Beranda JAYAPURA RDP Harusnya Ikut Dengar Aspirasi Non OAP

RDP Harusnya Ikut Dengar Aspirasi Non OAP

0
YONAS NUSI

JAYAPURA –  Agenda evaluasi implementasi Undang – undang Otonomi Khusus di Papua yang diawali dengan menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) agendanya telah dirampungkan.  Tim Pansus Otsus baik dari DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua juga sudah turun ke sejumlah wilayah adat untuk mendengar aspirasi masyarakat akar rumput. Hanya saja dalam proses mendengarkan aspirasi masyarakat di bawah ini menurut  Sekjend Barisan Merah Putih, Yonas Nusi sepatutnya suara masyarakat non Orang Asli Papua (OAP) juga ikut didengar.

Ini dianggap penting sebelum dilakukan pembahasan di DPR RI. Terkait RDP Pansus Otsus di DPR RI  yang telah menghadirkan Mendagri, Menkumham dan Menteri Keuangan pada 8 April 2021  lalu, kata Yonas dari hasil rapat Pansus tersebut pertanyaan mendasar yang muncul adalah apa yang sudah dikerjakan pemerintah daerah selama Otsus berlangsung. Itu juga  telah memunculkan berbagai aspirasi maka sepatutnya aspirasi dari berbagai sisi ini bisa diakomodir karena nantinya itulah yang menjadi harapan besar dari revisi yang dimaksud.

“Pertama, membuka ruang dan mendengar. Bagaimana undang – undang ini menjadi aturan yang lex specialis yang mengamankan kebijakan negara terkait pelayanan publik bagi perjalanan pembangunan di Papua. Evaluasi ini harus total dilakukan termasuk menyangkut hal prinsip yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah,” kata Yonas Senin (12/4) kemarin. Sekjend BMP ini mengharapkan ada masukan dari masyarakat nusantara.

“Saya pikir kita perlu mendengar secara jujur apa saja yang dipikirkan oleh masyarakat  nusantara yang sudah lama tinggal di Papua. Baik mereka yang lahir besar atau yang memang bekerja mengabdi puluhan tahun di Papua. Pokok pikiran mereka ini patut di dengarkan sehingga penerapan kebijakan dalam Uu Otsus yang baru nanti berdampak pada semua kalangan yang tak hanya orang asli Papua,” beber Yonas. Ia menambahkan bahwa aspirasi dari masyarakat nusantara juga penting sebab akan ada balancing atau keseimbangan dari sebuah kebijakan yang diberlakukan nantinya.

“Tidak bisa dianggap sepele sebab tak sedikit masyarakat nusantara yang tinggal dan hidup bertahun – tahun di Papua. Mereka juga mendapatkan dampak dari Otsus terutama dalam aspek pembangunan. Nah aspirasi dari mereka penting sebab bisa digunakan  menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan khususnya dari aspek pembangunan  dan ekonomi,”  pungkas Yonas. (ade/wen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here