Tak Masalah ULMWP Ikut Sampaikan Aspirasi

By

JAYAPURA – Usulan agar ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) ikut dalam rapat dengar pendapat (RDP) guna menyampaikan aspirasi dari evaluasi Otonomi Khusus ternyata dianggap sah – sah saja dan tak ada aturan yang melarang. Meski nampaknya akan ada pihak yang was – was maupun alergi dengan kelompok ini namun ULMWP yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dan ideologi bangsa Indonesia dianggap boleh menyampaikan apapun terkait aspirasi yang ingin disampaikan.

“Regulasi atau undang – undang baik itu adalah undang – undang yang mampu mengakomodir semua kepentingan elemen – elemen masyarakat. Selama masih disebut Undang – undang Republik Indonesia maka semua kekuatan politik dan keamanan di Papua diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk menyampaikan aspirasinya,” kata salah satu pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung lewat ponselnya, Kamis (27/8).

Bahkan kata Marinus Pansus Otsus perlu membuka dialog dan konsultasi dengan TPN – OPM dan termasuk ULMWP dan semua aspirasi yang disampaikan ditulis dan dirumuskan dalam draf rancangan Undang – undang Otsus Papua. “Dan dokumen draf tersebut akan dilanjutkan ke pemerintah pusat untuk menjadi hak inisiatif pemerintah pusat selanjutnya.  Yaung berpendapat bahwa umumnya aspirasi – aspirasi TPN – OPM dan ULMWP tak pernah sampai ke meja Presiden Jokowi, nah agar hal ini tidak lagi terjadi  maka Yaung menyampaikan bahwa Pansus DPRP harus berani beradu argumentasi, bertanding narasi dengan pemerintah pusat agar aspirasi dan kepentingan TPN OPM dan ULMWP tercover dalam undang – undang Otsus   yang baru untuk tanah Papua.

“Jangan takut atau kuatir jika aspirasi ULMWP atau OPM ini sampai ke presiden   sebab selama Undang-undang tersebut masih disebut undang – undang Republik Indonesia maka sudah pasti kalaupun aspirasi OPM dan ULMWP diakomodir maka akan diakomodir dalam koridor hukum NKRI dan tak bisa aspirasi yang bertentangan dengan NKRI,” imbuhnya. Secara akademis menurutnya sah – sah saja kelompok yang berseberangan ikut menyampaikan pendapatnya dan ini sesuai dengan teori perdamain.

Jika konflik ingin selesai, perdamain ingin dicapai maka kita harus siap berbicara dengan musuh. “Perdamain hanya bisa dicapai dengan berbicara dengan musuh, bukan berbicara dengan kawan atau pendukung. ULMWP boleh menyampaikan aspirasi sepanjang aspirasi tersebut untuk mendukung perbaikan kebijakan Pemerintah di Papua,” tambahnya. Jadi aspirasi apapun dari ULMWP sebaiknya diakomodir ke dalam draf RUU Otsus Papua dan biarkan Presiden Jokowi yang memutuskan.

“Apakah nanti aspirasi ULMWP dan OPM ini diakomodir Presiden Jokowi, itu soal lain. Yang penting sekarang ada ruang yang diberikan untuk OPM dan ULMWP untuk menyampaikan aspirasinya,” pungkas Yaung. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: