Sebby Sembom : OPM Tak Bisa Dijadikan Teroris

By

JAYAPURA- Juru Bicara TPN OPM, Sebby Sembom menyampaikan bahwa perubahan ini dirasa lucu dan dianggap tak mungkin. Pasalnya  dengan status politik wilayah Papua berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Dan menurut hukum international, status politik Papua yang belum beres di Indonesia sehingga TPNPB-OPM tidak bisa dijadikan organisasi terrorist.

“Karena unsur – unsur terorismenya belum bisa dibuktikan di mata hukum international. Jadi rancangan Jakarta tidak akan diakui oleh PBB dan itu wacana yang tidak tepat. Justru kami bisa ajukan tindakan kejahatan TNI-Polri di Papua terhadap orang asli Papua yang mendekati tindakan terroris,” kata Sebby melalui ponselnya, Kamis (25/3).

Ia bahkan menyatakan siap  mengajukan rencana ini ke hukum international yang  menyatakan bahwa TNI-Polri di Papua adalah terroris negara Indonesia.

Disinggung soal solusi yang bisa menggantikan konflik kelompok TPN-OPM dan TNI-Polri menurut Sebby semua harus duduk di meja perundingan. “Bentuknya external negotiation antara TPNPB-OPM bersama semua organisasi perjuangan dengan pemerintah Indonesia, bukan dengan TNI-Polri,” tegasnya.

Sementara itu, Benny Wenda yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Negara Sementara West Papua mengatakan, wacana untuk menjadikan OPM sebagai organisasi teroris adalah langkah memalukan. Karena menurutnya OPM tidak membunuh rakyat sipil.

“Indonesia adalah negara teroris yang telah melakukan kekerasan massal terhadap rakyat saya selama hampir enam dekade,” bebernya dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Benny Wenda yang juga menjabat sebagai pemimpin United Liberation for West Papua (ULMWP) mengklaim bahwa rakyat Papua Barat sudah merdeka dan membentuk negara merdeka mereka sendiri pada tangal 1 Desember tahun 1961.

“Bendera kami dikibarkan bersama Belanda dan pelantikan Dewan West New Guinea disaksikan oleh para diplomat dari Belanda, Inggris, Perancis dan Australia. Kedaulatan ini dicuri dari kami oleh Indonesia, yang menginvasi dan menjajah tanah kami 1963. Inilah mengapa rakyat West Papua melancarkan perjuangan OPM untuk mendapatkan kembali negara dan kebebasan kami,” katanya.

“Kami memiliki hak untuk menentukan milik kami sendiri status politik bebas dari penjajahan. Bahkan pembukaan konstitusi Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak alami setiap bangsa dan kolonialisme haruslah dihapuskan di dunia ini, karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan,” sambungnya. (ade/oel/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: