Beranda NASIONAL Sampaikan 8 Tuntutan ke Presiden Jokowi

Sampaikan 8 Tuntutan ke Presiden Jokowi

0
Forum pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat mendatangi Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta, Selasa (24/9). (FOTO : Istimewa)

JAKARTA, Jawa Pos – Kerusuhan yang kembali meletus di tanah Papua menuntut penyelesaian komprehensif dari pemerintah pusat. Kemarin (24/9), Forum pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat mendatangi Kantor Staf Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Perwakilan DPRD Papua Barat Ferdinando Solosa menyampaikan bahwa tuntutan yang pertama pemerintah pusat harus membangun dialog dengan tokoh Papua. Khususnya terhadap kelompok yang memiliki ideologi berseberangan seperti The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

Ferdinando menambahkan, tokoh-tokoh yang di temui presiden Joko Widodo pada awal bulan lalu belum merepresentasikan masyarakat Papua. Sebab, di Papua ada banyak kelompok. Termasuk di antaranya ULMWP dan KNPB yang terus menyuarakan kemerdekaan. Sehingga perlu komunikasi dengan semua unsur.

”Sehingga pemerintah atau negara bisa mencermati secara baik dan menyelesaikan secara bertahap sesuai dengan apa yang terjadi,” imbuhnya. Lantas, apakah dialog dengan kelompok pro kemerdekaan menyelesaikan masalah? Ferdinando menuturkan, belajar dari pengalaman GAM di Aceh, langkah dialog terbukti berhasil. 

Di mana kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dengan membedah persoalan secara komprehensif. Yang tidak kalah penting, lanjut dia, dialog juga dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif. Seperti penunjukkan Finlandia sebagai pihak independen dalam dialog Indonesia-Aceh puluhan tahun silam.

”Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya,” ujarnya. Selain dialog, ada tujuh tuntutan lagi yang disampaikan. Yakni melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri dari tanah Papua, mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru, dan memfasilitasi kepala daerah untuk menjamin mahasiswa Papua di wilayahnya.

Tuntutan lainnya adalah membentuk komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM, pertemuan kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden, hingga penegakkan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.

Menanggapi tuntutan dialog, Kepala Staf kepresidenan Moeldoko mengatakan, untuk pertemuan Presiden dengan jajaran kepala daerah dan DPRD se-Papua akan disiapkan. Namun untuk pertemuan dengan tokoh-tokoh yang berseberangan masih perlu pembahasan. “Secara teknis akan kita pikirkan karena langkah-langkah penyelesaian sehingga secara substansi akan dipikirkan lebih jauh,” ujarnya. Sementara untuk tujuh tuntutan lainnya, kata Moeldoko, pihaknya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo.

Kemarin perwakilan DPRD dari Papua serta Papua Barat juga berjumpa dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Tuntutan serupa turut mereka sampaikan kepada mantan panglima ABRI tersebut. ”Mudah-mudahan aspirasi ini bisa kita selesaikan dan sebagian bisa kita bincangkan untuk yang terbaik bagi negeri ini,” ungkapnya. 

Sebelum bertemu dengan perwakilan legislator dari kedua daerah tersebut, Wiranto juga sempat melaksanakan rapat bersama kapolri, panglima TNI, kepala BIN, serta kepala BSSN. Dia mengaku sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di Papua. ”Ada insiden yang menelan korban jiwa da nada pengrusakan-pengrusakan,” imbuhnya. Menurut dia, jatuhnya korban meninggal dunia merupakan kerugian besar. 

Mengingat insiden terjadi akibat hasutan dan provokasi pihak-pihak yang dinilai ingin memecah belah Papua. Wiranto menegaskan, insiden di Papua sudah disusun. ”Kami sudah temukan bukti-bukti bahwa kerusuhan itu tidak serta merta terjadi,” tegasnya. 

Berdasar laporan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, ada peran Benny Wenda beserta organisasi ULMWP dan KNPB dibalik insiden tersebut. 

Kepada awak media, Tito menyampaikan bahwa ULMWP dan KNPB sengaja merancang insiden tersebut bersamaan dengan agenda sidang umum PBB di Amerika Serikat. Tujuannya tidak lain untuk menyudutkan Indonesia melalui isu pelanggaran HAM di Papua. ”Sehingga dapat digunakan sebagai amunisi saat melaksanakan upaya diplomasi,” kata dia. Namun, gerakan itu berhasil dibaca. 

Tito memastikan, instansinya memproses semua pihak yang terlibat. Saat ini, ratusan orang sudah diamankan di Mako Brimob Papua. Semuanya bakal diperiksa. ”Yang bukan tersangka (dalam) 24 jam akan dilepas,” ujarnya. Sedangkan yang terbukti sebagai perusuh bakal diproses hukum. Mereka yang bergerak di bawah jaringan KNPB maupun ULMWP harus bertanggung jawab. Sebab, masyarakat turut jadi korban. 

Sementara itu, terkait kondisi di Papua, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan bahwa Polri mendeteksi penyebaran hoax cukup tinggi. Maka, langkah melakukan slow down terhadap akses internet memang diperlukan. ”Tapi, semua itu bergantung dari Kominfo,” paparnya.

Yang pasti, pantauan Polri bila hoax itu muncul, dalam satu menit bisa disebarkan lebih dari 300 kali. Pembatasan akses internet tersebut diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara. ”Kalau melihat situasi panas di beberapa daerah di Papua,” terangnya.

Terkait kondisi Papua saat ini, Dedi menuturkan bahwa Polri terus berupaya meredam menyebarnya kerusuhan. Namun, secara umum kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya. ”Polri melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat,” ujarnya. 

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan bantuan sosial (bansos) dan upaya rehabilitasi sosial pasca bencana yang terjadi. Untuk bansos, rencananya akan disalurkan pada dua pihak. Pertama, ahli waris dari korban meninggal dunia. ”Sejauh ini, tadi siang, kapolri mengatakan ada 26 orang ya yang meninggal. Kami ada kebijakan untuk memberi bantuan sosial,” ujar Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Kedua, pada pelaku usaha yang menjadi tempat usahanya menjadi korban kerusuhan. Baik itu yang menyebabkannya rusak hingga merugi karena dijarah.  Terkait besarannya, bakal disesuaikan dengan berat kerusakan yang terjadi. ”Kita salurkan melalui usaha ekonomi produktif. Sehingga, warung yang dirusak bisa cepat pulih ekonominya,” paparnya.

Dia menegaskan, hal-hal mengenai standar operasional prosedur (SOP) sudah siap. Sitem pun telah demikian. Artinya, bantuan dapat disalurkan secepatnya usai verifikasi dan valifasi data dilakukan. Di sisi lain, pihaknya menyiapkan proses rehabilitasi sosial pasca bencana. Ada pendampingan psikososial. Dengan harapan, bencana serupa tidak akan terjadi kembali dan tidak ada trauma yang terjadi pada warga setempat. (oel/far/idr/mia/syn/JPG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here