Ramai-ramai Kecewa Pada Polda Papua

By
Para casis saat mendengar kelulusan sementara Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) di SPN Polda Papua beberapa waktu lalu. ( FOTO : Elfira/Cepos)

MRP : Ini Penerimaan Casis Polri Paling Buruk untuk OAP

JAYAPURA- Majelis Rakyat Papua (MRP), melalui Ketua Pansus Avirmasi MRP, Edison Tanati  menilai penerimaan Casis Polri tahun 2019 paling buruk di Polda Papua jika dibandingkan dengan penerimaan Casis Polri tahun 2017 dan 2018.

Dikatakan penerimaan Casis Polri dengan pengumuman hasil sementara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya oleh Polda Papua dengan pihak terkait. Hal ini dilihat dari Akpol non Papua 8 orang yang lulus sementara Orang Asli Ppaua (OAP) hanya 4 orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana terdapat 7 OAP  untuk Akpol yang dinyatakan lulus seleksi sementara Non Papua sebanyak 4 orang, untuk tahun ini Bintara OAP yang lulus sementara sebanyak 122 orang sementara non OAP sebanyak 169 orang.

“Kesepakatan bersama dengan Kapolda Irjen Pol Martuani Sormin sebelum beliu diganti, kuota  OAP menjadi Polisi sebanyak 180 orang untuk tahun 2019 namun kenyataannya berbeda,” paparnya.

Terkait dengan hal ini, MRP khususnya pansus avirmasi akan meminta pimpinan MRP untuk membuat surat resmi kepada Kapolri guna menindaklanjuti hasil penerimaan Polisi tahun 2019 di Polda Papua.

Frits Ramanday dan Yonas Nusi

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua Yonas Nusi mengatakan hasil seleksi sementara Bintara Akpol membuat prihatin. Sehingga itu Kapolda harus memperhatikan hal ini sebagaimana adanya janjian kerjasama yang telah ditandatangani bersama. 

“Jika hal ini melenceng dari apa yang telah kita sepakati bersama Polda dulu, lalu apa yang kita  pegang sebagai landasan komunikasi kita yakni Undang-Undang Otonomi Khusus yang harus diperhatikan. Penerimaan Polisi di Papua tahun ini sangat mengecewakan rakyat papua,” ungkapnya.

DPRP akan  menyampaikan ini kepada pemerintah pusat agar hal ini diperhatikan dengan baik, sebab jika tidak maka masyarakat tidak percaya kepada kita sebagai pelaksanaan pemerintahan di daerah ini.

“Catatan penting untuk Kapolda, orang-orang yang ada di SDM harus memahami anak-anak Papua, memahami kondisi Papua dengan baik,” tegasnya.

Dilaian sisi, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan dalam proses rekruitmen, Polda Papua perlu memperhatikan kearifan lokal, nilai-nilai adat dan budaya. Ini menjadi payung untuk kapolda tegas dalam hal rekruitmen hingga keberpihakan kepada orang papua.

Menurut Frits, belum terlambat bagi Kapolda untuk mengambil langkah tegas supaya mengembalilan kuota 70 persen bagi Orang Asli Papua menjadi Polisi.

“Perlu diingat, tiga tahun berturut-turut Komnas HAM mencatat kuota 70 persen OAP menjadi Polisi tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Sekedar diketahui penentuan kelulusan sementara Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) sebagaimana berdasarkan keputusan Kapolda Papua nomor :kep/251/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang  penentuan kelulusan sementara peserta penerimaan calon Bintara antara Orang Asli Papua (OAP) dan non OAP Tahun angkatan 2019 Panda Papua.

Dilihat dari jumlah peserta yang tersisa sebagaimana jumlah peserta pria sebanyak 331 orang terdiri  dari OAP 137 orang atau 42 persen dan non OAP 194 orang atau 58  persen. Sementara jumlah peserta wanita sebanyak 27 orang terdiri dari OAP 15 orang atau 55 persen dan non OAP 12 orang atau 45 persen.

Untuk kuota pria lulus sementara Polda Papua sebanyak 292 orang dimana OAP sebanyak  123 orang atau 42 persen dan non OAP sebanyak 169 orang atau 58 persen. Sementara kuota wanita lulus sementara Polda Papua sebanyak 15 orang terdiri dari OAP sebanyak 8 orang atau 55 persen dan non OAP sebanyak 7 orang atau 45 persen. (fia/gin)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: