Sejumlah Catatan Diberikan dari LKPJ Gubernur

By

Ketua DPR Papua Johny Banua Rouw bersama Sekda Papua, Ridwan Rumasukun menyalami anggota DPR Papua usai sidang penutupan rapat paripurna dalam rangka penyerahan hasil sidang terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2021 di ruang sidang DPRP,  Jayapura, Selasa (28/6) (FOTO: Gamel/Cepos)

JAYAPURA-DPR Papua benar- benar mengupas tuntas LKPJ Gubernur tahun 2021 yang dianggap belum sesuai harapan.  Ada sejumlah capaian yang  tidak memenuhi target sementara dari LPKJ yang dibacakan beberapa waktu banyak yang terlihat manis. DPR  Papua sampai menyiapkan 52 halaman catatan yang didalamnya berisi catatan  yang diselipkan rekomendasi dari DPRP sendiri. Meski demikian hasil semua ini bertujuan agar ada sistem pengelolaan program dan anggaran yang lebih terukur dan berpihak pada rakyat.

 Jangan lagi ada program yang disebutkan terjadi peningkatan sementara hasilnya  belum sesuai harapan. DPRP  lebih menginginkan anggaran yang dikeluarkan menyentuh langsung pada akar persoalan di tengah masyarakat ketimbang mengerjakan  pekerjaan yang belum langsung dirasakan dampaknya. “Ada 52 halaman dan sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh DPRP.  Ada yang belum sesuai harapan termasuk penggunaan anggaran tidak tepat serta program yang sudah dikerjakan namun tidak selesai. Itu yang tadi disampaikan teman – teman,” kata Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw usai memimpin sidang penutupan rapat paripurna dalam rangka penyerahan hasil sidang terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2021 di ruang sidang DPRP,  Jayapura, Selasa (28/6).

 Johny Banua Rouw menyebut masih ada persoalan PON yang menjadi stretching kemudian pekerjaan di kabupaten yang belum rampung. Ia menyampaikan ada banyak catatan  termasuk  pihaknya menyoroti kinerja dimana jika merujuk pada RPJMD oleh  eksekutif tahun ini yang dianggap belum memenuhi target. “Memang ada kenaikan tapi tidak sesuai dengan target. Ada buta aksara yang kami teliti justru cenderung angkanya bertambah. Disini kami minta pemerintah konsisten,” bebernya. Kemudian terkait dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana saat dibacakan oleh Sekda Ridwan Rumasukun yang dimengklaim ada keberhasilan, ini juga menjadi sorotan. 

 “Keberhasilan itu kalau mencapai target, yah bagus lagi jika melebihi target, tapi inikan tidak mencapai target meski angkanya positif jadi sekali lagi kami meminta pemerintah fokus pada perencanaan mereka termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi jelas ini tidak sejalan dengan keputusan pemerintah sendiri. Ekonomi mungkin meningkat tapi pembiayaan untuk  ekonomi ternyata kecil,” tuturnya. 

 Dijelaskan soal  aspek ekonomi bisa bergulir itu karena karena ada perputaran uang. Hanya sayangnya perputaran ini cenderung hanya terlihat di Jayapura sementara di daerah masih minim.  “Kalau mengatakan ekonomi tumbuh itu seperti apa. Kami melihat dana Otsus ada kemudian  dilakukan lewat pekerjaan dan uang berputar. Kalau dari sektor pemerintah kami pikir itu kecil sekali. Yang berperan justru sektor swasta,”sambungnya. 

Lalu dikatakan kebanyakan program tidak menyentuh langsung dimana salah satu contohnya ditemukan di Jayawijaya. Ada jalan yang menurut DPRP tidak ada manfaatnya. 

 “Pertanyaan kami bangun jalan di situ untuk siapa? Sepatutnya membangun program yang  memang prioritas serta memberi multi efek. Jangan uang banyak habis hanya untuk membiayai program yang tidak multi efek,” singgung Johny. 

Namun disini DPRP cukup memahami situasi yang terjadi dimana ada juga kebijakan perubahan sistem informasi daerah atau (SIMDA) dari SIMDA ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kemudian meski dalam LKPJ Gubernur Papua tahun 2021 tidak tergambar  jelas, namun ada beberapa prestasi yang membanggakan di tahun 2021. 

 Pertama DPRP  memiliki catatan prestasi  yakni 18 Oktober 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Papua mendapat apresiasi berupa plakat penghargaan dari Menteri Keuangan karena mendapat Opini WTP dari BPK.RI atas Laporan Keuangan tujuh kali berturut-turut, yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Kedua, pada tanggal 10 Juni 2022 yang lalu BPK RI Perwakilan Provinsi Papua juga memberikan opini WTP untuk LKPD Provinsi Papua tahun 2021, sehingga Provinsi Papua sudah  delapan kali berturut-
turut memperoleh opini WTP. 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Gubernur Papua beserta jajarannya atas keberhasilannya mempertahankan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

  Lalu pada tanggal 8 Juni 2022 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganugerahi penghargaan kepada  Pemprov Papua sebagai salah satu daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi tahun anggaran 2021. Kontribusi terbesar peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2021, berasal dari Pajak Air Permukaan
(PAP) PT. Freeport Indonesia. Pada tanggal 8 Februari 2022 Gubernur Papua Lukas Enembe  menjadi kepala daerah pertama yang mendapat penghargaan Inisiator Olahraga 2022. Apresiasi ini diberikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dari hasil penilaian atas peran dan komitmen alam pembinaan olahraga di Bumi Cenderawasih.

Gubernur Lukas Enembe juga dinilai sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Bumi Cenderawasih.

 “Ada  banya prestasi yang telah diperoleh  pada tahun 2021 namun tidak banyak yang mengetahui. Karenanya diharapkan pada saat penyampaian/penyerahan LKPJ Gubernur secara resmi melalui sidang paripurna ke depan (mulai tahun 2022) agar diupayakan dapat dipaparkan prestasi apa yang diperoleh Provinsi Papua pada tahun berkenaan dan dipaparkan gambaran umum secara garis besar target kinerja yang telah dicapai dan target kinerja yang belum tercapai,” pintanya.

 Namun demikian selain beberapa catatan positif yang membanggakan juga perlu kami sampaikan ada beberapa catatan penting  dimana berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 5 April 2022 diketahui  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Papua tahun 2021 mendapat predikat B. Kategori B dengan nilai absolut (60-70) memiiki interprestasi Baik, namun terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerinhatan (AKIP) sudah baik baru
pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja lainnya dan Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon. 

 Kemudian target kinerja SAKIP Provinsi Papua pada tahun 2021 sebagaimana terantum dalam RPJMD 2019-2023 memperoleh predikat BB yang berarti target kinerja SAKIP Papua pada tahun 2021 belum tercapai. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan Integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. “Dengan sudah diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) benar-benar mencerminkan system pengelolaan keuangan yang baik,” sambung Johny.

  DPR Papua juga merekomendasikan agar setiap SKPD terkait perlu berkoordinasi dan konsultasi sebelum mengusulkan program – programnya bersama DPR Papua. Sebab selam ini, program – program yang disampaikan ke DPR Papua sudah terbagi dalam program – program yang merupakan usulan SKPD terkait. Persoalannya ketika Anggota DPR Papua melakukan reses dan kunker banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir. “DPR Papua merekomendasikan agar adanya sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan  berkelanjutan dimulai dari proses pengadaan barang jasa sampai dengan masa pemeliharaan sehingga program atau kegiatan dari Provinsi yang ditempatkan di daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta dapat dimonitor pelaksanaannya,” imbuhnya.

 DPR Papua merekomendasikan agar mitra/SKPD yang telah memberikan kontribusi PAD dapat dialokasikan dana yang cukup untuk membiayai kembali kegiatan yang mendatangkan PAD tersebut. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: