*Wali Kota Jayapura Blak-blakan Saat Rapat dengan Pansus PON
JAYAPURA – Agenda rapat dengar pendapat yang digelar Pansus PON DPR Papua dengan mengundang sub-sub PB PON di Hotel Horison Ultima, Entrop pada Senin (30/8) sempat memanas. Ini setelah berbagai persiapan yang dianggap belum maksimal dibeberkan sehingga antara pemikiran pesimis dan optimis menjadi satu di tengah penyelenggara sendiri . Pansus membedah satu persatu persoalan mulai dari kesiapan secara umum hingga yang detail -detail seperti transportasi, penginapan, konsumsi dan lainnnya.
Dari hasil rapat ini harus diakui bahwa banyak hal yang masih kurang dan PB PON maupun sub PB sendiri tak bisa berbuat banyak karena belum mendapat dukungan anggaran seperti yang diajukan. PB PON mengajukan anggaran tambahan sekitar Rp 1,4 triliun dan dengan waktu yang tersisa 20 hari lagi ternyata anggaran ini belum jelas kapan turunnya. Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano., MM yang hadir sebagai sub PB PON kota Jayapura dalam rapat ini paling banyak bicara. Ia menyoroti banyak hal mulai dari perekrutan tenaga volunteer atau relawan, konsumsi hingga soal transportasi.
Tomi Mano paling “ribut” dengan gaya bahasanya yang tembak langsung. Namun ini bukan tanpa alasan, ia tak ingin malu sebagai tuan rumah. Apalagi soal makanan jika tak mampu memberi makan tamu. “Oh kami ingin sekali agenda ini sukses dan pemerintah serta warga kota siap untuk ikut mensukseskan. Tapi ini waktu tinggal beberapa hari sementara masih banyak yang belum disiapkan. Kami ingin menjadi tuan rumah dan baik sebab ini pertaruhan juga,” kata Tomi Mano blak – blakan. Dengan gaya ceplas ceplos Tomi Mano menyinggung soal dana konsumsi, kemudian kendaraan yang akan digunakan saat PON termasuk tenaga relawan PON yang sudah direkrut namun dari KNPI juga melakukan perekrutan yang sama.
Ia bingung jika terjadi double perekrutan atau akhirnya ada yang dibatalkan sebab sudah pasti akan menimbulkan protes. Tomi Mano juga mendesak pemerintah provinsi bersama DPR Papua untuk segera mendorong pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp 1,4 triliun untuk disalurkan ke sub – sub. “Saya mau usulkan, kepada DPR Papua, Pemprov untuk segera mendesak pemerintah pusat, pak Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenpora untuk segera mencairkan dana 1,4 triliun itu,” kata Wali Kota. Ia juga menyinggung soal dana sipla yang bisa dipakai jika belum bertuan.
“Bisa pakai izin prinsip, saya kira uang itu ada. Kemarin saya dengar dana silpanya juga besar. Itu saja yang digunakan,” tambahnya. Tomi Mano juga mempertanyakan soal kewenangan yang tertuang dalam regulasi untuk Sub PB.
Ia berulang – ulang menyinggung bahwa Sub PB kebingungan apa saja yang bisa dilakukan dan batasan – batasannya. Pasalnya hingga kini tidak jelas kewenangan apa yang dimiliki oleh Sub PB. “Kami penyelenggara tapi tidak diberikan kewenangan. Bis 316 itu mau parkir dimana sementara saya tidak pernah diajak bicara. Kami tidak pernah diberikan kewenangan. Kami paham itu APBD tapi kami diberi kewenangan apa,” pungkasnya.
Terkait ini Ketua Pansus PON, Jack Komboy meminta PB PON bisa segera menuntaskan hal – hal yang sifatnya teknis maupun administrative.
Ketua PB PON, Yunus Wonda menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa berbuat banyak karena hingga kini anggaran Rp 1,4 triliun belum dipegang. Pihaknya juga belum bisa berbicara lelang sebab semua harus disertai dengan uang muka. “Hingga kini APBN belum turun dan kami tidak bisa mereka – reka. Kami dan gubernur sudah menemui Menpora tapi tidak diberikan solusi. Dana ini ada di keuangan bukan di Menpora dan keuangan tidak bisa langsung diserahkan ke PB PON, itu jadi masalah nanti,” imbuhnya. (ade/wen)
