Semua Mobil Rental di Merauke Tak Berizin

By

MERAUKE-Kepala Jasa Raharja Cabang Merauke Ino Markus Frico Christanto menilai bahwa semua mobil rental atau pangkalan yang beroperasi di Merauke tak satupun  yang memiliki izin operasional. 

   “Saya mau katakan bahwa mobil rental yang ada di Merauke semua bodong. Karena tidak ada izin operasional sampai sekarang,” tandas  Ino panggilan akrabnya kepada wartawan di kantornya, Sabtu (7/8).  

  Menurut dia, bahwa masalah perizinan mobil rental ini sudah disosialisasikan sejak 2 tahun lalu antara Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Merauke.  Namun sampai sekarang belum ada tindaklanjut. 

  “Sudah 2 kepala dinas perhubungan dan  kasat lantas diganti. Karena  selama ini mobil bodong yang masuk selama ini tidak ada yang awasi. Data kendaraan rental di Merauke tidak ada yang tahu. Dinas Perhubungan tidak ada data, Satlantas dan Samsat tidak punya data. Kami dari Jasa Raharja juga tidak punya data,” katanya.

   Ino mengaku bahwa beberapa kali mobil rental tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas, namun pihaknya tidak bisa mengakomodir karena tidak ada dasar untuk memberikan asuransi bagi penumpangnya apabila mobil rental tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. 

  Karena itu, lanjut dia, ada beberapa kerugian yang terjadi ketika mobil rental beroperasi tanpa dasar hukum. Pertama, penumpangnya tidak dijamin pemerintah. Kedua, pemerintah menetapkan kuota BBM di suatu daerah berdasarkan jumlah kendaraan. 

   “Kalau kendaraan dari luar tidak dihitung tapi minum BBM di Merauke. Tidak ada yang awasi. Tidak ada mobil rental di Merauke yang punya tanda bahwa itu mobil rental. Tidak ada tandanya. Orang bisa beli mobil kapan saja dan mengoperasikan menjadi mobil rental. Ini realita,” jelasnya.

   Dikatakan, bahwa yang harus dimiliki sebelum sebuah mobil rental dioperasikan adalah harus memiliki izin operasional. ‘’Semua tidak punya izin operasional,’’  jelasnya. Ino menambahkan  bahwa ada sekitar 15 pangkalan mobil rental di Merauke.   

  “Mereka daftar di pangkalan bayar. Karena yang punya pangkalan karena dia sewa tanah. Tapi apabila ada kecelakaan semua bertanggung jawab. Tapi, pemerintah dalam hal ini Jasa Raharja tidak bisa bayar. Kami bisa, kalau ada izin operasional dari Dinas Perhubungan, sudah banyar trayek, sudah KIR dan sudah bayar asuransi Jasa Raharja. Sementara semua  tidak  ada. Orang sesuka-sukanya masukan kendaraan kemudian jalankan usaha,” tandasnya. (ulo/tri)    

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: