Tegaskan Penegak Hukum Tetap Bisa Panggil Prajurit TNI

By

Akan ke Papua Pekan Depan, Andika dan Listyo Kompak Ubah Pola Penanganan Konflik Bersenjata 

JAKARTA-Surat Telegram Panglima TNI bernomor ST/1221/2021 yang diteken 5 November lalu mengundang perhatian publik. Melalui telegram tersebut, TNI mempertegas aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHAP. Harapannya, tidak ada lagi pelanggaran prosedur dalam pemanggilan prajurit TNI oleh penegak hukum. 

Direktur Eksekutif Institute for Security and Stretegic Studies Khairul Fahmi menyampaikan, surat telegram itu tidak mengubah apapun. Sebab, aturan yang ada sudah jelas. Baik dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer. ”Hanya semacam reminder untuk menegakkan prosedur,” kata dia saat diwawancarai oleh Jawa Pos kemarin (23/11). 

KUHAP dan UU Peradilan Militer sudah mengatur prosedur pemanggilan prajurit TNI. Prosedur itu berlaku dalam kasus pidana, perdata, maupun koneksitas. ”Termasuk perkara di mana prajurit menjadi saksi atas perbuatan melawan hukum yang pelakunya adalah warga sipil,” terangnya.

Menurut Fahmi surat telegram yang dikeluarkan beberapa hari sebelum pelantikan Andika sebagai panglima TNI itu merupakan respons atas kasus Brigjen TNI Junior Tumilaar. Saat masih berdinas sebagai inspektur Kodam XIII/Merdeka, perwira tinggi bintang satu TNI AD itu sempat mengirim surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Salah satu poin yang dia sampaikan dalam surat itu terkait dengan pemeriksaan oleh aparat kepolisian terhadap seorang babinsa yang mendampingi warga ketika dipanggil oleh polisi. 

Karena itu, Fahmi tidak melihat ada perubahan apapun yang diatur lewat surat telegram tersebut. Dia juga menekankan, surat telegram itu tidak mempersulit prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh penegak hukum. 

”Karena memang prosedur yang diatur undang-undang sudah sulit,” ujarnya. Dia pun menyebut, surat telegram itu lebih bersifat mengingatkan. Kepada internal TNI maupun aparat penegak hukum. Namun demikian, dia pun sepakat dengan dorongan reformasi peradilan militer. Sebab, prosedur yang ada dinilai menghambat perbaikan dalam sistem peradilan militer.

Fahmi termasuk salah satu yang mendukung reformasi peradilan militer. Bila tidak ada perubahan, kata dia, penegak hukum bakal terus kesulitan menghadirkan personel TNI yang terkait dengan kasus koneksitas maupun kasus lain yang mengharuskan prajurit tNI diperiksa. ”Kasus di KPK misalnya,” imbuhnya. Untuk itu, reformasi peradilan militer harus terus diupayakan. Itu penting untuk perbaikan TNI ke depan. ”Itu (reformasi peradilan militer, Red) yang tidak boleh lelah disuarakan,” sambung dia. 

Dalam lawatan ke Mabes Polri kemarin (23/11) Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sempat menjelaskan terkait surat telegram panglima TNI yang salah satu isinya menyebut, penegak hukum wajib melalui atasan dalam memanggil prajurit TNI. Meski surat telegram tersebut dikeluarkan oleh panglima TNI sebelumnya, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Andika menuturkan bahwa terkait proses hukum untuk prajurit TNI sudah lama diatur dalam undang-undang yang berlaku. “Kalau tidak salah UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” ujarnya. 

Andika menuturkan bahwa bagaimanapun juga TNI harus mengikuti perundang-undangan. Terkait pemanggilan melalui atasan itu hanya soal teknis. Tapi, bila diperlukan keterangan prajurit TNI untuk memperlancar penegakan hukum, dia memastikan itu tetap bisa dilakukan. 

“Apalagi, selama ini sudah berlangsung pemanggilan terhadap prajurit TNI,” jelasnya. Yang pasti, Andika menegaskan bahwa surat telegram panglima TNI tersebut bukan bertujuan menutup penyelidikan suatu kasus yang terkait dengan prajurit TNI. “Nggak untuk itu,” terangnya. 

Secara prinsip, Polri tidak mempersoalkan surat telegram tersebut. Mereka pun menghormati aturan yang ada di tubuh TNI. Pun demikian dengan KPK. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan, pihaknya menghormati aturan terkait mekanisme dan prosedur di internal TNI tersebut. Menurut dia, aturan itu tidak akan menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum (APH). Termasuk KPK.

KPK dan TNI, kata Ali, punya semangat sama mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. ”Komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan,” ujarnya, kemarin. 

Kepada awak media, Andika juga menyampaikan bahwa ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Listyo kemarin. Termasuk di anyaranya persoalan penanganan konflik bersenjata di Papua. Andika menuturkan, pembahasan terkait Papua itu merupakan tema utama dalam pertemuan dengan Listyo. 

“Selain soal percepatan vaksinasi di tiap daerah,” ujarnya. Yang membuat penasaran terkait penanganan masalah di Papua, Andika menyebut adanya kinerja yang tumpang tindih antara kedua institusi, TNI dan Polri. 

Sayangnya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut tidak menyebut secara detil tumpang tindih semacam apa yang terjadi. “Dalam penanganan Papua ada overlapping yang terjadi,” ujarnya. Dia menuturkan, pekan depan akan berkunjung ke Papua untuk menjelaskan terkait tumpang tindih tersebut. Dalam pertemuan dengan kapolri, tumpang tindih itu bahkan dibahas secara detil. “Saya (akan) umumkan di sana, Papua,” tutur Andika. 

Saat ditanya kemungkinan adanya perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua, Andika membenarkannya. Menurut mantan panglima Kostrad itu, sudah ada kesepakatan terkait perubahan pendekatan tersebut antara TNI dan Polri. “Sudah ada kesepakatan antara saya dengan kapolri,” paparnya. Yang pasti, perubahan pola pendekatan terhadap konflik di Papua  merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh Andika sebagai panglima TNI. 

Dia menjelaskan, perubahan pola itu sesuai dengan janji yang diucapkan saat fit and proper test dengan DPR beberapa waktu lalu. “Ini harus saya lakukan,” jelasnya. 

Sementara itu, Listyo lebih irit bicara. Termasuk yang terkait dengan perubahan pola penanganan di Papua. Dia menjelaskan bahwa memang didiskusikan terkait perubahan paradigma pola penanganan gangguan kriminalitas di Papua. Namun, dia belum menyampaikan detilnya. 

“Yang pasti, kita akan memperkuat dan memperbesar apa yang sudah terjalin antara TNI dan Polri,” jelas dia lantas memberikan ucapan selamat kepada Andika yang dipilih menggantikan Hadi Tjahjanto. 

Terpisah, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendesak TNI serta aparat lainnya segera menghentikan kebrutalan Kelompok Separatis Teroris (KST) agar tidak memakan korban lebih banyak. “Saya kira sudah waktunya aparat lebih tegas terhadap KST. Apalagi sekarang mereka sudah berani masuk tempat-tempat fasilitas negara, bahkan Koramil juga diserang,” kata Gus Muhaimin kemarin

Dia juga meminta optimalisasi kinerja dan peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mengusut rentetan kekerasan yang dilakukan KST. Ia mengingatkan agar BIN tidak masuk terlibat operasi tempur tapi cukup di ranah intelijen.

Jadi, peran BIN harus lebih optimal. Yaitu,  mencari  dalang KST, lokasi, dan jumlah anggotanya. Hal itu yang harus dipecahkan oleh BIN. “Menurut saya BIN jangan masuk ke ranah operasi tempur, seharusnya di ranah intelijen saja dengan melakukan operasi intelijen baik strategis maupun taktis,” tegasnya.

Ketua Umum PKB itu mengatakan, dalam mengatasi permasalahan di Papua yang melibatkan KST memerlukan pendekatan khusus. Pertama, pendekatan humanisme di Papua seperti yang diajarkan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur harus diperkuat.

Menurutnya, pendekatan ala Gus Dur saat ini cenderung kurang dijalankan dengan baik oleh pemerintah. “Padahal pendekatan ini sangat-sangat positif, nilai-nilai humanisme yang diwariskan Gus Dur saya yakin bisa membuat Papua teduh,” tutur Gus Muhaimin.

Kedua, lanjut Gus Muhaimin, pendekatan kesejahteraan. Dia menyatakan, pendekatan kesejahteraan sudah dilakukan Presiden Joko Widodo secara masif. Mulai pembangunan sekolah, infrastruktur jalan, jalan tol, sarana komunikasi, dan pasar.

Selanjutnya, pendekatan keamanan. Dalam kontek ini, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk menyusun langkah taktis dan kompilatif antara penegakan hukum dengan operasi tempur. Pendekatan keamanan menjadi tugas Panglima TNI yang baru. “Tentu saja berat, tapi semua ini harus dilakukan demi kedamaian di Papua. Apa dan bagaimana strateginya perlu disusun dengan baik, cepat dan terukur,” tutur politisi asal Jombang itu. (idr/lum/syn/tyo/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: