Theo Hesegem
LAPORAN KHUSUS (SESI 5)
** Liputan Kolaborasi Konflik di Papua **
Laporan : Elfira Halifa –Cenderawasih Pos
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menilai, kasus yang terjadi di Papua sejak tahun 1960-an hingga saat ini sulit untuk diselesaikan dalam bentuk pendekatan apapun. Sebab, warga mulai krisis kepercayaan kepada pemerintahnya sendiri.
“Yang bisa menghentikan konflik bersenjata di Papua hanyalah Presiden, ucapan konflik berhenti itu harus keluar dari mulut presiden. Panglima ataupun Kapolri tidak bisa memutuskan perang dan konflik di Papua berhenti,” kata Theo.
Menurut Theo, perang yang terjadi di Papua atas perintah presiden terkait dengan penegakan hukum. Presiden tidak mengatakan operasi militer melainkan operasi penegakan hukum. Sekarang, apakah Presiden mau cabut pernyataan operasi penegakan hukum tersebut ? sehingga situasi di Papua bisa aman.
Kedua belah pihak kata Theo harus sepakat berdialog untuk menyudahi konflik, terlebih nanti ada pemekaran provinsi dan kabupaten. Pemekaran ini akan menjadi lahan konflik dan akan berdampak pada dugaan pelanggaran HAM semakin meluas di setiap kabupaten.
“Nanti, 10 hingga 20 tahun kedepan. Orang Papua akan habis di tanahnya sendiri jika konflik ini tidak segera disudahi,” kata Theo. (**)
