Tercatat 555 Penerima Bantuan Belum Berikan LPJ

By
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Merauke  dalam rangka menyikapi LHP BPK saat melakukan rapat klarifikasi dengan sejumlah instansi  terkait di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (19/6). ( FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Republik Indonesia Perwakilan Papua mencatat ada 555 penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Merauke yang belum memberikan laporan pertangungjawaban (LPJ)   atas penggunaan  dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah daerah.

  “Sampai sekarang masih ada  555 penerima bantuan yang belum memberikan  laporan  pertangumgjawaban,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Albertus Muyak, SE, M.Si  ketika melakukan rapat klarifikasi dengan Panita Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Merauke dipimpin  Ketua Komisi A Moses Kaibu, di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (19/6). 

    Albertus Muyak mengungkapkan, bawa setiap bantuan yang diterima oleh masyarakat tersebut wajib dipertangungjawabkan kembali   dengan memberikan laporan penggunaannya dari bantuan yang diberikan tersebut. Sebab, jika  tidak dilaporkan maka akan menjadi catatan dari BPK saat melakukan pemeriksaan. 

   Menurut  Albertus Muyak, untuk  tidak terulang bagi para penerima bantuan  dari pemerintah daerah  tersebut yang tidak mau memberi laporan mempertangungjawabkan,   pihaknya sudah membuat data base di keuangan. Yakni,  dengan mencatat seluruh nama-nama yang sudah mendapatkan  bantuan  tersebut,    namun belum  memasukan  laporan pertanggungjawaban. 

‘’Ketika ada   disposisi dari bupati, wakil bupati atau sekda  untuk memberikan  bantuan, maka kami akan cek  di dalam data base tersebut. Apabila nama  mereka muncul maka   yang bersangkutan  harus memberikan  laporan pertanggungjawaban  atas bantuan yang diperoleh sebelumnya baru   disposisi   itu kita proses. Sepanjang  laporan  itu tidak dimasukan maka disposisi baru itu tidak diproses,’’ tandasnya. 

  Namun dalam   masa selama 30 hari ini, lanjut Albertus Muyak, pihaknya   akan berusaha mengejar   pihak-pihak yang menerima bantuan  dari pemerintah tersebut untuk segera memberikan  laporan pertanggungjawaban.  

  Untuk  diketahui dalam 2-3 tahun terakhir bagi  penerima  bantuan tersebut  namun belum memberikan laporan pertanggung jawaban, pihak  pemerintah memberikan sanksi sosial dengan cara mengumumkan nama-nama penerima  yang belum memberikan laporan  pertanggungjawaban   itu secara terbuka melalui RRI Merauke. (ulo/tri)  

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: