Beranda NASIONAL Rangkaian Sengketa Hasil Pemilu 2019 Selesai

Rangkaian Sengketa Hasil Pemilu 2019 Selesai

0

JAKARTA, Jawa Pos – Linangan air mata bahagia caleg DPD asal NTB, Evi Apita Maya kemarin (9/8) menandai berakhirnya rangkaian sengketa hasil pemilu 2019. Tadi malam, Ketua MK Anwar Usman mengetuk palu putusan yang mengakhiri rangkaian sengketa selama 78 hari sejak 24 Mei lalu. Kini, KPU sudah bisa menetapkan seluruh hasil Pemilu 2019.

Hingga pukul 19.30 tadi malam, MK sudah mengeluarkan putusan. Dari sekian putusan itu, sangat sedikit yang dikabulkan. Tercatat hanya 10 perkara yang kabul. Selebihnya ditolak, tidak dapat diterima, gugur, dan ditarik oleh pemohon. Jumlah perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima mendominasi. 

Salah satu perkara yang dikabulkan kemarin adalah sengketa yang diajukan Partai Gerindra untuk calegnya di level DPRD Provinsi Sumut. ’’Memerintahkan termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan Dolok Sanggul,’’ ucap Ketua MK Anwar Usman dalam amar putusannya kemarin. Kecamatan itu berada di KAbupaten Humbang Hasundutan.

Putusan itu berlaku untuk seluruh TPS di kecamatan tersebut. Hanya saja, bukan surat suaranya yang dihitung ulang. KPU Humbang Hasundutan diperintahkan untuk membuka formulir C1 Plano. Kemudian, memperbaiki C1 berdasarkan pencocokan dengan formulir plano tersebut. Perbaikan juga berlaku untuk dormulir DAA1 di level kelurahan dan DA1 di kecamatan setelah mendapatkan hasil C1 yang benar.  

’’Selambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan,’’ terangnya. Kemudian, KPU harus menggabungkan hasilnya dengan kecamatan lain di Dapil Sumut 9 sehingga diperoleh hasil rekapitulasi akhir. Hasil rekapitulasi itulah yang akan menjadi dasar penetapan kursi dan caleg terpilih di dapil tersebut. 

Di sisi lain, MK juga tidak mengabulkan sengketa yang diajukan Caleg DPD asal NTB, Farouk Muhammad. Yang mempersoalkan koleganya, Evi Apita Maya, karena fotonya di surat suara dianggap editan sehingga menjadi terlalu cantik. ’’Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,’’ ucap Anwar.

Majelis hakim menganggap foto Evi baru dipersoalkan saat sengketa di MK. Padahal itu seharusnya menjadi ranah sengketa proses di Bawaslu. Sementara, Bawaslu juga sama sekali tidak menerima pengaduan apapun terkait hal itu. ’’Seandainya pun dilaporkan, akan sulit menilai relevansi dan mengukur pengaruh dari foto seseorang calon anggota DPD yang termuat di kertas suara dengan keterpilihan calon tersebut.

Evi tidak banyak bicara atas putusan MK tersebut. ’’Saya pikir itulah putusan yang seadil-adilnya,” ujar Evi usai sidang kemarin. Dia berterima kasih atas kepercayaan masyarakat dan akan berupaya menjalankan amanah itu sebaik-baiknya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi MK atas banyaknya perkara yang tidak dikabulkan. Menurut dia, itu menunjukkan secara umum kinerja penyelenggara Pemilu pada periode kali ini relatif baik. Sejak awal, Arief menjadikan sengketa di MK sebagai ajang audit kinerja seluruh jajaran KPU.

Ada beberapa hal yang memengaruhi banyaknya sengketa yang tak dikabulkan. Pertama, potensi sengketa yang ada sudah diselesaikan saat tahapan Pemilu masih berlangsung sebelum rekapitulasi nasional. Kemungkinan kedua, adalah kesadaran peserta soal sengketa Pemilu yang semakin baik.

Mereka menyadari bahwa tidak semua hal bisa dibawa ke MK. ’’Ketika Pemilu 2014 itu banyak persoalan yang dimasukkan, yang sebetulnya itu tidak layak dimohonkan. Akhirnya, mereka tidak lagi memaksakan karena sudah memprediksi tidak akan dikabulkan. MK juga dinilai cermat dalam memeriksa seluruh perkara,” terangnya saat ditemui di KPU kemarin. 

Disingung mengenai putusan-putusan yang dikabulkan, Arief mengakui ada sejumlah jajarannya yang keliru dalam bekerja. Khususnya di level penyelenggara ad hoc. ’’Tapi beberapa ada juga yang merasa sudah mengerjakan sebagaimana mestinya. Namun yang jelas, KPU akan melaksanakan seluruh putusan MK itu,” ucapnya.

Arief menambahkan, sengketa Pemilu 2019 juga menjadi ajang evaluasi bagi para penyelenggara Pemilu ad hoc. Sebab, ada beberapa dari mereka yang ternyata menjadi saksi bagi pemohon sengketa. “Itu menunjukkan bahwa anda sendiri (penyelenggara ad hoc) bekerja tidak benar,’’ ucap mantan Komisioner KPU Jatim itu.

Penyelenggara semacam itu juga akan mendapat catatan tersendiri. Bagi KPU, mereka sudah tidak lagi punya kesempatan untuk direkrut pada pemilihan berikutnya. Sebab, mereka sudah terbukti tidak bisa bekerja dengan baik sebagai penyelenggara Pemilu. Termasuk penyelenggara ad hoc lainnya yang terbukti tidak berintegritas. Itu tidak akan direkrut lagi. (byu/JPG)

Iwanggin S Olif 

Ombudsman Minta Polisi  Usut Laporan Guru di Mambra

JAYAPURA- Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua, Iwanggin S Olif meminta Polda Papua segera mengusut laporan sebagian guru yang mengaku belum dibayarkan gajinya oleh dinas terkait di Kabupaten Mamberamo Raya, periode Juni dan Juli tahun 2019. Polisi diminta untuk segera memanggil FW selaku juru bayar di Dinas Pendidikan yang diduga telah menggelapkan sebagian gaji dari para guru. 

Hal ini dimaksud agar proses belajar mengajar di Mamberamo Raya segera normal kembali. Mengingat, akibat mandeknya pembayaran gaji KE-13 dan 14 di daerah itu membuat 385 guru mengurungkan niatnya untuk mengajar.

“Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, Kabupaten pemekaran ini didirikan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Tapi kenapa bisa dua bulan anak didik tidak sekolah? Kalau memang ini terindikasi tindak pidana maka saya mohon kepada Polda Papua untuk seriusi persoalan ini,” ucap kepada wartawan di kantornya, Jumat (9/8).

Iwanggin juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Mamberamo untuk tidak bermain-main soal pembayaran hak para guru, sebagaimana dalam surat keputusan Bupati setempat yang menginstruksikan jika pembayaran hak guru dilakukan dengan cara manual di Dinas Pendidikan.

“Kalau tidak dilakukan secara adil, maka dampaknya akan menimbulkan kerugian pada proses pelayanan pendidikan dan juga tidak pidana mal-administrasi oleh pemerintah sendiri. Di sinilah polisi segera mendalami pengaduan itu,” tuturnya.

Sebelumnya, proses belajar mengajar di Kabupaten Mamberamo Raya lumpuh sejak Juli hingga memasuki awal bulan Agustus. Ini terjadi pada puluhan sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, pasca mogok kerja yang dilakukan para guru, lantaran belum menerima gaji ke-13 dan 14.

Akibatnya, ada 76 sekolah dasar (SD), 18 SMP dan 4 SMA yang lumpuh dan tidak ada proses belajar mengajar sejak Juli lalu pasca para guru mogok kerja untuk menuntut hak mereka.

Sementara Polda Papua melalui Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Pol Putu Putera Sadana mengatakan sekitar dua minggu yang lalu ada perwakilan dari guru yang datang ke Polda Papua yang diterima oleh Kanit 2 Tipidkor Polda Papua mengadukan permasalahan tersebut. “Namun kedatangan mereka saat itu belum membuat pengaduan secara resmi,” ucap Putra Sadana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Kamis (8/8).

Kendati demikian, pihaknya tetap akan tindak lanjuti kasus tersebut dengan membuat LI dan melakukan giat penyelidikan. (fia/nat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here