Tak Ada Lagi Kewenangan Daerah di Bidang Investasi

By

JAYAPURA – Akademisi Uncen Marinus Yaung mengungkapkan dengan disahkannya UU Omnibus Law maka bisa menyebabkan hilangnya kewenangan daerah terutama dalam investasi dan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, bahkan secara tidak langsung menandakan telah berakhirnya Undang-Undang Otsus Papua .

” Tanpa orang Papua  menolak UU otsus Papua  tahun 2001, juncto undang – undang nomor 35 tahun 2008, UU Omnibus Law telah mengakhiri berlalunya undang – undang Otsus Papua ,” katanya kepada Cenderawasih Pos melalui Pesan whatsapp-nya,  Kamis, (8/10) kemarin.

Kata dia, dari 77 Undang-undang yang dileburkan menjadi satu Undang-undang dengan 1000 lebih pasal didalamnya, undang-undang Otsus Papua  termasuk didalam puluhan undang – undang tersebut.

“Makna lex specialist dalam undang – undang otsus Papua  sudah hilang lenyap sejak 6 oktober 2020 kemarin. Lex Specialis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi Papua  dalam mengurus dan ikut terlibat di bidang investasi dan penanaman modal nasional dan modal asing, sudah hilang kewenanganya. Semuanya diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden dan peraturan pemerintah,” katanya.

Jadi nantinya Kata Yaung, masyarakat adat pemilik hak ulayat jika tidak memiliki sertifikat tanah yang jelas, maka tanah tersebut akan langsung dimiliki oleh negara.

“Jadi nanti diatur hak guna usahanya atau hak guna pakai oleh Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Dengan kata lain omnibus law adalah bentuk perampokan negara terhadap tanah adat milik masyarakat adat. Negara merampok tanah untuk memberikannya kepada investor dalam negeri dan luar negeri,” katanya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: