Tangani Banyak Kasus, Komnas HAM Minta Renovasi Gedung

By

Frits Ramandey (FOTO: Elfira/Cepos)

JAYAPURA–Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengajukan permintaan dana ke Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, terkait dengan renovasi Gedung Kantor Komnas HAM yang sedang ditempati saat ini.

Permintaan renovasi gedung tersebut seiring dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat yang sedang ditangani Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua.

“Kami sudah mengajukan surat, kita mohon agar gedung milik Pemda yang digunakan Komnas HAM sekarang direnovasi. Kami sudah megajukan kebutuhan biayanya kisaran Rp 2,1 miliar, ini sudah dihitung oleh konsultan,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (2/12).

Dikatakan Frits, selama ini Pemerintah Provinsi Papua sudah memberi vasilitas 1 gedung dan dukungan hibah setiap tahunnya Rp 500 juta. Dimana dukungan dana hibah tersebut dimnfaatkan semaksimal mungkin oleh Komnas HAM.

Frits berharap, tahun depan, gedung Kantor Komnas HAM bisa direnovasi dalam rangka penyimpanan dokumen dan mendukung kerja Komnas HAM, entah itu pertemuan,  pelayanan kepada para korban, pengadu dan lain sebagainya.

Selain itu, kata Frits, Papua yang sangat luas dan pegawai Komnas HAM yang sampai sekarang masih berjumlah 11 orang, ini sungguh sangat kurang. Sehingga, Komnas HAM akan meminta tambahan pegawai melalui Pemerintah Provinis Papua.

“Kami akan mengajukan kebutuhan pegawai  5 hingga 10 orang dalam formasi pegawai 2021. Kami berharap ada formasi tambahan kepada Komnas HAM,” harapnya.

Selain renovasi gedung dan meminta formasi pegawai, Komnas HAM juga berharap anggaran dana hibah yang diberikan kepada Komnas HAM bisa dinaikan jumlahnya dari sebelumnya Rp 500 juta.

 “Gubernur pernah menjanjikan pada periode pertama juga menyatakan komitmennya untuk penanganan kasus pelanggaran  HAM. Saya masih percaya kepada janji gubernur akan diimplementasikan dengan membangun gedung yang representatif untuk Komnas HAM perwakilan Papua, serta memberi dukungan pembiayaan yang cukup kepada Komnas HAM, termasuk  tambahan formasi pegawai,”bebernya.

Dikatakan Frits, alasan Komnas HAM meminta karena Komnas HAM juga diatur dalam UU otonomi khusus. Sehingga itu harus ada dukungan terkait renovasi gedung pembiayaan.

Sebagaimana kata Frits, ada 7 kasus menonjol yang ditangani Komnas HAM sepanjang tahun 2021 yakni kejadian di kiwirok, Intan Jaya, Yahukimo, Kisor, Yapen, Kabupaten Keerom termasuk bernegosiasi dengan 13 markas TPN-OPM dari 23 Markas yang ada di Papua pasca penetapan KKB sebagai teroris.

“Di luar kasus menonjol tersebut, kasus lainnya yang ditangani Komnas HAM adalah pengaduan lama soal ketenaga kerjaan, orang hilang, penculikan, penembakan dan kasus lainnnya yang ada di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya. (fia/tho)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: