Sejak Januari 2020 Akses Pintu Perbatasan Sudah Tutup

By

JAYAPURA-Kebijakan Kementerian Luar Negeri terkait munculnya strain Covid 19 baru yang cenderung lebih berbahaya dan mudah menyebar akhirnya mengeluarkan instruksi untuk menutup akses masuk atau larangan bagi Warga Negara Asing (WNA)  masuk ke Indonesia. Nah kebijakan ini juga mulai diterapkan di Papua, hanya yang membedakan adalah untuk Papua akses ini sudah ditutup sejak 1 Januari 2020.

“Memang selama ini sudah tutup sejak 1 Januari 2020 dan memang tidak pernah buka tapi bukan kami lockdown karena memang sudah lama tutup,” kata Kepala Badan Perbatasan RI – PNG, Suzana Wanggai melalui ponselnya, Selasa (29/12).

Suzana Wanggai membenarkan bahwa ada imbauan pemerintah soal warga negara asing yang mau masuk dimana terhitung sejak 1 Januari hingga 14 Januari seluruh WNA tidak lagi diizinkan masuk ke Indonesia. “Sudah ada aturannya dan  memang sudah kami tutup lama. Kami bisa membuka dengan kondisi khusus semisal ada warga PNG tertahan di Jayapura dan mau kembali termasuk tahanan asal PNG yang ditahan di Papua,” jelasnya.

Nah jika akhirnya ada WNA yang ingin keluar, ini  juga  akan dilihat dan mengantongi persyaratan atau persetujuan dari negara asal apakah ada surat izin masuk ke PNG dan kalaupun ada barulah dipertimbangkan.

“Kalau dari PNG ke Indonesia biasanya pekerja warga Indonesia yang selesai masa kontrak atau lainnya. Tapi proses ini juga harus ada persetujuan dua pihak, baik Gubernur Papua lewat Sekda yang menandatangani termasuk dari surat dari PNG. Kalau persyaratan dipenuhi kami akan buka kemudian ditutup,” imbuhnya.

Dari penutupan tersebut diakui dampaknya cukup besar terutama yang berkaitan dengan ekonomi baik di PNG maupun di Papua. “Perputaran uang di pasar perbatasan itu bisa mencapai puluhan miliaran tapi dengan akses yang ditutup diakui saat ini perputaran uang sangat kecil,” bebernya.

Suzana juga menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum tahu kapan pintu atau akses pintu masuk di perbatasan bisa dibuka. Apalagi soal virus baru ini tentunya ada kebijakan ketat yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan warganya,” tambah Suzana.

Namun Suzana melihat bahwa Papua satu daratan dengan PNG terutama di Vanimo dan tentu berdampak luas. Dimana jika kedua pemerintah menutup maka terjadi kemunduran ekonomi.

Untuk PNG sendiri menerapkan hal yang sama seperti Papua namun pemerintahan di PNG lebih banyak melihat perkembangan pandemi di Papua. Jika di Jayapura masih tinggi – tingginya maka PNG dipastikan tidak akan membuka. Namun jika di Papua angkanya turun maka ada kemungkinan  pemerintah PNG akan membuka. “Sebab mereka berpatokan dengan Jayapura. Jika Jayapura tinggi maka tidak akan pernah dibuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah  Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke menutup  akses dari dan ke PNG baik lewat PLBN  Sota,  Kali Torasi,  maupun di Distrik Ulilin oleh PT PAL dan PT BIA.

“Saya akan berkoordinasi dengan bupati dan kami akan membuat surat ke Sota. Kemudiaan ke Pos Torasi lalu ke PT PAL dan PT BIA di Distrik Ulilin   untuk mulai  1 Januari 2021 kita menutup pelintasan  tradisional baik dari PNG ke Merauke maupun sebaliknya sesuai dengan arahan Presiden melalui Menteri Luar Negeri,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke, Elias Mithe, S.STP, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/12).

Sejak pandemi Covid-19,   baik pemerintah Indonesia maupun PNG menutup  akses pelintasan kedua negara tersebut. Namun khusus  masyarakat PNG  yang ada di sekitar perbatasan Indonesia,   mereka masih diberi kebijakan  untuk datang  belanja ke Sota dua kali dalam seminggu.

Mereka menggunakan kartu pelintas batas tradisional. “Mereka  yang masuk ke Sota  tersebut  untuk belanja  kebutuhan sehari-hari dan  mereka  tinggal tidak jauh dari perbatasan Indonesia. Karena selama ini    memang kebutuhan mereka sehari-hari lebih banyak di pasok dari Indonesia khususnya dari Sota,” jelas Elias Mithe.

Setiap  dibuka, jumlah warga PNG yang datang belanja di Sota antara   15-20 orang. Namun  dengan adanya kebijakan pemerintah  untuk menutup  PLBN secara total maka tidak ada lagi  pelintasan  bagi warga PNG  datang ke Indonesia dalam hal ini Sota.

Termasuk   pelintasan secara tradisional  yang ada di PT. PAL dan PT BIA di Distrik Ulilin maupun di Pos Torasi,  Distrik  Sota Merauke. “Kecuali  kalau nanti mereka dapat menunjukan  hasil swab,’’ tandasnya.(ulonat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: