Soal Miras, Perlu Koordinasi Bupati dan DPR

By

MERAUKE-  Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd  mengaku belum bisa mengambil  keputusan terkait dengan permintaan dari Majelis  Rakyat Papua (MRP) Pokja Agama soal minuman keras di Kabupaten Merauke. Dimana, dari Pokja Agama tersebut mengharapkan adanya revisi  dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke yang sifatnya mengatur menjadi larangan. 

   “Soal permintaan itu, harus kita  koordinasikan dengan pak bupati dan  DPR dulu. Karena itu sudah ada Perdanya,” ungkap  Wabup Riduwan menjawab pernyataan Cenderawasih Pos, kemarin. 

   Wabup mengaku  tidak bisa memutuskan sendiri terkait dengan masalah Miras tersebut. Karena menyangkut kebijakan ada di kepala daerah. “Sekali lagi saya belum bisa memberikan kepastian. Karena itu menyangkut kebijakan. Apalagi bupati masih diluar daerah. Tentu dari DPR dan bagian hukum  harus dikoordinasikan betul  untuk kedepan bagaimana sehubungan dengan usulan atau permintaan dari MRP untuk menediakan Miras ini. Nanti kalau  pak bupati datang baru kita koordinasikan dengan semua pihak,” jelasnya. 

    Diakui  Wabup Riduwan bahwa selama ini sudah banyak suara dan pendapat terkait dengan Miras ini, namun semua suara dan pendapat tersebut akan dihimpun  untuk diputuskan  bersama.  Sekadar diketahui, dalam kunjungan kerja Pokja  Agama MRP baru-baru ini  dengan ketua Tim Markus Kajoi, S.Sos mengharapkan adanya revisi  Perda Kabupaten Merauke terkait Miras dari mengatur menjadi  dilarang. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: