Seluruh Persyaratan Administratif Pembentukan PPS Lengkap

By

MERAUKE-Sekretaris Tim Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan  Drs. Albert A. Rapami, M.Si mengungkapkan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan dalam rangka pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) sudah lengkap.  

  “Untuk seluruh dokumen yang disyaratkan dalam UU Nomor 2 dan PP 78 semuanya sudah lengkap,’’ tandas  Albert Rapami kepada Cenderawasih Pos di Merauke,   Senin (29/11). 

  Bahkan, lanjut Alberth Rapami,   dokumen dan persyaratan pembentukan PPS tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Papua,   DPR Papua dan MRP  pada Rabu (24/11) lalu. Tim PPS yang dipimpin Ketua Tim Thomas Eppe Safanpo  yang juga wakil Bupati Asmat,  didampingi perwakilan dari masing-masing Kabupaten.

   Untuk Asmat diwakili bupati Asmat, kemudian Merauke diwakili  wakil bupati Merauke dan wakil Ketua I  DPRD Merauke. Juga Ketua DPRD Boven Digoel, kejaksaan   tinggi  Papua. “Selanjutnya wakil ketua II DPRD Provinsi Papua, anggota DPR Papua antara lain pak Kusmanto,  Paskalis Letsoin dan Tim PPS telah menyerahkan dokumen naskah  kajian akademis,   kajian ibukota provinsi dan syarat tehnis administratif  kepada provinsi Papua yang diterima secara langsung oleh Sekda Papua,’’ kata Albeth Rapami. 

   Selanjutnya pada hari itu sekitar pukul 11.00 WIT,  dokumen dan persyaratan tersebut diserahkan ke DPR Papua diterima langsung  ketua  DPRP didampingi Wakil Ketua I dan II  DPR Papua.  “Lalu sekitar pukul  14.00 WIT, diserahkan juga dokumen ke   MRP  diterima oleh Ketua MRP didampingi pokja adat, pokja agama dan pokja perempuan. Selain hadir perwakilan dari kabupaten dan DPR juga diikuti oleh pokja adat, pokja  perempuan dan pokja agama dari wilayah Adat Animha   dan pada saat penyerahan tersebut diserahkan  langsung  Ketua Tim  PPS yang juga wakil bupati Asmat kepada seluruh stakeholder yang ada di Jayapura,” terangnya.    

   Alberth Rapami menjelaskan, bahwa sambutan dari masing-masing stakeholder tersebut cukup bagus dan mereka akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga. “Sesuai arahan dari Ketua Tim PPS, bahwa  dokumen dan persyaratan  yang sama pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember,  juga akan diserahkan langsung ke  pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kemudian  ke Menkopolhukam dan Ketua DPR RI  dan Ketua Komisi II DPR RI serta  Ketua DPD RI. Rencananya juga akan diserahkan ke Presiden atau kantor sekretariat kepresidenan,’’ pungkasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: