
David menjelaskan bahwa pihaknya dalam melakukan penyusunan dokumen mengikuti semua aturan. Dimana hasil uji laboratorium air, hasil laboratorium udara dan hasilnya semua ada. “Tapi ketika dari dinas membentuk tim teknis, tim teknis itu tidak ada data yang terukur bahwa PT Harvest tidak sanggup. Hanya berdasarkan laporan masyarakat. Padahal, menurut aturan bahwa hasil laboratorium kami masih di bawah ambang batas. Jadi keputusan itu tidak berdasarkan data yang seperti yang disarankan,” terangnya.
Meski begitu, David menjelaskan bahwa pihaknya tetap akan mengajukan untuk sidang Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan aturan. “Dalam arti bahwa mereka tetap tidak memberikan izin dan tetap menolak dikarenakan bau. Padahal sesuai aturan, itu harus dilakukan uji lab dan itu sudah kita lakukan. Memang dalam peternakan itu tidak ada yang namanya zero bau. Dan pemerintah sudah memberikan aturan dan toleransi dan kami masih berada di ambang batas toleransi sesuai hasil uji laboratorium,” jelasnya.
David menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bidang perizinan dan pihaknya sudah melampirkan semua berkas yang diminta. “Saya sudah jelaskan kepada BPK persyaratan yang diminta oleh DLH, tapi aturan pada DLH tetap mengacu pada protes warga. Tapi, tidak ada acuan yang kita pegang,” terangnya.
Meski begitu, David mengaku sampai saat ini masih beroperasi di tempat tersebut karena masih memiliki izin lingkungan untuk kapasitas 10.000 ekor ayam. “Kami masih beroperasi karena masih izin lingkungannya yang kapasitas 10.000,” terangnya. Namun lanjut David, pihaknya tidak bisa mendatangkan DOC karena dilarang. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: