Tarif 750 Ribu Belum Final

By

Akan Diputuskan Melalui Ratas,  Pengaturan Kuota Borobudur Adalah Niscaya   

JAKARTA, Jawa Pos—Secara umum, banyak kalangan yang setuju untuk membatasi kunjungan wisata ke Borobudur untuk menjaga kelestarian kuil Buddha Mahayana berusia lebih 1.200 tahun tersebut. Namun penetapan tarif Rp. 750 ribu untuk wisatawan lokal dianggap terlalu memberatkan. 

Pasca mengeluarkan pernyataan kontroversialnya pada Sabtu (4/6)  lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuat statemen usulan pada minggu malam (6/6) bahwa harga tiket Rp. 750 ribu untuk wisatawan domestik belum final. 

Pria yang mendapatkan julukan “Lord” dari warganet ini mengungkapkan, keputusan final akan harga tiket masuk atau naik Candi Borobudur baru akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo melalui ratas setidaknya minggu depan. 

Luhut menyatakan dirinya tidak mengabaikan masukan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh banyak pihak pasca statemennya pada sabtu lalu. Ia malah memberikan apresiasi setinggi tingginya. Luhut juga memastikan bahwa tidak menutup kemungkinan tarif diturunkan. 

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan,” jelas Luhut. 

Mantan komandan pasukan khusus baret merah ini juga menyampaikan terima kasih. Menurutnya, ramainya perbincangan di media sosial menunjukkan perhatian yang begitu besar pada warisan budaya kebanggan kita semua. 

Namun, meskipun pemerintah bersedia untuk mempertimbangkan kembali tarif untuk wisman lokal, Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi USD 100 tidak akan berubah. ”Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000,” jelas Luhut.   

Sementara untuk, Luhut juga memastikan bahwa jika sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya akan tetap di angka Rp. 50 ribu seperti saat ini. Berdasarkan banyak masukan yang diterima, Luhut juga menyebut akan dipertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 

Pria yang akrab disapa Opung tersebut juga mengatakan bahwa nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.

“Sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu,” pungkas Luhut. 

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin dalam proses pembatasan dan penentuan tarif baru bagi wisatawan domestik akan tetap berada dalam koridor arahan Preside Joko Widodo yakni mempertimbangkan keadaan ekonomi yang masih baru pulih pasca pandemi. 

Terutama melihat kondisi masyarakat utamanya menengah kebawah dimana biaya hidup berupa pangan, bahan pokok, dan energi yang masih tinggi “Kami diarahkan untuk betul-betul berempati dan mensinergikan dengan keadaan yang dirasakan masyarakat,” kata Sandi 

Sandi mengungkapkan, dalam pengembangan Borobudur selanjutnya, pihaknya mendengarkan masukan dari para ahli dan tokoh baik agama, masyarakat maupun budaya. ”Akan kami koordinasikan karena masukan ini tentunya adalah aspirasi dari masyarakat,” jelasnya.  

Pemilik Grup bisnis Saratoga tersebut menyebutkan hasil laporan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Borobudur mengalami degradasi yang bisa dibilang drastis. Terutama pada tingkat keausan permukaan batu candi. 

Kebijakan kuota kunjungan dan harga tarif khusus kata Sandi telah disesuaikan kajian lintas kementerian/lembaga serta para stakeholders terkait. Menurut Sandi, pembatasan pengunjung Borobudur adalah hal yang niscaya. ”Karena daya dukung Candi Borobudur yang sangat terbatas berdasarkan perhitungan para ahli,” jelasnya.  

Sehingga pengelolaan Borobudur kedepannya akan berbasis konservasi bukan lagi dengan pendekatan komersial. ”Selain situs warisan yang perlu kita jaga, tapi juga tentunya memikirkan dampak pada masyarakat secara sosio-ekonomi. Sejalan dengan konsep pariwisata berkualitas, berkelanjutan, berbasis ekonomi masyarakat sekitar,” pungkas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.  

Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Yogyakarta Erwin Santoso memandang, kebijakan yang diambil pemerintah ada baiknya. “Sebab untuk membatasi kunjungan wisatawan yg naik ke Candi Borobudur,  karena setiap tahun bangunan Candi Borobudur mengalami penurunan, maka pemerintah ingin menjaga kelestarian bangunan Candi Borobudur selama mungkin,” jelasnya. 

Jadi, rencana pemerintah akan menjadikan Borobudur sebagai satu kawasan wisata yang bukan lagi mass tourism, tapi menjadi destinasi kawasan khusus. Hal itu sama seperti Taman Nasional Komodo.

“Nanti dengan diberlakukannya tiket masuk yang baru, maka akan terseleksi wisatawan yg akan naik ke Candi Borobudur (ring 1, melihat relief dan stupa),” jelas Erwin.

Menurutnya, selama masa pandemi, wisatawan dilarang naik ke ring 1, hanya diperbolehkan di pelataran Candi Borobudur. “Karena banyak wisatawan yang memakai hand sanitizer yg mengandung alkohol dan menyebabkan kerusakan pada batu batu/relief/stupa Candi Borobudur,” jelas Erwin.

Ketum DPP Astindo Pauline Suharno menambahkan, meski tujuan pemerintah baik untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur, namun tarif Rp 750 ribu memang mahal. “Sebetulnya terlalu mahal, apalagi untuk wisatawan backpacker jadi tidak terjangkau. Wisman pun belum tentu akan masuk. Tapi mungkin bisa disiasati dengan masuk sampai batas tertentu jika untuk kebutuhan foto saja,” jelas dia kepada Jawa Pos.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif yang dimaksudkan untuk membatasi tingkat kunjungan ke Candi Borobudur. ”Terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” ujar Muhaimin usai menerima kunjungan rombongan Dubes Tiongkok di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan bahwa jika tarif yang ditetapkan terlampau mahal justru akan merugikan pariwisata Indonesia. Termasuk dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Borobudur yang selama ini menggantungkan hidupnya dari denyut nadi pariwisata. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, selama dua tahun lebih pariwisata Indonesia, termasuk Candi Borobudur mati suri akibat pandemi Covid-19. Saat ini, denyut kehidupan pariwisata mulai tampak. Jangan sampai, tanda-tanda kehidupan pariwisata ini akan kembali redup akibat kebijakan yang memberatkan masyarakat. 

Warga di sekitar Candi Borobudur tentu berharap bisa segera menikmati dampak ekonomi akibat geliat ekonomi yang mulai tampak. “Jangan sampai mereka harus menderita lagi karena wisatawan sepi,” katanya. 

Karena itu, Muhaimin meminta agar pemerintah mengkaji ulang dan membuat formulasi yang benar-benar tepat sebagai upaya membatasi kunjungan ke kawasan Candi Borobudur. Keinginan membatasi kunjungan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dibuat kuota kunjungan dengan sistem pendaftaran atau pembatasan-pembatasan lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus dengan menaikkan biaya yang sampai Rp750.000 untuk turis lokal.(tau/dee/lum/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: