Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, Sekda Ruslan Ramli, SE, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke Urbanus Aleu Kaize, SIP, MAP, saat melakukan sidak di RSUD Merauke, kemarin. (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE– Di hari pertama masuk kerja, setelah libur tahun baru, Rabu (5/1) kemarin, Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke, Urbanus Aleu Kaize, SIP, MAP melakukan Inspeksi Mendadak ( Sidak) ke tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat.
Pertama yang menjadi sasaran adalah Kantor PTSP yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Merauke, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terakhir RSUD Merauke. Namun saat melakukan Sidak tersebut, Wabup dan Sekda dibuat kecewa. Pasalnya, dari tiga OPD tersebut, pegawai yang masuk kerja diperkirakan baru berkisar 30 persen. Namun yang membuat kedua pejabat tersebut lebih kecewa saat Sidak di RSUD Merauke, tak satupun pejabat manajemen RSUD Merauke yang ditemui. Saat cek satu persatu, ruangan mereka masih terkunci alias tutup.
‘’Kita Sidak di pelayanan umum, salah satunya di RSUD Merauke yang menjadi rumah sakit andalan kita. Kita berharap pelayanan itu berjalan dengan baik. Tapi ternyata, hasil Sidak hari ini, saya belum ketemu satupun pejabat manajemen RSUD Merauke. Bahkan pegawainya. Cuma dokter dan perawat operasional,’’ kata Wabup H. Riduwan. Wabup menilai, pelayanan yang diberikan tersebut bukan dikatakan buruk, tapi di bawah standar. Ini karena menurutnya jam kerja mulai pukul 07.30 WIT, tapi sampai pukul 09.00 WIT lewat, dirinya belum ketemu satpun pejabat manajemennya. ‘’Kita berharap di 2022 ini dengan tahun baru dan semangat baru, kita memperbaiki kinerja di seluruh OPD, bukan hanyadi RSUD Merauke tapi seluruhnya,’’ terangnya. Sekda Ruslan Ramli menambahkan bahwa Sidak ini untuk memastikan, apkah semua pegwi masuk kantor karena sudah diimbau tidak boleh lagi tambah libur Natal dan Tahun Baru. Karena di Papua sudah selalu spesifik. ‘’Kalau di daerah lain, Senin (3/1) kemarin, mereka sudah masuk kantor. Masak kita sudah dikasih toleransi tapi masih nambah,’’ jelasnya. Sekda Ruslan Ramli menjelaskan, bicara soal kinerja, servis pelayanan primer tanpa disiplin merupakan sesuatu yang inposible. Sehingga bupati dan wakil bupati konsen melihat ini.
‘’Ini akan kita lakukan ke seluruh OPD setiap hari, nanti tanpa pemberitahuan untuk melihat kondisi obyektif di masing-masing OPD seperti apa tingkat disiplinnya,”ungkapnya.
Ditambahkan Sekda bahwa untuk sanksi tahun ini sedang digodok seperti yang disampaikan Wabup Riduwan bagaimana mendisiplinkan pegawai. ‘’Memang harus ada punishman. Supaya tidak sama rasa dan rata, kata orang. Tadi pak wakil sudah instruksikan untuk melihat sistem yang hadir apel tadi untuk dikumpulkan. Itu suatu punishman, malu dong kita pejabat diundang khusus kalau tidak hadir. Itu juga sebenarnya suatu punishman secara langsung,’’tandasnya. (ulo/tho)
