Beranda Merauke Hari Ini Sepakat Masalah Puskesmas Prototipe Jagebob Dibawa ke Ranah Hukum

Sepakat Masalah Puskesmas Prototipe Jagebob Dibawa ke Ranah Hukum

0
Ir. Drs Benjamin Latumahina  ( FOTO : Sulo/Cepos) 

MERAUKE- DPRD  Merauke  menyatakan  sepakat masalah  pembangunan puskesmas   Prototipe  Jagebob    yang hingga kini  masih terbengkalai dibawa ke ranah   hukum. 

‘’Saya pikir  kalau dilihat dari sisi pelanggaran  sisi  hukum tidak ada salahnya  diserahkan ke ranah hukum. Karena  penilaian secara hukum ada  bidang-bidangnya  dan tupoksinya  masing-masing. Ada Kejaksaan, kepolisian maupun   dari inspektorat. Biarlah semuanya   itu berjalan sesuai dengan tupoksinya. “ungkap Wakil Ketua II DPRD Merauke   Ir. Drs Benjamin  Latumahina   kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/10).

 Sebab, menurut Benjamin,  dalam LHP    BPK ada dua hal yang menjadi   catatan. Pertama system pengendalian interen  dan kedua kepatuhan terhadap perundang-undangan.   “Ini  berakibat  terhadap sanksi hukum. Sudah jelas  seperti  itu,  sehingga sepakat  apabila masalah ini dibawa ke ranah hukum,’’ tandasnya.     

    Sekadar diketahui, Rabu (2/10) kemarin,  Komisi   C  DPRD  Kabupaten Merauke  bersama dengan Dinas  Kesehatan dan Konsultan pengawas    meninjau  pembangunan  puskesmas prototipe  Jagebob   tersebut. Peninjauan  ini dipimpin  langsung   Benjamin Latumahina.    

   Menurut   Benjamin Latumahina, peninjauan  ini untuk  melihat  secara langsung  progress  dari  pembangunan  tersebut,  sehingga nantinya  dapat  dianggarkan apakah   dalam APBD Perubahan  atau  APBD  Induk  2020  untuk penyelesaikan  dari puskasmas  proptotipe tersebut. Sebab, bagaimanapun  bangunan       tersebut harus  selesai dan  bisa memberi manfaat  kepada  masyarakat.  

  “Kalau  soal ranah hukumnya, kita serahkan kepada pihak  yang berwenang  untuk menangani. Tapi   dari sisi  bangunan  harus selesai  agar memberi manfaat. Karena  itu  kita bawa  konsultan pengawas dan   Inspektorat   untuk melihat secara langsung  dan dapat menilai  hasil pekerjaan seperti apa sehingga   nantinya  kita bisa mengalokasikan anggaran  untuk penyelesaikan  bangunan  tersebut,’’ jelasnya. 

    Benjamin Latumahina menjelaskan  bahwa    ada beberapa catatan  terkait  dengan ada DAK  tersebut   yang selalu membebani  Pemerintah Daerah. ‘’Ini sudah kami suarakan ke Mendagri  terkait dengan masalah pengelolaan   Dana Alokasi Khusus  ini. Terkadang kita tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi  karena  berbagai kendala yang kita alami di Papua.  Akibatnya  pencairan dana    oleh  pihak ketiga mengalami  keterlambatan.  Otomatis  pencairan dana  APBN tersebut  terlambat,’’ katanya.  

  Benjamin mencontohkan, untuk  Puskesmas Prototipe Jagebob   tersebut dari dana Rp 8 miliar  baru  Rp 6 miliar  yang cair. Sehingga  sisanya , terpaksa  menjadi beban  pemerintah daerah. ‘’Kekurangannya     tersebut   terpaksa  harus kita  alokasikan dari APBD yang seharusnya dana itu sudah bisa diperuntukan untuk   yang lainnya,’’ jelasnya. (ulo/tri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here