Ratusan Nakes RSUD Merauke Mogok Kerja

By

Sejumlag Nakes RSUD Merauke saat menggelar aksi demo dan mogok kerja, yang berimbas terganggunya pelayanan pasien,  Senin (19/12), kemarin.  (FOTO: Sulo/Cepos)  

Tuntut Honor Mereka Dua Bulan Segera Dibayar

MERAUKE – Ratusan tenaga honorer RSUD Merauke menggelar aksi demo damai sekaligus mogok kerja di depan Instalasi Gawat Darurat (IGD)  RSUD Merauke, Senin  (19/12).  

Aksi demo damai dan mogok kerja ini membuat pelayanan RSUD Merauke terganggu. Ini karena selain pintu masuk IGD ditutup, juga pintu masuk rumah sakit dipalang.  Sejumlah pasien yang akan berobat ke IGD terpaksa dialihkan ke rumah sakit lainnya  yang ada di Merauke. 

     Tuntutan mereka adalah pembayaran honor yang  sudah 2 bulan sejak Oktober 2022 belum dibayar pihak manajemen rumah sakit. Dalam aksinya yang dimulai pukul 09.00 WIT, mereka membawa sejumlah  spanduk dan pamlet dibentangkan sebagai aksi protes yang berisikan aspirasi, diantaranya, rumah sakit sehat, honorer sekarat, rumah sakit elit, bayar gaji sulit, save honorer RSUD, mana hak-hak kami, jangan ada dusta di antara kita. Diam kita mati, berhenti kita tertindas, kita kalah. Kami tidak butuh janji manis, kami butuh kepastian. Nakes juga manusia bukan budak dan sejumlah aspirasi lainnya. 

      Kendati pada awalnya, mereka hanya menuntut pembayaran honor, namun dalam aksi tersebut mereka juga mempertanyakan soal pembayaran  insentif Covid-19 tahun 2021, insentif honor, insentif jasa pelayanan dan insentif Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2022. 

Direktur RSUD Merauke  dr. Ignatius Yerry Mario yang menemui langsung para pendemo tersebut menjelaskan bahwa  pembayaran honor mereka sudah dimasukkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke sejak 7 Desember 2022. ‘’Diperkirakan hari ini sudah bisa masuk ke dalam rekening masing-masing. Kalau tidak, kemungkinan besok, karena di  bank bukan hanya kita yang dilayani,’’ katanya. Soal insentif  Covid-19 tahun 2021,  Ignatius Mario yang mengaku, untuk insentif Covid-19 tersebut tidak dibsa dibayarkan karena tidak ada di dalam DP RSUD Merauke pada tahun 2021. ‘’Kita tidak bisa bayarkan karena memang tidak ada dalam DPA. Saudara-saudara tahu, saya baru lantik  sekitar Maret lalu,’’  jelasnya. 

   Sedangkan untuk insentif  Kartu Papua Sehat 2022, Ignatius Mario menjelaskan bahwa ada surat dari Inspektorat Provinsi Papua yang diterima pihaknya di bulan September 2022 yang menyatakan pembayaran insentif  KPS atas pelayanan tersebut tidak bisa dibayarkan dari dana Otsus Papua, tapi harus dari Dana Alokasi Umum. 

     ‘’Kalau sudah ada surat dari Inspektorat seperti itu, lalu saya paksakan tandatangan untuk pembayaran dari Otsus, kemudian saya yang diperiksa dan diminta pertanggungjawaban karena saya mengabaikan surat dari inspektorat tersebut,’’katanya.

      Ignatius kemudian menawarkan untuk pembayaran insentif dari KPS tersebut tetap untuk menjadi laporan  keuangan, sehingga jika nanti hasil audit dapat dibayarkan maka pihaknya akan membayarkan. Namun  para pendemo tersebut tidak terima dan meminta tetap dibayarkan. Selain itu,  para pendemo juga meminta masalah keamanan rumah sakit dapat diperhatikan. 

Koordiantor aksi Demo Maxi Yohanes mengaatakan bahwa sekitar 85 persen Nakes yang ada di RSUD Merauke merupakan honorer yang memiliki tugas dan tanggung jawab sama dengan pegawai negeri sipil.  Sehingga ketika honorer ini mogok maka pelayanan bisa betul-betul lumpuh. Karena itu,  lanjut Maxi Yohanes bahwa  aksi demo dan mogok kerja ini akan berakhir ketika gaji  para honorer ini sudah masuk dalam rekening para honorer dan ada kejelasan soal insentif KPS. Hingga pukul 12.00 WIT, aksi demo dan mogok tersebut masih berlangsung. (ulo/tho) 

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: